![Jenderal Angkatan Darat Sudan Abdel Fattah al-Burhan. [File: Ashraf Shazly / AFP]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/04/jenderal-burhan.jpg?fit=770%2C513&ssl=1)
KHARTOUM (Arrahmah.id) – Kekerasan pecah pada Sabtu (15/4/2023) di Sudan antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter, mempertaruhkan upaya yang telah dilakukan sejauh ini menuju kemajuan negara menuju pemerintahan sipil.
Ketika kekerasan meningkat menjadi pertempuran hari kedua, dengan hampir 600 orang terluka dan negara terkunci, para ahli mengatakan tentara Sudan tampaknya memiliki kekuatan yang lebih unggul untuk saat ini.
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan adalah komandan militer yang memimpin pasukan melawan RSF.
Meskipun al-Burhan tidak menonjol hingga 2019, ia memiliki peran aktif dalam militer jauh sebelum itu, dengan penempatan di Darfur pada awal 2000-an selama konflik di sana, di mana ia naik menjadi komandan regional pada 2008.
Sementara mantan Presiden Omar al-Bashir dan pejabat tinggi Sudan lainnya telah didakwa dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas apa yang terjadi di Darfur, al-Burhan tidak. Begitu pula dengan Mohammed Hamdan “Hemedti” Dagalo, kepala RSF, mantan sekutu dan saingannya saat ini.
Selama bertahun-tahun, al-Burhan menjauhkan diri dari kekejaman yang dilakukan di sana, di mana tentara, yang didukung oleh RSF, menumpas pemberontakan dalam konflik yang menewaskan sekitar 300.000 orang dan menelantarkan 2,7 juta lainnya.
Pada 2019, al-Burhan melakukan perjalanan ke Yordania dan Mesir untuk pelatihan militer lebih lanjut dan telah menjadi kepala staf tentara Sudan – posisi yang dipromosikannya pada Februari 2018.
Ketika pemberontakan yang menggulingkan al-Bashir terjadi pada April 2019, mengakhiri hampir 30 tahun pemerintahannya, al-Burhan adalah inspektur jenderal angkatan darat dan jenderal paling senior ketiga di Sudan.
Di tengah protes populer terhadap menteri pertahanan era Bashir yang memimpin Dewan Militer Transisi (TMC) pasca-pencopotan, al-Burhan diangkat menjadi kepala TMC.
Beberapa bulan kemudian, tekanan internasional mengarah pada pembentukan Sovereign Council (SC), sebuah kemitraan sipil-militer untuk mengarahkan negara menuju pemilu tahun ini, menggantikan TMC.
Sebagai kepala SC, al-Burhan menjadi kepala negara de facto, bekerja berdampingan dengan kekuatan sipil pro-demokrasi di negara tersebut.
Namun, pada 2021, al-Burhan dan wakilnya Hemedti memimpin kudeta dan merebut kekuasaan.
Sebagai kepala negara de facto, al-Burhan telah menjalin hubungan lebih dekat dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Mesir, negara-negara yang telah mendorong sang jenderal dan Hemedi, kepala RSF, untuk mendukung pencopotan al-Bashir.
Negara-negara Teluk khususnya memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada Sudan ketika pasukan Sudan dikerahkan dalam koalisi pimpinan Saudi untuk berperang melawan pemberontak Houtsi yang bersekutu dengan Iran di Yaman.
Al-Burhan juga memiliki hubungan dekat dengan Mesir, kedua pasukan mengadakan latihan militer bersama dan al-Burhan sendiri telah berlatih dengan banyak jenderal Mesir di perguruan tinggi militernya.
Hubungan antara tentara dan RSF memburuk untuk sementara waktu karena partai-partai berebut kekuasaan, dan kekerasan terbaru tampaknya merupakan artikulasi dari gesekan itu.
Di bawah kerangka kerja yang dicapai Desember lalu antara tentara, RSF dan pasukan pro-demokrasi sipil Sudan, tentara telah setuju untuk kembali ke baraknya dan RSF akan diintegrasikan ke dalam barisannya, kedua kekuatan akan dipersatukan di bawah kepemimpinan tentara.
Ketika waktu semakin dekat untuk penandatanganan kesepakatan berikutnya untuk mulai mengimplementasikan kesepakatan ini, aliansi tampaknya bergeser dan wacana publik menjadi lebih tegang.
Pecahnya kekerasan baru-baru ini telah menghancurkan banyak harapan untuk pemulihan pemerintahan sipil di Sudan. (zarahamala/arrahmah.id)
