MOSKOW (Arrahmah.id) – Para anggota pertemuan Format Moskow, dalam deklarasi akhir, menekankan pembentukan pemerintahan yang inklusif, perang melawan kelompok-kelompok teroris, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama hak untuk bekerja dan pendidikan perempuan di Afghanistan.
Meskipun perjuangan Imarah Islam Afghanistan melawan ISIS dipuji selama pertemuan, pemerintah Afghanistan saat ini didesak untuk berjuang secara serius melawan semua kelompok teroris.
BacaJuga
“Para pihak mencatat dengan prihatin situasi keamanan yang sulit di Afghanistan karena intensifikasi kegiatan kelompok-kelompok teroris, terutama ISIS. Mengapresiasi pihak berwenang Afghanistan saat ini atas perjuangan mereka yang serius melawan ISIS dan mendesak mereka untuk melakukan hal yang sama terhadap semua kelompok teroris. Menyerukan kepada pihak berwenang Afghanistan saat ini untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk membongkar, menghilangkan, dan mencegah penempatan semua jenis kelompok teroris yang berbasis di Afghanistan,” demikian bunyi deklarasi tersebut, seperti dilaporkan Tolo News (1/10/2023).
Menurut deklarasi tersebut, tidak ada kemajuan dalam membentuk pemerintahan yang benar-benar inklusif di Afghanistan.
“Dengan menyesal menyatakan bahwa belum ada kemajuan dalam membentuk pemerintahan yang benar-benar inklusif di Afghanistan, yang mencerminkan kepentingan semua kelompok etno-politik di negara ini,” klaim deklarasi tersebut.
Para peserta pertemuan “menyuarakan penghormatan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan di Afghanistan, termasuk hak-hak yang sama atas pekerjaan, pendidikan, dan keadilan, tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, atau agama. Menekankan keprihatinan mereka tentang pembatasan yang diberlakukan terhadap pekerjaan perempuan dan pendidikan anak perempuan. Mendesak pihak berwenang Afghanistan saat ini untuk mempromosikan pendidikan modern di sekolah-sekolah yang sesuai dengan standar internasional.”
Utusan khusus Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov, mengatakan bahwa pemerintahan yang tidak inklusif di Afghanistan tidak akan berkelanjutan.
Berbicara pada pertemuan Format Moskow kelima, Kabulov mengatakan bahwa pemerintah Afghanistan sebelumnya juga tidak cukup inklusif, dan merupakan pemerintahan boneka Amerika.
“Pemerintah Afghanistan sebelumnya adalah pemerintah Amerika, bukan pemerintah Afghanistan. Kami berpikir bahwa seharusnya ada pemerintahan di Afghanistan yang peduli dengan kepentingan warga Afghanistan, bukan orang lain.”
Berbicara kepada para peserta, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa negara-negara Barat telah menyebabkan “kerusakan yang tidak dapat diperbaiki” pada rakyat Afghanistan, dan harus memikul beban utama rekonstruksi pascakonflik di negara yang dilanda perang tersebut.
Ia menyuarakan keprihatinannya atas upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain non-regional untuk mengintensifkan kegiatan mereka di Afghanistan dan membangun kembali kehadiran militer.
“Kami menganggap tidak dapat diterima kembalinya infrastruktur militer AS dan NATO ke wilayah Afghanistan dan negara-negara tetangganya, apa pun dalih yang mereka gunakan,” tegas Lavrov.
Sementara itu, menteri luar negeri Imarah Islam Afghanistan, dalam pertemuan Format Moskow, meminta negara-negara di kawasan dan negara-negara tetangga untuk tidak mencampuri masalah internal Afghanistan.
“Sayangnya, mayoritas pertemuan internasional yang kami lihat sejauh ini tidak efektif, dan sebagian besar pertemuan ini diadakan dalam suasana persaingan internasional dengan para pemimpin Imarah Islam. Secara politis, tidak ada banyak pergerakan karena pihak Afghanistan telah menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima permintaan untuk pemerintahan yang inklusif,” kata Mohammad Saber Insandost, seorang dosen universitas.
“Kami dan seluruh bangsa meminta Imarah Islam untuk menghormati hak-hak perempuan,” kata Aziz Stanikzai, seorang analis politik.
Pertemuan kelima Konsultasi Format Moskow tentang Afghanistan di tingkat perwakilan khusus dan pejabat senior dari Cina, India, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, Rusia, Turkmenistan, dan Uzbekistan diadakan pada 29 September 2023, dan berakhir pada Jumat.
Perwakilan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki hadir sebagai tamu kehormatan. (haninmazaya/arrahmah.id)
