GAZA (Arrahmah.id) – Laporan yang saling bertentangan muncul pada Senin (3/11/2025) terkait apakah ‘Israel’ akan mengizinkan sekitar 200 anggota Gerakan Perlawanan Palestina Hamas meninggalkan wilayah Gaza yang saat ini berada di bawah kendali militer ‘Israel’.
Surat kabar ‘Israel’ Haaretz mengutip sumber politik yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “tidak akan mengizinkan jalur aman bagi 200 anggota Hamas” yang kini berada di wilayah yang dikendalikan tentara ‘Israel’ untuk berpindah ke area yang dikelola otoritas Palestina.
Menurut laporan itu, para pejuang tersebut “terjebak di area kendali ‘Israel’ di Gaza setelah gencatan senjata diberlakukan”, dan para mediator telah mengusulkan agar ‘Israel’ mengizinkan mereka pindah ke wilayah administrasi Palestina di Jalur Gaza. Identitas para mediator itu tidak diungkapkan.
Sumber politik yang sama menyebut keputusan Netanyahu untuk memblokir perpindahan mereka diambil setelah mendapat tekanan dari dua menteri sayap kanan, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang menentang setiap langkah yang dianggap “lunak terhadap Hamas.”
Versi Berbeda dari Channel 12
Namun, saluran televisi ‘Israel’ Channel 12 melaporkan sebaliknya. Mengutip sumber keamanan, media itu menyebut bahwa ‘Israel’ kemungkinan akan mengizinkan 200 pejuang tersebut meninggalkan Gaza selatan, “asalkan mereka menyerahkan senjata mereka.”
Pejabat yang dikutip oleh Channel 12 mengatakan bahwa “kepemimpinan politik akan menyetujui langkah tersebut karena tindakan luar biasa ini dapat melindungi nyawa tentara di lapangan,” serta mempermudah pencarian jenazah sandera ‘Israel’ yang masih hilang.
Sumber keamanan lain yang tidak disebutkan namanya juga dikutip mengatakan, “Kami melakukan ini untuk melindungi nyawa tentara kami dan melucuti mereka dari senjata. Ini juga akan memungkinkan kami mencari lebih banyak sandera yang belum ditemukan.”
Sementara itu, sumber Al Jazeera menyebut bahwa para mediator tengah berkomunikasi dengan Hamas dan ‘Israel’ untuk mengatur keluarnya para pejuang yang terjebak di luar garis kuning, yakni batas de facto antara wilayah yang dikuasai militer ‘Israel’ dan wilayah di bawah administrasi Palestina setelah gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober.
Menurut sumber tersebut, rencana yang diajukan melibatkan evakuasi para pejuang dengan kendaraan Palang Merah melalui koridor khusus yang dijaga keamanannya guna menghindari bentrokan dengan pasukan ‘Israel’. Mediator dilaporkan telah mendapat persetujuan dari pihak Hamas dan kini menunggu tanggapan resmi dari ‘Israel’.
Pasukan ‘Israel’ mundur pada 10 Oktober dari wilayah dalam Gaza hingga ke “garis kuning”, sebagaimana diatur dalam fase pertama perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, Turki, dan Amerika Serikat.
Dalam kesepakatan tersebut, ‘Israel’ akan tetap mempertahankan kendali atas sekitar 50 persen wilayah Gaza hingga fase kedua perjanjian diberlakukan, fase yang berfokus pada pertukaran tahanan dan jenazah. (zarahamala/arrahmah.id)
