TUNIS (Arrahmah.id) – Aktivis dari 44 negara berkumpul di Tunis untuk mempersiapkan misi laut bersama bertajuk Global Sumoud Flotilla, sebuah upaya terkoordinasi yang bertujuan menembus blokade ‘Israel’ atas Gaza.
Dalam konferensi pers yang digelar di ibu kota Tunisia, Haifa Al-Mansouri menjelaskan bahwa empat kampanye besar, Maghreb Steadfastness Flotilla, Global Movement Towards Gaza, East Asian Initiative, dan Freedom Flotilla, telah bersatu dalam inisiatif ini.
Menurut Al-Mansouri, misi utama armada ini adalah menembus blokade, membuka koridor laut kemanusiaan, serta membantu menghentikan apa yang mereka sebut sebagai genosida yang terus berlangsung terhadap rakyat Palestina.
Ia mengumumkan bahwa puluhan kapal, dari yang kecil hingga besar, akan berlayar pada musim panas ini dari berbagai pelabuhan dunia, dalam apa yang disebut sebagai armada sipil internasional pertama yang terkoordinasi secara global menuju Gaza.
Misi pertama dijadwalkan berangkat dari pelabuhan-pelabuhan di Spanyol pada 31 Agustus, disusul peluncuran kedua dari Tunisia pada 4 September.
Saif Abu Kishk, anggota lain dari armada ini, menyampaikan bahwa lebih dari 6.000 aktivis telah mendaftar melalui situs resmi flotilla. Para peserta akan mendapatkan pelatihan di pelabuhan keberangkatan, lengkap dengan kegiatan serentak dan pendirian kamp di lokasi-lokasi tersebut.
Ia menekankan bahwa gerakan ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah-pemerintah dunia agar mengambil sikap terhadap blokade, dengan menghadirkan massa sipil yang besar di laut.
Upaya terakhir untuk mencapai Gaza lewat laut dilakukan oleh kapal Handala, yang dicegat oleh pasukan ‘Israel’ akhir bulan lalu dan dialihkan ke pelabuhan Ashdod.
Handala berhasil mencapai 70 mil dari lepas pantai Gaza, lebih dekat dibanding beberapa upaya sebelumnya, termasuk Mavi Marmara pada 2010 yang dicegat pada jarak 72 mil, Madeleine pada 110 mil, dan Al-Dameer yang bahkan dihentikan 1.050 mil jauhnya.
Sejak 7 Oktober 2023, blokade ‘Israel’ diperketat secara drastis. Pada 2 Maret, seluruh jalur penyeberangan untuk bantuan kemanusiaan, medis, dan pangan ditutup total, mendorong krisis kelaparan ke tingkat yang sangat parah. Kebijakan kelaparan ini sejauh ini telah merenggut nyawa sedikitnya 159 warga Palestina, termasuk 90 anak-anak. (zarahamala/arrahmah.id)
