Para biksu kembali gelar pawai di Myanmar untuk memprotes 'Rohingya'

YANGON (Arrahmah.com) – Protes menuntut pemerintah melarang kata “Rohingya” berlangsung di Myanmar pada Ahad (22/5/2016), dimana kelompok nasionalis menggelar pawai di ibukota Yangon serta di Taung Gyi di Negara Bagian Shan, sebagaimana dilansir Anadolu Agency.

Demonstrasi itu dimaksudkan untuk menekan Presiden Htin Kyaw dan menteri luar negeri Aung San Suu Kyi agar mengecam kedutaan Amerika Serikat di Myanmar atas penggunaan kata ‘Rohingya’ yang menggambarkan minoritas Muslim yang tanpa kewarganegaaran dan teraniaya.

Nasionalis garis keras menolak untuk mengakui istilah ‘Rohingnya’, dan lebih suka menyebut kelompok etnis tersebut sebagai “Bengali”, yang memberi kesan bahwa mereka adalah imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh.

Di Taung Gyi, ibukota Shan bagian timur, pawai diselenggarakan oleh Jaringan Keamanan Nasional yang berbasis di Taung Gyi, dan Jaringan Nasional Myanmar yang berbasis di Yangon. Ada sekitar 100 pengunjuk rasa turun ke jalan dengan spanduk bertuliskan “Tidak Ada Rohingya”.

“Kami menyerukan kepada kelompok nasionalis di kota-kota lain dan kota-kota di seluruh negeri untuk memprotes penggunaan kata itu,” kata Win Ko Ko Latt, pendiri Jaringan Nasional Myanmar, kepada Anadolu Agency melalui telepon dari Taung Gyi, ibukota Negara Bagian Shan, sekitar 644 kilometer (400 mil) timur laut Yangon.

“Kami ingin memberitahukan kepada kedutaan AS dan organisasi internasional lain bahwa orang Myanmar tidak akan mengakui kata itu. Saya ingin pemerintah kita mengumumkan bahwa negara ini tidak pernah memiliki kelompok etnis ‘Rohingya’ dan tidak akan pernah mengakuinya.”

Kedutaan besar AS menggunakan istilah ‘Rohingya’ dalam sebuah pernyataan baru-baru ini untuk menggambarkan keprihatinan tentang situasi di wilayah barat negara bagian Rakhine, di mana kekerasan komunal antara etnis Buddha dan Muslim sejak 2012 telah menyebabkan puluhan orang meninggal, sekitar 100.000 orang mengungsi di kamp-kamp dan lebih dari 2.500 rumah dibakar – yang sebagian besar adalah milik orang Rohingya.

Akibat tekanan dari kelompok nasionalis, kementerian luar negeri Suu Kyi meminta kedutaan itu untuk menghentikan penggunaan kata ‘Rohingya’.

Duta AS untuk Myanmar, Scot Marciel, mengatakan pekan lalu bahwa dia mendukung penggunaan istilah “Rohingya”.

(ameera/arrahmah.com)

Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya

Banner Donasi M. Jibriel