PARWAN (Arrahmah.id) – Mohammad Younus Akhundzada, Menteri Rehabilitasi dan Pembangunan Pedesaan, membantah klaim adanya perbedaan pendapat dalam kepemimpinan Imarah Islam Afghanistan, dan berjanji bahwa Imarah Islam tidak akan pernah berkompromi dengan prinsip-prinsipnya atau menyerahkan otoritasnya kepada organisasi atau perusahaan internasional.
Dia membuat komentar dalam sebuah upacara yang menandai peluncuran beberapa proyek pembangunan di provinsi Parwan, lansir Tolo News (26/5/2025).
Dia mengatakan: “Propaganda yang disebarkan oleh beberapa orang dari negara-negara asing melalui media, yang mengklaim bahwa ada masalah dan ketidaksepakatan di dalam Imarah Islam, dan yang mungkin mempengaruhi Anda-jangan terpengaruh. Tidak ada sedikit pun perselisihan di antara para anggota Imarah Islam.”
Dalam pidatonya, menteri mengatakan bahwa pemerintah berusaha untuk membangun hubungan positif dengan negara-negara lain, tetapi dalam situasi apa pun tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip negara.
Akhundzada mengatakan: “Jika ada institusi, perusahaan, atau bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika mereka bertindak sebagai sebuah sistem di dalam negara, kita tidak membutuhkannya. Negara ini, sistem ini, dan prinsip-prinsip ini adalah milik kita. Kami tidak memberikan otoritas atas semua itu kepada siapa pun, dan kami juga tidak menegosiasikannya dengan siapa pun.”
Mohammad Idris Anwari, Gubernur Parwan, mengatakan dalam upacara tersebut: “Pejabat pemerintah tidak memikirkan apa pun selain kesejahteraan, kepentingan, dan penyelesaian masalah Anda.”
Acara ini diadakan untuk meresmikan sekitar 175 proyek pembangunan kecil dan besar yang menelan biaya lebih dari 245 juta afghani di distrik Shinwari dan Salang di Parwan.
Abdul Samad Sadiq, direktur pembangunan pedesaan di Parwan, meyakinkan masyarakat: “Kami memberikan jaminan 100 persen bahwa proyek-proyek ini akan dilaksanakan persis seperti yang diuraikan dalam desain dan proposal.”
Kurangnya pusat layanan kesehatan, sekolah, dan jalan standar merupakan salah satu tantangan utama bagi penduduk daerah terpencil di Parwan. Penduduk setempat telah meminta para pejabat untuk mengatasi masalah-masalah ini.
Abdul Qadeer, seorang penduduk Darah Kafshan di distrik Shinwari, mengatakan: “Rumah-rumah dan padang rumput kami meliputi area seluas sekitar 25 kilometer persegi, dan hanya ada satu klinik yang tidak dapat melayani semua orang. Kami membutuhkan klinik dan jalan.”
Menurut para pejabat, proyek-proyek ini mencakup pembangunan jalan samping, jembatan, gorong-gorong, tembok penahan tanah, dan saluran irigasi, yang semuanya didukung oleh Bank Dunia. (haninmazaya/arrahmah.id)