Di bawah Biden, AS paling pelit terima pengungsi

0 56

WASHINGTON (Arrahmah.com) – Administrasi Presiden AS Joe Biden berada di posisi penerima jumlah pengungsi terkecil dari pemerintahan mana pun dalam sejarah Amerika, sebuah laporan baru oleh Komite Penyelamatan Internasional (IRC) mengatakan, Al Jazeera mengutip, Selasa (13/4/2021).

Meskipun ada janji untuk menaikkan batasan jumlah pengungsi yang diizinkan untuk dimukimkan kembali di Amerika Serikat – dan perintah eksekutif yang ditandatangani untuk membalikkan banyak kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump – Biden belum menandatangani keputusan presiden terkait hal itu.

Keputusan presiden akan mengaktifkan langkah-langkah yang diambil sejauh ini oleh Biden untuk memperkenalkan kembali program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemukiman kembali. Tanpanya, kebijakan Trump – termasuk pembatasan 15.000 penerimaan pengungsi per tahun – tetap berlaku.

“Sekarang ada penundaan delapan minggu yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dibenarkan dalam mengeluarkan kebijakan penerimaan pengungsi yang direvisi,” kata IRC.

“Akibatnya, puluhan ribu pengungsi tetap dilarang dari pemukiman kembali dan lebih dari 700 penerbangan pemukiman kembali telah dibatalkan, meninggalkan pengungsi yang rentan dalam ketidakpastian.”

Karena penundaan tersebut, pemerintahan Biden hanya mengizinkan 2.050 pengungsi untuk dimukimkan kembali di AS pada pertengahan tahun fiskal 2021 – angka terendah dalam sejarah AS.

IRC telah mendesak pemerintah Biden untuk menaikkan batas penerimaan pengungsi menjadi 62.500, sebagaimana ditetapkan dalam proposal pemerintah, dan dengan cepat membatalkan “kebijakan diskriminatif” yang berlaku.

Jika keputusan presiden tetap tidak ditandatangani, IRC memperkirakan pemerintahan Biden akan menerima 4.510 pengungsi pada tahun fiskal 2021 – kurang dari setengah jumlah dari tahun terakhir pemerintahan Trump, dan lebih sedikit dari presiden mana pun dalam sejarah.

Yang paling terpengaruh adalah pengungsi yang mencari suaka dari Suriah, Yaman, dan Somalia, karena larangan Trump di sebagian besar negara mayoritas Muslim secara teknis masih berlaku, menurut laporan itu.

Pengungsi Muslim dari negara lain juga “terpengaruh secara tidak proporsional” oleh kebijakan penerimaan era Trump, laporan itu menunjukkan.

Ia juga mengatakan penerimaan pengungsi dari negara-negara yang tunduk pada “pemeriksaan ekstrim” masih hampir berhenti.

Kebijakan ini akan berdampak pada pengungsi yang berusaha melarikan diri dari situasi kemanusiaan yang mengerikan termasuk perang dan kelaparan dari negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Afrika.

Penundaan tersebut, kata IRC, “tidak dapat dibenarkan”, dan menyalahkan pemerintah karena tidak memanfaatkan pemukiman kembali sebagai “alat penting untuk menawarkan perlindungan kepada yang paling rentan”. (Althaf/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...
Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya