JAKARTA (Arrahmah.id) — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyimpulkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tidak memiliki masalah menuai kritik.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menilai kesimpulan tersebut terlalu berisiko bagi stabilitas pemerintahan, terutama karena tidak diiringi dengan transparansi data kepada publik.
Hal itu disampaikan Said Didu dalam diskusi publik bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi” di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).
“Pernyataan Pak Presiden itu membuat publik langsung mengambil kesimpulan bahwa tidak ada masalah, padahal proyek ini tidak pernah terbuka sama sekali,” ujar Said Didu dalam diskusi tersebut.
Ia mempertanyakan dasar dari kesimpulan Presiden, mengingat data mengenai beban keuangan BUMN dan konsorsium dengan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak pernah diungkap secara jelas kepada masyarakat.
“Menurut saya, kesimpulan yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan markup dan korupsi proyek kereta cepat, itu sangat berbahaya,” tegasnya.
Said Didu menambahkan, dengan adanya pernyataan Presiden yang menyebut proyek tersebut tidak bermasalah, proses pengungkapan data dan potensi korupsi bisa terhenti.
Ia juga menyoroti tidak adanya transparansi mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kenaikan biaya proyek.
“Tidak pernah terbuka siapa yang bertanggung jawab, kenapa anggarannya jauh lebih besar dibandingkan proyek serupa di negara lain, dan mengapa harga terus meningkat,” lanjutnya.
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo menyimpulkan kasus Whoosh tidak bermasalah justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintahan. Ia khawatir, publik akan menilai Presiden sedang “memasang badan” untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi.
“Kalau rakyat menilai Pak Prabowo melindungi pihak yang diduga korup, maka kepercayaan terhadap pemerintah bisa turun drastis. Rakyat ingin negara ini bersih dari korupsi,” ujarnya.
Said Didu menutup dengan peringatan bahwa sikap Presiden yang terlalu cepat menyimpulkan tanpa transparansi justru bisa menimbulkan tekanan besar terhadap pemerintahannya sendiri.
“Kalau Presiden sudah memasang badan dan seolah menjadi pelindung terhadap pihak yang diduga korup, maka Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang sangat berat dari publik,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
