Desa-desa kosong tak berpenghuni, kelompok bersenjata tumbuh di Myanmar timur

0 817

Tidak ada orang yang tertinggal di desa Mi Meh.

Setelah militer mulai melancarkan serangan udara tanpa pandang bulu dan menembaki desa Demoso di negara bagian Kayah tenggara Myanmar, juga dikenal sebagai Karenni, semua orang melarikan diri ke hutan.

Dengan hanya pakaian yang melekat di tubuhnya dan terpal kecil untuk alas duduk, Mi Meh dan yang lainnya dari desanya mendirikan kemah. Ketika Al Jazeera berbicara dengannya pada 27 Mei, dia kehabisan makanan dan air, pakaiannya basah kuyup oleh hujan lebat dan dia belum mandi lebih dari seminggu.

Tapi kekhawatiran terbesar bagi Mi Meh adalah keselamatannya. “Jet sering terbang di atas kepala,” katanya. “Kami memiliki banyak wanita dan anak-anak di sini. Saya sangat khawatir karena [militer] tidak memiliki rasa kemanusiaan. Mereka bisa membunuh kami kapan saja.”

Desa tempat Mi Meh hidup adalah salah satu dari beberapa kota di Kayah dan Negara Bagian Shan yang berdekatan di mana penduduk setempat baru-baru ini terpaksa mengungsi.

Menurut perkiraan PBB, antara 85.000 dan 100.000 orang dari kota Demoso, Loikaw dan Hpruso di Negara Bagian Kayah dan Pekon dan Hsiseng di Negara Bagian Shan meninggalkan rumah mereka dalam 10 hari setelah 21 Mei, ketika pertempuran pecah antara Tatmadaw (militer Myanmar) dan kelompok perlawanan sipil yang menamakan dirinya Pasukan Pertahanan Rakyat Karenni (KPDF).

Al Jazeera telah menggunakan nama samaran untuk Mi Meh, yang seperti beberapa orang yang diwawancarai untuk artikel ini, berbicara dengan syarat anonim karena militer terus menangkap dan membunuh mereka yang mengkritik atau menentangnya.

KPDF adalah di antara lusinan pasukan pertahanan sipil yang muncul sejak akhir Maret, sementara konflik selama puluhan tahun antara organisasi etnis bersenjata dan Tatmadaw juga telah muncul kembali. Dalam dua bulan pertama setelah kudeta militer 1 Februari, jutaan orang turun ke jalan menuntut kembalinya pemerintahan sipil, tetapi penggunaan teror yang terus menerus oleh Tatmadaw – sejauh ini telah membunuh 849 warga sipil dan menangkap lebih dari 5.800 – telah mendorong peningkatan jumlah terhadap perlawanan bersenjata.

“Sejak pasukan rezim Burma [Tatmadaw] menculik dan membunuh warga sipil tak berdosa secara sewenang-wenang, tidak ada pilihan lain bagi rakyat selain membela diri dengan cara apa pun yang bisa mereka dapatkan,” kata seorang pemimpin komunitas lokal di Kayah kepada Al Jazeera.

“Mereka [pasukan pertahanan sipil] tidak memiliki daya tembak seperti pasukan rezim Burma, tetapi mereka memiliki kemauan dan tekad untuk melawan kejahatan.”

Bergabung dengan pasukan

Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), terdiri dari legislator yang digulingkan oleh kudeta, mendukung hak rakyat untuk membela diri pada 14 Maret. Pada 5 Mei, Pemerintah Persatuan Nasional yang ditunjuk CRPH, yang menjalankan pemerintahan bayangan untuk menentang militer, mengumumkan pembentukan Angkatan Pertahanan Rakyat tingkat nasional, sebuah langkah menuju tentara federal yang akan menyatukan berbagai organisasi etnis bersenjata dan kelompok perlawanan lainnya di negara itu.

Pejuang sipil di Kayah tidak berada di bawah Pasukan Pertahanan Rakyat ini, tetapi sejak 2 Juni, bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata lokal untuk membentuk Pasukan Pertahanan Kebangsaan Karenni (KNDF).

Seorang anggota Tentara Pertahanan Rakyat (PDF) membuat senjata buatan tangan untuk digunakan dalam pertempuran melawan pasukan keamanan di dekat Demoso, negara bagian Kayah pada 4 Juni 2021, saat negara itu masih dalam kekacauan setelah kudeta militer Februari. (Foto: AFP)

Sebagian besar dipersenjatai dengan senapan berburu buatan sendiri, pejuang Karenni adalah yang terbaru yang muncul sebagai kekuatan pertahanan sipil melawan militer yang menurut Institut Perdamaian Stockholm, membeli senjata senilai USD 2,4 miliar selama 10 tahun terakhir, sebagian besar dari Cina dan Rusia. Baik sebelum maupun sesudah kudeta, Tatmadaw tidak segan-segan menggunakan senjata tersebut pada warga sipil, terutama di wilayah perlawanan bersenjata.

