Pemimpin “Israel”, Libanon, dan Irak Setuju Kerja Sama di KTT COP27

Oleh:

|

Kategori:

Para pemimpin COP27 dari seluruh Timur Tengah bertemu di Sharm al-Sheikh [Getty]

KAIRO (Arrahmah.id) – Menteri perlindungan lingkungan “Israel” menghadiri pertemuan regional Selasa (8/11/2022) bersama para pemimpin Irak dan Libanon di Konferensi Iklim Global COP27 yang berlangsung di Mesir, di mana kelompok itu berjanji untuk bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim.

“Israel” secara resmi masih berperang dengan Libanon, sementara “Israel” dan Irak tidak memiliki hubungan diplomatik dan memiliki sejarah permusuhan. Pada 2006, “Israel” berperang melawan kelompok Hizbullah Libanon yang didukung Iran yang menewaskan ratusan warga sipil Libanon.

Sementara Libanon dan “Israel” baru-baru ini menandatangani perjanjian maritime penting yang ditengahi AS, setiap petunjuk bahwa kedua negara terbuka untuk bekerja sama bahkan sebagai bagian dari pengaturan regional akan sangat berarti.

Libanon melarang warganya melakukan kontak dengan orang “Israel” dan kesepakatan laut dinegosiasikan melalui diplomasi antar -jemput Amerika, tanpa pejabat “Israel”  atau Libanon yang pernah bertemu di depan umum.

Menurut pernyataan dari Menteri Perlindungan Lingkungan “Israel” Tamar Zandberg, pertemuan itu berlangsung sebagai bagian dari forum regional negara-negara Mediterania timur dan Timur Tengah.

Perjanjian oleh negara-negara anggota mengatakan para pihak akan bekerja untuk “memperkuat kerja sama regional” dan “bertindak secara terkoordinasi” pada perubahan iklim.

“Negara-negara di kawasan sebagaimana berbagi iklim pemanasan dan pengeringan, mereka juga berbagi masalah, sehingga mereka harus berbagi solusi. Tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri dalam menghadapi krisis iklim,” kata Zandberg dalam pernyataannya.

Dalam foto yang disediakan oleh kantornya, dia terlihat duduk di belakang bendera kecil “Israel”. Dua kursi darinya adalah Presiden Irak Abdul Latif Rashid dan di seberang ruangan adalah Perdana Menteri Libanon Najib Mikati, masing-masing di belakang bendera negara mereka.

Kantor Mikati mengabaikan peristiwa ini dengan mengatakan bahwa media “Israel” memang suka membesar-besarkan.

Dikatakan pertemuan itu diminta oleh presiden Mesir dan Siprus dan dihadiri oleh sejumlah besar pejabat Arab dan internasional seperti pertemuan lain di konferensi perubahan iklim. “Tidak ada kontak apa pun dengan pejabat “Israel” mana pun,” katanya.

Namun, wartawan Palestina Lamis Andoni mengatakan kepada The New Arab bahwa pertemuan itu bisa menjadi bagian dari upaya AS untuk mendorong “normalisasi secara sembunyi-sembunyi” di Irak dan Libanon.

“AS telah mendorong normalisasi, baik langsung maupun tidak langsung, melalui bilateral dan kerja sama dan proyek bersama.

“John Kerry, Utusan Khusus Presiden AS, telah terlibat dalam memprakarsai proyek dan pertemuan semacam itu, jauh sebelum bergabung dengan pemerintahan Joe Biden. Dia adalah pemain kunci dalam mewujudkan kesepakatan gas Yordania-“Israel” 2016 dan perjanjian air untuk energi, yang diratifikasi pada Selasa (8/11) di COP 27 di Sharm El-Sheikh,” katanya.

Kerry menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS dari 2013 hingga 2017 di bawah mantan Presiden AS Barack Obama.

Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh juga menghadiri pertemuan itu pada saat negosiasi damai dengan “Israel” hampir mati dan pemerintah sayap kanan kemungkinan akan mengambil alih kekuasaan dalam beberapa minggu mendatang setelah pemilihan nasional diadakan pekan lalu.

Seorang pejabat yang dekat dengan Zandberg mengatakan dia dan Shtayyeh berjabat tangan, sebuah klaim yang dibantah oleh seorang pejabat Palestina. Keduanya berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah ini dengan media. Kontak publik antara para pemimpin “Israel” dan Palestina jarang terjadi.

Zandberg akan segera meninggalkan jabatannya, setelah partai politiknya Meretz, sebuah faksi dovish yang mendukung kemerdekaan Palestina, gagal memenangkan cukup suara untuk memasuki parlemen baru.

Mantan Benjamin Netanyahu akan mengambil alih kekuasaan dalam beberapa minggu mendatang sebagai kepala pemerintahan sayap kanan “Israel” yang pernah ada.

Netanyahu adalah perdana menteri ketika pemerintahan Trump menengahi Kesepakatan Abraham 2020, serangkaian kesepakatan normalisasi antara empat negara Timur Tengah – Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.

Palestina mengutuk kesepakatan itu sebagai pengkhianatan terhadap tujuan mereka, dengan mengatakan mereka memberi penghargaan kepada “Israel” sementara terus menduduki Tepi Barat dan mengepung Jalur Gaza.

Pertemuan iklim itu diperkirakan tidak akan mengarah pada kesepakatan normalisasi serupa dengan Libanon, Irak, atau negara-negara Arab lainnya. Tetapi melihat para pemimpin negara-negara Arab berdialog dengan seorang menteri “Israel” adalah peristiwa langka.

Para pemimpin dari seluruh dunia bertemu pekan ini di kota resor Laut Merah Mesir Sharm al-Sheikh, di mana mereka berharap untuk bersatu memerangi meningkatnya ancaman dari perubahan iklim. (zarahamala/arrahmah.id)