JAKARTA (Arrahmah.id) — Kejutan politik terjadi di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi resmi dicopot dari jabatannya, hanya berselang sekitar dua jam setelah menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/9).
Dalam raker tersebut, Budi tampil penuh semangat memaparkan rencana besar Kementerian Koperasi.
Ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,8 triliun untuk tahun 2026, terutama guna memperkuat program strategis digitalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).
“Dengan belum tersedianya anggaran untuk beberapa program kegiatan utama, khususnya mendukung program KDKMP, izinkan kami mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,8 triliun,” kata Budi di ruang rapat.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan digitalisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan anggota, serta penguatan tata kelola.
“Khususnya terkait kebutuhan anggaran digitalisasi 80.000 KDKMP, keberlanjutan pendampingan dan pelatihan, tata kelola koperasi, serta peningkatan kapasitas anggota koperasi,” tambahnya.
Di tengah jalannya raker, kabar reshuffle kabinet mulai berembus kencang di kalangan wartawan dan anggota DPR. Namun, Budi memilih tetap tenang.
Usai rapat, ia menegaskan bahwa pergantian menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
“Itu hak prerogatif presiden. Kita kerja saja ngurus rakyat ya, fokus ngurus rakyat,” ucapnya. Ia juga menyebut belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pencopotan dirinya.
“Belum ada pemberitahuan, kenapa? Kamu bikin isu sendiri,” ujarnya sambil tersenyum.
Meski demikian, hanya beberapa jam kemudian Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet.
Nama Budi Arie resmi dicopot dari jabatan Menkop, dan digantikan oleh politisi senior Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi.
Menariknya, Ferry Juliantono juga hadir dalam raker bersama Budi Arie pada hari yang sama, sebelum akhirnya diumumkan sebagai pengganti.
Keputusan mendadak ini memunculkan spekulasi politik di balik pencopotan Budi, meski baik istana maupun Budi sendiri menegaskan bahwa semua keputusan berada di tangan Presiden.
(ameera/arrahmah.id)