“Militer telah melanggar hak asasi manusia selama bertahun-tahun, tetapi sekarang lebih sering dan lebih jelas, [pelanggaran] terjadi setiap hari,” kata Khu Te Bu dari Partai Progresif Nasional Karenni dan wakil menteri Dalam Negeri di bawah Pemerintah Persatuan Nasional .

Pada tanggal 2 Juni, KNPP mengeluarkan seruan mendesak bagi Tatmadaw untuk menghentikan serangan dan ancaman terhadap pekerja bantuan dan warga sipil dan untuk membuka jalan yang diblokir sehingga makanan dan persediaan bisa masuk ke negara bagian. Ini juga menyerukan PBB, pemerintah internasional dan organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan segera kepada para pengungsi dan meminta pertanggungjawaban Tatmadaw atas tindakannya.

Pola kekerasan Tatmadaw yang terlihat sejak kudeta mencerminkan puluhan tahun pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Karenni, bersama dengan etnis minoritas lainnya di Myanmar, di tangan Tatmadaw, yang secara sistematis mengejar warga sipil di daerah-daerah di mana organisasi bersenjata etnis telah berjuang untuk penentuan nasib sendiri dan persamaan hak. Di Kayah, puluhan ribu orang dipaksa ke lokasi relokasi atau melarikan diri ke hutan atau melintasi perbatasan ke Thailand, terutama pada akhir 1990-an dan awal 2000-an.

“Sejak 21 Mei, kami telah mengalami kembali pelanggaran seperti yang dilakukan militer di masa lalu,” kata Banya Kun Aung dari Organisasi Hak Asasi Manusia Karenni kepada Al Jazeera.

Panggilan Al Jazeera kepada juru bicara militer untuk mengomentari pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap warga sipil di Kayah sejak 21 Mei tidak dijawab.

Gereja diserang

Pertempuran baru-baru ini di Kayah meletus pada 21 Mei, ketika pasukan Tatmadaw melepaskan tembakan di daerah pemukiman Demoso dan menangkap 13 orang. KPDF, kadang-kadang didukung oleh kelompok bersenjata lokal, sejak itu meruntuhkan kantor polisi, menyergap pasukan yang mendekat dan terlibat dalam baku tembak.

Tatmadaw telah menanggapi dengan serangan udara dan darat terus menerus di daerah sipil.

“Mereka menembak semua orang yang mereka lihat,” kata Banya Kun Aung dari Organisasi Hak Asasi Manusia Karenni. “Warga sipil telah menjadi sandera karena krisis politik.”

KPDF mengklaim telah membunuh lebih dari 120 anggota Tatmadaw, menurut penghitungan laporan media lokal Al Jazeera. Sementara itu, situs berita The Irrawaddy yang berbasis di Yangon melaporkan bahwa setidaknya delapan pejuang sipil dan 23 warga sipil tewas di Kayah dan kota-kota tetangga Negara Bagian Shan antara 21 dan 31 Mei.

Di antara korban sipil adalah seorang pria muda yang ditembak di kepala dengan tangan terikat di belakang punggungnya pada 24 Mei dan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun ditembak mati di Loikaw pada 27 Mei, anak terakhir dari lebih dari 73 anak yang menjadi korban, dibunuh oleh pasukan keamanan, menurut Pemerintah Persatuan Nasional.

Gereja-gereja telah berulang kali diserang di wilayah yang didominasi Kristen. Pada 24 Mei, empat orang tewas dan sedikitnya delapan terluka ketika artileri berat menghantam sebuah gereja Katolik di Loikaw di mana lebih dari 300 penduduk desa mengungsi.

Seorang pemimpin masyarakat setempat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pada 29 Mei, pasukan Tatmadaw menyerbu sebuah seminari Katolik di Loikaw di mana lebih dari 1.300 warga sipil berlindung, membunuh seorang juru masak sukarelawan dan memakan makanan yang telah dia siapkan. Pada hari yang sama, menurut tokoh masyarakat, Tatmadaw menyerbu dan menjarah sebuah rumah dan biara paroki Katolik di Demoso. Pada tanggal 6 Juni, sebuah gereja Katolik di Demoso yang disebut Queen Peace, yang telah mengibarkan bendera putih perdamaian, dirusak oleh tembakan artileri.

“Jika gereja tidak lagi aman bagi orang untuk berlindung, di mana kita bisa menemukan tempat yang lebih aman?” tanya tokoh masyarakat.  (haninmazaya/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...
Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya