Benci Produk Impor, Sebuah Basa Basi Minim Solusi

160

Penulis Merli Ummu Khila
Pemerhati Kebijakan Publik

(Arrahmah.com) – Politik adalah seni mencari masalah, menemukannya di mana-mana, mendiagnosisnya dengan salah, dan menerapkan pengobatan yang salah.” – Groucho Marx

Ucapan seorang pemimpin seharusnya selaras dengan tindakan, karena jika tidak maka akan menjadi bumerang. Ketidakselarasan ucapan dan tindakan ini semakin mengikis habis elektabilitas rezim. Rakyat menjadi semakin apatis dan sulit mempercayai setiap ucapannya.

Sebagai pemimpin, menyikapi hegemoni asing harus dengan tindakan. Jika hanya sebatas himbauan untuk benci produk impor, tidak ada pengaruhnya. Seolah hanya basa basi, retorika di atas panggung. Faktanya produk asing membanjiri pasar dalam negeri dan produk lokal kalah bersaing.

Seperti dikutip dari kompas.com, 05-03-2021, saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menghimbau pada masyarakat untuk benci produk asing dan cinta produk lokal. “Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan, produk- produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri,” kata Jokowi.

Pernyataan ini tentu mendapatkan respon beragam. Sebagian orang menyangsikan keberhasilan Indonesia untuk bebas dari produk impor. Mengingat startup e-commerce Indonesia didominasi oleh barang impor. Peneliti INDEF Bhima Yudistira mengatakan data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual marketplace adalah barang impor. Artinya produk lokal hanya 7%.

Miris, jika mengingat Indonesia sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, tetapi dibanjiri komoditas impor. Dari produk elektronik, mesin, pakaian hingga sayur mayur. Tanah yang subur tidak menjadikannya swasembada pangan. Sumber daya alam melimpah tidak menjadikannya berdaulat.

Basa Basi Minim Solusi

Himbauan menggaungkan kebencian terhadap produk impor terasa seperti statmen basa-basi. Bagaimana tidak, hampir setiap produk rumah tangga, kendaraan, komoditas pangan didominasi oleh barang impor. Rasanya sulit mewujudkan masyarakat untuk beralih membeli produk lokal. Disamping faktor harga barang impor yang jauh lebih murah, mutu dan brand juga menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli barang.

Upaya untuk mencintai produk dalam negeri bisa saja diwujudkan seandainya UMKM di dukung sepenuhnya berkembang menjadi perusahaan besar. Sehingga mampu memproduksi lebih banyak dengan mutu yang mampu bersaing. Oleh karena itu, pemerintah juga harus konsisten menutup keran impor yang menjadi faktor matinya usaha UMKM.

Akibat Kebijakan Pasar Di Tangan Pemilik Modal

Kekurangan pasokan menjadi alasan klise pemerintah dalam mengambil kebijakan impor. Padahal sebenarnya pemerintah mampu memproduksi sendiri, tetapi nyatanya lebih memilih solusi instan. Kebijakan impor sangat berdampak pada masyarakat. Misal komoditas pangan, secara tidak langsung sudah mematikan usaha petani.

Sebenarnya negara ini punya semua potensi yang bisa membuatnya tanpa ada campur tangan asing. Swasembada pangan sangat mungkin diraih mengingat Indonesia sebagai negara agraris. Demikian pula komoditi fashion misal pakaian, tas dan aksesorisnya bisa saja terlepas dari konsumsi produk impor jika saja negara mau serius memajukan produk lokal.

Namun, hal ini mustahil bisa diterapkan karena ekonomi yang dianut negara ini adalah kapitalisme liberal. Semua kebijakan pasar berada di tangan pemilik modal dan pemerintah yang diberi sedikit ruang. Selebihnya berada dalam permainan kartel dan pemburu rente. Merekalah penentu harga dan mengendalikan pasokan. Barang-barang ditimbun dan didistribusikan mengikuti skema mereka.

Ekonomi Islam Tanpa Intervensi Negara Imperialis

Ekonomi Islam mempunyai aturan pendistribusian barang dari produsen dan konsumen. Tidak ada istilah kartel atau pemburu rente dalam perdagangan sistem Islam. Karena perekonomian diatur oleh negara sesuai syariat dan tidak bisa di intervensi. Haram dalam Islam menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan.

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.:
“Barangsiapa melakukan ihtikar atau menimbun makanan kaum Muslimin, maka Allah akan memberinya dengan penyakit kusta dan kerugian.” (HR. Imam Abu Daud)

Negara juga menjamin ketersediaan barang dan memfasilitasi produksi dalam negeri dari proses pembuatan hingga pendistribusian.

Hal ini dibuktikan ketika masa kekhalifahan, kala itu perdagangan dan pertanian masih sederhana, tetapi penghasilan dari pajak pertanian atau usyur menjadi salah satu pemasukan yang besar untuk kas negara. Bisa dibayangkan besarnya hasil pertaniannya.

Pada masa peradaban Islam, Timur Tengah membangun irigasi yang canggih dari sungai-sungai besar seperti Nil, Tigris dan Eufrat. Sehingga kota-kota dalam negara Islam tidak pernah kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian.

Dalam sebuah buku yang bertajuk ”Islamic Technology:An Ilustrated History”, Ahmad Y Al-Hassan dan Donald R Hill mengatakan ”Sistem irigasi yang dikembangkan di dunia Islam mengandung aspek-aspek teknologi dan sosiologi yang menarik.”

Ini hanyalah contoh kecil bukti sejarah kejayaan Islam. Pada hakikatnya semua aspek kehidupan bergantung pada sistem yang diemban sebuah negara. Kehidupan tidak akan pernah ideal selama sistem yang diterapkan tidak ideal. Sistem yang ideal adalah sistem yang dibuat oleh Sang Pengatur kehidupan Allah ta’ala yaitu syariat Islam.

Wallahu a’lam bishshawaab.

(*/arrahmah.com)

Komentar
Loading...

Rekomendasi untuk Anda

Berita Arrahmah Lainnya

Banner Donasi Arrahmah