Khartoum tak ubah pendirian soal Palestina

KAMPALA (Arrahmah.com) – Kepala dewan berdaulat Sudan pada Selasa (4/2/2020) mengkonfirmasi bahwa ia mengadakan pertemuan dengan perdana menteri ‘Israel’ di Uganda pada hari Senin (3/2).

Abdel Fattah al-Burhan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang membahas tanggung jawab kabinet baru Sudan untuk membina dan mengembangkan hubungan Sudan-‘Israel’.

Posisi Khartoum terhadap masalah Palestina dan hak warga Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka “tetap dan akan tetap teguh,” kata Burhan.

Sebelumnya pada Senin (3/2), kepemimpinan Palestina mengutuk pertemuan antara Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu dan pemimpin Sudan al-Burhan, menamakannya “tikaman di belakang”.

“Pertemuan ini menusuk Kepala dewan berdaulat Sudan pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa ia mengadakan pertemuan dengan perdana menteri Israel di Uganda pada hari Senin.

Abdel Fattah al-Burhan mengatakan dalam sebuah pernyataan tanggung jawab untuk membahas hubungan Sudan-Israel dan mengembangkannya adalah tanggung jawab pihak berwenang terkait, dalam referensi yang jelas ke kabinet.

Posisi Khartoum terhadap masalah Palestina dan hak warga Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka “tak berubah dan akan tetap teguh” kata Burhan.

Sebelumnya pada hari Senin, kepemimpinan Palestina mengutuk pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Sudan al-Burhan, menamakannya “tikaman di belakang.”

“Pertemuan ini bagai menusuk rakyat Palestina dari belakang… pada saat pemerintahan Presiden (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri ‘Israel’ Netanyahu berusaha melikuidasi tujuan Palestina,” Saeb Erekat, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilakukan pada kantor berita resmi WAFA.

Kabinet Sudan mengatakan pada hari Senin (3/2) bahwa mereka belum diberitahu sebelumnya tentang pertemuan Uganda, berita yang memicu protes di Khartoum.

Burhan adalah tokoh paling senior dalam fase pertama pengaturan pembagian kekuasaan antara militer dan partai-partai sipil di Sudan yang dimulai Agustus lalu, menyusul penggulingan penguasa lama Omar al-Bashir.

Sebuah pertemuan bersama antara dewan berdaulat dan kabinet pada hari Selasa (4/2) juga sepakat bahwa setiap langkah yang berkaitan dengan hubungan dengan ‘Israel’ harus dibahas dan disetujui oleh kabinet, sumber-sumber yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan kepada Reuters.

Hubungan bilateral antara Sudan dan ‘Israel’ sebelumnya tidak pernah dinormalisasi, dan hal itu kemungkinan akan meningkatkan kerusuhan di Sudan dan dunia Arab yang lebih luas, terutama pada saat Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu mempromosikan rencana perdamaian AS yang ditolak oleh Palestina.

Tetapi Sudan juga ingin membangun kembali hubungan dengan dunia luar setelah puluhan tahun diasingkan di bawah Bashir, dan akan dihapus dari daftar negara-negara AS yang dianggap sebagai negara sponsor terorisme.

Kabinet Sudan pada hari Selasa (4/2) membahas pertemuan Burhan dan Netanyahu, yang menurut para pejabat ‘Israel’ berlangsung dua jam di kota Entebbe di Uganda tengah.

Mereka juga mengadakan konsultasi dengan para pemimpin Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FCC), aliansi yang melancarkan protes yang menggulingkan Omar al-Bashir tahun lalu, kata sumber.

Para pemimpin FCC juga mengadakan diskusi dengan dewan yang berdaulat, sumber menambahkan. Aliansi dalam sebuah pernyataan menuduh Burhan membuat “pelanggaran besar” terhadap deklarasi konstitusi negara itu.

Puluhan pengunjuk rasa berkumpul di luar markas pemerintah pada hari Selasa, mengecam pertemuan Burhan dengan Netanyahu, kata saksi mata Reuters.

“Pengkhianatan yang diwakili dalam pertemuan dengan kepala entitas Zionis, adalah belati di hati rakyat Sudan,” kata Tarek Babakr, salah satu pengunjuk rasa.

Daftar terorisme AS telah menghambat bantuan keuangan internasional dan aktivitas komersial yang sangat dibutuhkan di Sudan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berterima kasih kepada Burhan melalui telepon “atas kepemimpinannya dalam menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’,” kata juru bicaranya pada hari Senin (3/2), dan Washington telah mengundang Burhan untuk berkunjung akhir tahun ini. (Althaf/arrahmah.com)