Korban Gempa Cianjur Terkatung-Katung, Akibat Negara Abai

Oleh:

|

Kategori:

Tenda pengungsi korban gempa Ciajur. (Foto: Kompas)

Oleh: Ine Wulansari

Pendidik Generasi

Korban gempa Cianjur bernasib malang. Sebulan pasca terjadinya gempa yang menyisakan duka, hingga saat ini sebagian warga belum bisa kembali ke rumahnya dan merasakan hidup normal.

Diketahui, masih ada warga yang tinggal di pengungsian, bahkan ada yang belum menerima dana stimulan perbaikan rumah. Alasannya karena proses pendataan yang tidak akurat dan harus diulang. Desa Cibereum, Kecamatan Cugenang salah satu desa yang sampai sekarang masih menanti kepastian apakah mereka akan terdampak relokasi atau tidak (bbc.com, 22 Desember 2022).

Harap-harap cemas, itulah yang dirasakan warga yang menjadi korban gempa. Sebab, mereka menunggu kepastian dari pemerintah terkait bantuan yang diperlukan. Mengingat, kondisi pengungsian jauh dari kata layak. Meski kebutuhan makan dan minum terpenuhi, tetap saja warga harus bertahan dengan keadaan yang serba terbatas. Apalagi ada anak-anak, balita, dan lansia yang sangat mudah terserang penyakit. Tentu hal tersebut membuat warga merasa tidak nyaman.

Kondisi yang dialami warga, semakin memprihatinkan. Mereka tak mampu berbuat apa-apa. Ada keinginan kembali ke rumah masing-masing, namun sebagian besar rumah sudah hancur. Ditambah lagi rasa trauma masih membayangi. Saat ini warga terus menunggu, meskipun belum ada kepastian relokasi. Padahal, segera hidup normal sangat diinginkan warga.

Melihat keadaan mereka yang hingga kini masih dalam pengungsian dan tanpa kejelasan, juga belum mendapatkan bantuan dana stimulan menunjukkan bahwa pengurusan terhadap korban gempa berjalan tidak optimal.

Negara seharusnya berupaya maksimal dan bertindak cepat dalam merelokasi dan memperbaiki rumah warga yang terdampak. Sehingga nasib warga tidak terbengkalai. Mereka berhak untuk kembali hidup normal dan mendapat bantuan dengan segera.

Kesigapan pemerintah dalam menangani bencana merupakan perkara yang penting, tidak boleh diabaikan. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan segala sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat.

Namun sayang, sistem kehidupan sekuler yang diterapkan hanya mencetak pemerintah yang terbiasa melakukan kelalaian. Hal ini sudah menjadi watak dan sifat bawaan rezim sistem politik demokrasi. Maka dari itu selama sistem sekuler dijadikan landasan kehidupan, tak heran peran negara sangatlah minim terhadap tanggung jawabnya dalam mengurusi masyarakat. Tak terkecuali terhadap warga yang terkena musibah.

Begitulah tabiat penguasa dalam sistem Kapitalisme, yang melahirkan para pemimpin bermental abai dan melalaikan tanggung jawab. Hilangnya empati dalam hati dan jiwa mereka, sehingga yang ada hanya pencitraan dengan tujuan mendongkrak popularitas. Jauh dari mengurusi rakyat dengan sebenar-benarnya.

Dalam Islam, penguasa bukan sekadar menduduki jabatan tertentu. Pada hakikatnya, penguasa adalah pengurus dan penanggung jawab atas rakyatnya. Rasulullah saw. menegaskan yang artinya: “Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Penguasa harus cakap dan cekatan dalam mengurusi rakyat. Jika menunda-nunda dan lalai dalam mengurusi rakyatnya, termasuk dalam penanganan bencana berarti penguasa tersebut termasuk orang yang tidak amanah.

Penanganan bencana alam mengharuskan adanya pengaturan yang jitu. Hal tersebut merujuk pada manajemen bencana dalam sistem pemerintahan Islam. Beberapa wujud pengaturan bencana yang direalisasikan pemimpin dalam Daulah Islam. Pertama, melakukan evakuasi korban baik yang sehat, sakit, maupun meninggal. Warga yang sakit mendapatkan pelayanan secara layak. Korban yang meninggal dimakamkan secara baik

Kedua, menyediakan tempat pengungsian sesuai kebutuhan warga. Baik kebutuhan fisik, psikis maupun rohani. Fasilitas publik bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk tempat pengungsian. Seperti gedung-gedung pemerintahan.

Ketiga, segera membangun rumah warga yang rusak. Sehingga dapat segera ditempati kembali. Kelima, merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tidak aman dan membangun tempat baru yang aman untuk ditempati.

Kemudian, pemerintah membangun infrastruktur tahan gempa sebagai bentuk pencegahan. Sebagaimana yang dilakukan pemerintahan Ustmaniyah, telah mampu membuat bangunan tahan gempa di Istanbul. Mimar Sinan sang arsitek, mampu membangun masjid dengan konstruksi beton yang kokoh, serta pola-pola lengkung berjenjang sehingga dapat membagi dan menyalurkan beban secara merata.

Masjid dibangun di lokasi yang telah diteliti keamanannya cukup stabil. Sehingga, pada masa berikutnya sering terjadi gempa besar masjid tetap kokoh berdiri dan tidak mengalami dampak serius. Bukan hanya masjid, sekolah, jembatan dan fasilitas publik lainnya dibangun dengan sangat kuat.

Selain kecanggihan arsitektur, salah satu kunci kekuatan bangunan pada masa pemerintahan Ustmaniyah adalah aspek pembiayaan. Negara membiayai semua proyek pembangunan fasilitas publik baik masjid, sekolah, jembatan dan lainnya dari Baitul Mal.

Demikianlah gambaran singkat berkenaan dengan pencegahan dan penanganan bencana dalam sistem pemerintahan Islam. Negara bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengurusi rakyat. Sehingga tak akan ada warga korban bencana terkatung-katung nasibnya.

Wallahua’lam bish shawab.