Penjelasan Ketentuan Personal Financing Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

0

JAKARTA (Arrahmah.id) – Anggota Bidang Perbankan Syariah DSN-MUI, Dr. H. Oni Sahroni, M. A., menjelaskan ketentuan kebolehannya Pembiayaan Personal (At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing), berdasarkan fatwa DSN MUI No.143/DSN-MUI/VIII/2021.

Hal ini disampaikannya dalam dalam Workshop Pra-Ijtima’ Sanawi DPS ke-7 Bidang Koperasi Syariah, di Hotel Balairung, Jakarta, Rabu (28/09/2022).

“Terdapat 11 ketentuan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengeluarkan produk personal financing berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 143 tahun 2021,” ungkap Oni Sahroni.

Pertama, akad antara nasabah dan LKS hanya boleh menggunakan akad bai’ murabahah atau bai’ musawamah secara tangguh atau secara bertahap/angsur

Kedua, LKS tidak boleh memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli mabi’ yang akan dibelinya dalam rangka mitigasi risiko terjadinya penyalahgunaaan.

Ketiga, nasabah dapat menjual barang yang telah dibelinya kepada pihak lain secara tunai.

Keempat, nasabah boleh memberikan kuasa dengan akad wakalah kepada LKS untuk menjual mabi’ miliknya kepada pihak lain.

Kelima, akad jual beli tersebut melahirkan perpindahan kepemilikan sejak ijab qabulnya yang sah terjadi, baik disertai qabdh haqiqi maupun hukmi.

Nikmati video-video rilisan Arrahmah.id dengan versi lengkap tanpa ada sensor dan pembatasan...

“Selanjutnya ketentuan keenam yaitu nasabah tidak boleh menjual kembali barang yang telah dibeli dari LKS kepada LKS tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga pembeliannya,” tegas Anggota Bidang Perbankan Syariah DSN-MUI.

Ketujuh, mabi’ yang diperjual-belikan harus berupa barang yang mudah diperjual-belikan.

Kedelapan, transaksi jual beli barang boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui transaksi elektronik yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan, di antaranya bursa komoditi dan marketplace.

Kesembilan, digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kesepuluh, besarnya pagu maksimum mengacu kepada ketentuan pagu maksimum pada pembiayaan ultra-mikro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesebelas, Pembiayaan Personal hanya berlaku dalam pembiayaan yang tidak dapat menggunakan akad-akad bagi hasil.

“LKS dapat membuat produk berdasarkan skema tersebut dengan syarat memenuhi 11 dhowabit dalam fatwa DSN di atas”. pungkasnya.

(ameera/arrahmah.id)

Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya

Nikmati video-video rilisan Arrahmah.id dengan versi lengkap tanpa ada sensor dan pembatasan...