TEL AVIV (Arrahmah.id) – Pengeluaran militer ‘Israel’ dilaporkan melonjak hingga 76,3 miliar dolar AS (Rp1.200 Triliun) sejak dimulainya serangan genosida terhadap Jalur Gaza dua tahun lalu, menurut data resmi pemerintah.
Saluran publik ‘Israel’, KAN, mengutip data dari Kementerian Keuangan, melaporkan bahwa biaya perang sejauh ini mencapai 250 miliar shekel (setara 76,3 miliar dolar AS).
Pejabat senior kementerian tersebut menyebutkan bahwa lembaga pertahanan ‘Israel’ diduga menyalahgunakan hari dinas cadangan, yang menyebabkan “pemborosan miliaran shekel” dalam pembayaran kepada pasukan cadangan selama masa tugas mereka.
Menteri Keuangan sayap kanan ‘Israel’, Bezalel Smotrich, dalam konferensi pers pada Selasa (4/11/2025) mengatakan bahwa menambah anggaran pertahanan adalah langkah penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi ‘Israel’ di tahun-tahun mendatang, tanpa menjelaskan rinciannya.
Laporan itu tidak menyebutkan alokasi spesifik dana, namun diperkirakan mencakup biaya operasi militer ‘Israel’ di Gaza, Lebanon, dan Iran sejak Oktober 2023.
Tahap pertama rencana genjatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, di bawah rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump.
Tahap awal itu mencakup pertukaran tawanan ‘Israel’ dengan tahanan Palestina, serta rencana rekonstruksi Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas, seperti dilaporkan kantor berita Anadolu.
Namun, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 240 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 600 lainnya terluka sejak genjatan senjata dimulai.
Sejak 7 Oktober 2023, militer ‘Israel’ dengan dukungan Amerika Serikat melancarkan perang genosida terhadap penduduk Gaza, menewaskan lebih dari 68.600 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.000 orang. Sebagian besar penduduk kini mengungsi, sementara kehancuran infrastruktur disebut terburuk sejak Perang Dunia II.
Selain serangan militer, blokade ‘Israel’ menyebabkan kelaparan buatan yang telah menewaskan ratusan warga, sebagian besar anak-anak, dan mengancam ratusan ribu lainnya.
Meski kecaman internasional meluas, ‘Israel’ belum menghadapi akuntabilitas nyata. Negara itu kini sedang diselidiki atas tuduhan genosida oleh Mahkamah Internasional (ICJ), sementara beberapa pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadi buronan resmi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang. (zarahamala/arrahmah.id)
