ANKARA (Arrahmah.id) — Puluhan ribu warga Turki memadati jalan-jalan di Ankara pada Ahad (14/9/2025) menyerukan pengunduran diri Presiden Recep Tayyip Erdogan. Aksi unjuk rasa ini digelar menyusul proses pengadilan yang berpotensi menjatuhkan pemimpin oposisi utama, sehari sebelum putusan yang berpotensi mengguncang peta politik Turki.
Dilansir Reuters (15/9), pengadilan akan memutuskan sah atau tidaknya kongres Partai Rakyat Republik (CHP) tahun 2023, yang dituding penuh pelanggaran prosedur.
Rekaman langsung menunjukkan kerumunan massa yang meneriakkan tuntutan pengunduran diri Erdogan sambil melambaikan bendera Turki dan spanduk partai.
Putusan ini bukan hanya dapat merombak kepemimpinan partai, tetapi juga mengguncang pasar keuangan dan memengaruhi waktu pelaksanaan pemilu umum 2028.
Meski demikian, hakim bisa saja menunda keputusan.
Di hadapan pendukungnya, Ketua CHP Ozgur Ozel menuding pemerintah berupaya mempertahankan kekuasaan dengan mengikis norma demokrasi dan membungkam suara kritis setelah serangkaian kemenangan oposisi dalam pemilu lokal setahun terakhir. Ia sekaligus menyerukan percepatan pemilu umum.
“Ini murni kasus politik. Tuduhan yang dialamatkan adalah fitnah. Kawan-kawan kami tidak bersalah. Apa yang dilakukan adalah kudeta — kudeta terhadap presiden masa depan, terhadap pemerintahan masa depan. Kami akan melawan, kami akan melawan, kami akan melawan,” seru Ozel.
Pemerintah menepis tuduhan intervensi politik, menegaskan lembaga peradilan bekerja independen. Namun, data Reuters menunjukkan lebih dari 500 orang, termasuk 17 wali kota di Istanbul dan wilayah lain yang dipimpin CHP, ditahan sepanjang tahun lalu dalam penyelidikan korupsi.
Ratusan kader oposisi kini mendekam di penjara menunggu persidangan dengan tuduhan korupsi hingga keterkaitan dengan terorisme. Di antara mereka, rival utama Erdogan sekaligus Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu.
Penangkapan Imamoglu pada Maret lalu memicu gelombang protes terbesar dalam satu dekade, melibatkan ratusan ribu orang dan sempat membuat lira serta aset Turki lain anjlok tajam.
Dalam surat dari balik jeruji yang dibacakan di hadapan massa, Imamoglu menuding pemerintah berusaha “mengatur jalannya” pemilu mendatang dengan menyingkirkan lawan politik sah.
Ia juga menegaskan bahwa demokrasi sedang dilemahkan lewat proses hukum bermotif politik dan represi terhadap oposisi.
“Era ‘saya’ di negeri ini akan berakhir, dan era ‘kita’ akan dimulai. Satu orang akan kalah, dan rakyat lainnya akan menang,” tulis Imamoglu.
Surat itu disambut gemuruh tepuk tangan, diikuti massa yang meneriakkan “Presiden Imamoglu.” (hanoum/arrahmah.id)
