Dinilai Diskriminatif, Saudi Akan Samakan Denda Kematian Bagi Wanita dan Non-Muslim

0

RIYADH (Arrahmah.id) — Anggota Dewan Syura Arab Saudi mengusulkan agar perempuan dan non-Muslim menerima jumlah denda kematian yang sama. Anggota Dewan Syura juga mengecam undang-undang saat ini diskriminatif.

Di bawah undang-undang saat ini di Arab Saudi, keluarga pria Muslim mendapatkan pembayaran denda tertinggi, dua kali lipat jumlah yang diberikan kepada wanita korban.

Tiga anggota Dewan Syura Arab Saudi: Latifa Al-Shaalan, Faisal Al-Fadel, dan Atta Al-Subaiti menentang hal ini, dengan mengatakan pembayaran ganda untuk pria Muslim tidak diatur dalam Al Quran dan menginginkan rancangan undang-undang, yang saat ini sedang dipelajari, untuk mencerminkan hal ini.

“Amandemen yang diusulkan dalam rancangan undang-undang adalah sebagai berikut: ‘Dilarang menunjukkan diskriminasi dalam jumlah kompensasi dalam kejahatan terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin, agama, atau bentuk diskriminasi lainnya,” ujar seorang sumber, dilansir Saudi Gazette (23/5/2022).

Denda kematian adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada keluarga korbannya dengan jumlah yang dibayarkan tergantung pada kejahatan dan masalah lainnya. Praktik ini umum di Arab Saudi untuk tabrakan di jalan yang fatal dan kematian akibat kecelakaan.

Jangan Lewatkan Besok Tayang !!!

Anggota Dewan Syura mengatakan perubahan UU Transaksi Perdata akan membantu memberdayakan perempuan, mempromosikan hak asasi manusia, dan membawa Arab Saudi sejalan dengan hukum dan konsensus internasional.

Kemudian, dilansir The New Arab (23/5), mereka mengatakan keputusan para ulama Islam terkemuka menegaskan keluarga perempuan dan non-Muslim harus diberikan kompensasi yang sama, terlepas dari jenis kelamin, kebangsaan, atau keyakinan.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mempertimbangkan mereformasi empat undang-undang, termasuk Undang-Undang Transaksi Perdata yang mencakup pembayaran denda kematian. MBS, juga telah mengupayakan perubahan radikal sejak menjadi penguasa de-facto, memperkenalkan undang-undang yang mengizinkan perempuan Saudi mengemudi, melonggarkan aturan tentang pemisahan gender, dan membatasi kekuasaan polisi agama.

Dia juga melihat perombakan sistem hukum berbasis syariah dan kodifikasi hukum, yang dikatakan akan membawa Arab Saudi sejalan dengan norma-norma internasional. Pada saat yang sama, penguasa de-facto telah dikritik karena tindakan keras terhadap aktivis hak-hak perempuan dan reformis lainnya. (hanoum/arrahmah.id)

Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya

Banner Donasi M. Jibriel