JAKARTA (Arrahmah.id) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasannya berkunjung langsung ke sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) beberapa waktu lalu.
Langkah itu dilakukan untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara serta mengurangi dana pemerintah yang masih mengendap di bank.
Menurut Purbaya, dana publik yang menganggur bukan hanya menghambat perputaran ekonomi, tetapi juga menimbulkan beban bagi negara karena pemerintah tetap harus membayar bunga utang atas uang yang tidak digunakan.
“Kalau nggak (dipakai), kan uangnya nganggur. Satu, saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah, nggak kedorong,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, beban bunga utang yang ditanggung pemerintah untuk dana menganggur bisa mencapai 6%. Karena itu, dirinya menilai penting bagi seluruh instansi pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran agar uang publik dapat segera bekerja bagi perekonomian nasional.
Kementerian Keuangan mencatat, per Agustus 2025 total dana pemerintah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 653,4 triliun, terdiri atas dana pemerintah pusat sebesar Rp 399 triliun dan pemerintah daerah Rp 254,4 triliun.
Dana tersebut tersebar dalam tiga jenis simpanan, yaitu giro sebesar Rp 357,4 triliun, tabungan Rp 10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 285,6 triliun.
Purbaya menegaskan bahwa setiap dana yang dianggarkan pemerintah sebagian besar bersumber dari utang. Karena itu, penggunaan anggaran harus dirancang dan dijalankan dengan baik agar tidak menjadi beban tambahan bagi negara.
“Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Kalau nggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang nggak dipakai,” tegasnya.
Menkeu juga berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggaran kementerian dan lembaga.
Jika hingga pertengahan tahun depan masih ada instansi yang tidak mampu menyerap anggaran secara optimal, dana tersebut akan segera dialihkan untuk program lain yang lebih siap dan bermanfaat bagi perekonomian.
“Pertengahan tahun depan kami akan asesmen. Kalau nggak bisa belanjain, dana itu kami realokasikan untuk program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat bagi ekonomi kita,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
