Oleh Sri Utami
Praktisi Pendidikan
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan Prabowo menempatkan ini sebagai prioritas utama peningkatan kuantitas SDM dalam rangka visi Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat memenuhi gizi masyarakat dan pencegahan stunting. Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang akan berlangsung pada pekan depan dipastikan tidak akan ada bantuan sokongan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Saat ini program ini masih dari APBN.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin, memaparkan bahwa sekitar 582.000 penerima manfaat terdiri atas peserta didik PAUD, SD, SMP, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tingkat dasar. Diketahui DPR telah menyetujui anggaran MBG tetap Rp 71 triliun dari APBN 2025. Dengan besaran alokasi itu, pemerintah menetapkan anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi. (kompas.com,7/1/2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah merupakan program yang dianggap sangat strategis lantaran dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi karena melalui uang makan untuk tiap anak akan beredar Rp. 8 miliar per desa per tahun dari pusat ke desa-desa.
Sebenarnya sejak awal bergulirnya program ini, banyak pihak bersorak-sorai terutama kalangan pengusaha baik dalam ataupun luar negri. Cina berinvestasi senilai US$10,07 M (RP.157 triliun) dan bantuan dana untuk program MBG. Diinisiasi Kadin, sekitar 20 perusahan dari dua negara terlibat Kerjasama di bidang manufaktur, Kesehatan, hilirisasi ketahanan pangan, dan keuangan. Kementrian pertanian melalui Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung program MBG. Tidak ketinggalan vendor-vendor catering turut berebut proyek basah ini.
Implementasi program ini baru terealisasi di beberapa daerah, sehingga banyak kecemburuan pada daerah-daerah lain dengan adanya keluhan masyarakat karena anaknya belum menerima Makan Bergizi Gratis. Sementara perhitungan anggaran masih terus diperhitungkan mengingat anggaran yang sangat besar. Sampai Presiden Prabowo mengatakan akan menyediakan dana hingga 100 triliun untuk MBG ini. Apakah yakin Makan Bergizi Gratis akan dapat dirasakan seluruh sekolah? Mengingat anggaran yang cukup besar. Anggaran yang sangat besar ini, akhirnya diserahkan pada Pemerintahan Daerah (Pemda) ikut membiayai program ini. Dan juga memberi kesempatan siapapun yang mau ikut berpartisipasi dalam program ini.
Di beberapa negara, program ini dapat meningkatkan aspek kesehatan, prestasi akademik, partisipasi sekolah, status gizi anak serta menciptakan lapangan pekerjaan disamping menurunkan angka putus sekolah. Tapi nyatanya, tidak semua negara sukses menjalankan program semisal ini.
Dari perspektif kebijakan, program MBG membutuhkan dukungan legislatif dan regulasi yang kuat melalui undang-undang. Di beberapa negara, penyedia makanan bergizi di sekolah telah diatur melalui Undang-Undang. Hal ini memperlihatkan pentingnya regulasi dalam menjamin kualitas dan keamanan makanan serta integrasi program ke dalam kurikulum pendidikan. Program ini adalah usaha pemerintah dalam rangka mengikuti kesuksesan yang diraih oleh negara lain yang dianggap sukses.
Di sisi lain, apakah Indonesia bisa sama juga sukses? Itu urusan belakangan, yang penting jalankan dahulu kebijakan populisme. Kebijakan populisme merupakan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat yang akhirnya tertuju untuk kepentingan elite politik. Soal apakah anggaran dapat memadai atau justru harus gali lubang tutup lubang dengan menambah utang, yang penting rakyat wajib siap bergotong royong demi program atas nama rakyat.
Banyak masyarakat termasuk para pakar dan intelektual pesimis akan keberlangsungan MBG ini. Apakah hanya sesaat demi kepentingan tertentu? Apakah anggaran Rp.10 ribu per anak akan sampai ke anak daerah sebesar itu dengan tidak ada kebocoran? Pasalnya Indonesia selama ini telah menampakan wajah sistem pemerintahan kapitalis yang berpola pada tingkah laku pedagang terhadap rakyat, bukan pemerintah sebagai pelayan berbagai kemaslahatan rakyat. Sistem Kapitalis adalah sistem yang berusaha mencari keuntungan tertentu dengan memanfaatkan berbagai situasi demi mendapat keuntungan materi. Dalam hal ini hanya mementingkan elit politik saja, yang ujung-ujungnya akhirnya memanfaatkan program MBG sebagai kantong meraih keuntungan.
Solusi Islam Memperbaiki Gizi Anak
Mewujudkan generasi salih, kuat dan berkualitas dengan gizi yang baik harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan generasi yang unggul. Untuk itu Islam memberikan perhatian serius terhadap sejumlah aspek dalam kerangka pembangunan manusia berkualitas unggul, yakni
Pertama, aspek kesejahteraan keluarga. Negara harus memastikan setiap kepala keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi gizi keluarga secara layak. Negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan bagi kepala keluarga para penanggung jawab nafkah.
Disisi lain, negara bertanggung jawab juga mencerdaskan kaum Ibu dalam memiliki wawasan mengenai gizi dan nutrisi. Gizi generasi juga harus ditopang oleh negara melalui kebijakan dan program swasembada pangan. Produksi pangan dalam negeri yakin dapat mencukupi kebutuhan pangan rakyat, kebijakan impor bukan menjadi andalan karena berharap berswasembada dengan regulasi yang jelas. Negara menjadi tulang punggung keamanan pangan dimana jaminan makanan halalan-thayyiban lahir dari paradigma layanan publik berbasis syariah.
Kedua, aspek distribusi bahan pangan. Aspek ini membutuhkan peran mutlak negara menyediakan infrastruktur transportasi memadai seperti jalan, lalu lintas barang dan jasa agar keterjangkauan bahan pangan merata bagi seluruh rakyat.
Kesehatan bukan hanya perkara asupan gizi yang masuk melalui makanan. Aspek papan atau rumah tinggal menjadi faktor lain yang tidak kalah penting. Rum. Keseluruhan aspek ini sangat terbatas bila dibebankan kepada kemampuan keluarga, sehingga Islam meletakan tanggung jawab pemenuhannya kepada negara dengan mekanisme yang dirinci secara syariah.
Konsep penyusunan APBN yang diterapkan oleh negara (Khilafah) yang dikenal dengan sebutan kas Baitul Mal. Pendapatan Baitul Mal tidak mengandalkan sektor pajak tapi pada sektor kepemilikan individu (sedekah, hibah, zakat), sektor kepemilikan umum (pertambangan, minyak bumi, gas, kehutanan), sektor kepemilikan negara (jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, usyur).
Penetapan APBN harus sesuai syariah, diantaranya jangan sampai harta berputar di kalangan orang kaya saja. Seperti firman Allah :
”Apa saja Yang dianugrahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanana. agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang Rasul kepadamu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasr[59]: 7).
Sungguh luar biasa ketangguhan dan ketahanan kas Baitul Mal ini. Betapa persoalan jaminan pemenuhan gizi generasi akan menjadi sangat mudah diselesaikan pada penerapan Islam secara kaffah dengan menerapkan konsep ekonomi berbasis syariah Islam.
Wallahu a’lam bisshawab.