![Anggota senior ECOWAS berkumpul setelah kudeta bulan lalu untuk membahas kemungkinan intervensi militer di Niger untuk mengangkat kembali presiden terpilih. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/08/niger4.jpeg?fit=1155%2C650&ssl=1)
Oleh Abdolgader Mohamed Ali*
(Arrahmah.id) – Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), sebuah blok regional yang terdiri dari 15 negara, mengancam para pemimpin kudeta militer bulan lalu dengan campur tangan militer untuk mengembalikan Presiden terguling Mohamed Bazoum.
Hal ini membawa kembali kenangan intervensi sebelumnya, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan organisasi untuk terlibat dalam operasi semacam ini sekali lagi dan dampak yang diharapkan.
Sejarah intervensi
Pada Jumat (18/8/2023), ECOWAS menetapkan tanggal untuk potensi intervensi militer di Niger. Menurut Ismail Hammoudi, profesor ilmu politik di Universitas Fez di Maroko, perkembangan ini mencerminkan, “dalamnya keterkejutan dan ketakutan terhadap gelombang kudeta baru di Afrika Barat.”
Hammoudi menjelaskan kepada The New Arab bahwa ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir ECOWAS menyetujui intervensi militer terhadap rezim kudeta di Afrika Barat, mengetahui bahwa wilayah tersebut baru-baru ini menyaksikan kudeta di Mali, Guinea dan Burkina Faso.
Meski merupakan organisasi kerja sama ekonomi, ECOWAS selalu memasukkan komponen keamanan dan militer dalam agendanya, karena mencapai stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat utama untuk memajukan roda perekonomian.
Dalam konteks ini, organisasi tersebut menyetujui “Protokol Pertahanan ECOWAS” pada 1981, yang mengidentifikasi sekelompok kasus yang memungkinkan intervensi militer.
Piagam tersebut kemudian diperluas dengan mekanisme untuk mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik di negara-negara komunitas, memungkinkan intervensi untuk menghadapi penggulingan pemerintahan terpilih.
Tahun 1990 menjadi saksi intervensi militer pertama “ECOWAS,” ketika pasukan dikirim ke Liberia untuk campur tangan dalam perang saudara antara pasukan Presiden Samuel Doe dan dua faksi pemberontak.
Sejak itu, ECOWAS telah melakukan intervensi militer di beberapa negara Afrika Barat, seperti Sierra Leone, Pantai Gading, Guinea-Bissau dan Gambia.
Mahfoudh Saleck, seorang jurnalis yang tinggal di Maroko, mengkategorikan intervensi militer ECOWAS dalam tiga pola.
Yang pertama adalah intervensi untuk meredakan perang saudara dan tindakan ketegangan, seperti yang terjadi di Liberia pada 1990. Yang kedua adalah menghadapi kudeta militer seperti di Sierra Leone pada 1998, dan yang ketiga adalah mempertahankan demokrasi, seperti yang terjadi di Gambia pada 2017, sebelum mediasi menit-menit terakhir berhasil.
Apakah intervensi Niger mungkin dilakukan?
Pada 6 Agustus 2023, batas waktu satu pekan yang diberikan oleh ECOWAS kepada para pemimpin Dewan Militer di Niamey untuk mencabut perebutan kekuasaan secara paksa telah berakhir, sehingga opsi intervensi militer dapat dipertimbangkan.
Situasi di Niamey serupa dengan apa yang terjadi di Sierra Leone pada 1998, di mana ECOWAS sebelumnya melakukan intervensi, kata Saleck, seraya menambahkan bahwa kemungkinan intervensi militer “sangat mungkin terjadi”.
Saleck mengaitkan kemungkinan ini dengan sempitnya peluang untuk mencapai solusi diplomatik, selain fakta bahwa kredibilitas ECOWAS dipertaruhkan setelah tidak adanya tindakan setelah kudeta di Mali, Burkina Faso, dan Guinea.
Tekanan eksternal juga semakin mendekatkan prospek intervensi bersenjata yang didukung oleh pihak internasional yang memiliki kekuatan militer di Niger, khususnya Amerika Serikat dan Prancis.
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan dukungannya terhadap upaya ECOWAS untuk memulihkan tatanan konstitusional di Niger, termasuk intervensi militer sebagai upaya terakhir, sementara Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan bahwa mereka berkoordinasi erat dengan Washington untuk memulihkan tatanan konstitusional dan demokrasi di Niger.
Di Niamey, para demonstran pro-kudeta turun ke jalan untuk mengecam intervensi asing, khususnya yang memusuhi ECOWAS dan bekas kekuasaan kolonial.
Obaid Amigen, Seorang analis politik urusan Afrika yang berbasis di Mauritania, percaya bahwa intervensi militer tidak memiliki kapasitas taktis.
Mengingat kekurangan unit ECOWAS di lapangan, netralisasi pasukan Perancis di Niger, dan penutupan wilayah udara Perancis, Amigen percaya bahwa tidak ada yang tersisa selain serangan udara langsung ke istana presiden, “yang merupakan risiko dengan konsekuensi yang tidak diinginkan.”
Amigen menjelaskan bahwa hal ini merupakan “deklarasi perang terhadap negara yang merdeka dan berdaulat, dijalankan oleh otoritas de facto, dan bersekutu dengan negara tetangganya, Mali dan Burkina Faso.”
“Ini mempertaruhkan nyawa presiden yang digulingkan yang ditahan di dalam istana, dan situasi ini meningkatkan margin tawar-menawar dan pergerakan di antara para pemberontak,” tambahnya.
Tidak semua analis yakin bahwa intervensi militer akan segera terjadi. Pakar urusan Afrika Dr. Badr Al-Shafei mencatat bahwa ada perpecahan yang signifikan dalam ECOWAS, dan beberapa negara belum ikut serta.
Di Nigeria, negara terbesar dan pemimpin blok, juga terdapat perpecahan antara Presiden Bola Ahmed Tinubu, yang antusias dengan solusi militer, dan Senat yang menolak langkah ini.
Seperti yang dicatat Al-Shafei, ada juga kendala dalam pembiayaan operasi semacam itu, dan persiapan logistik yang diperlukan intervensi semacam itu dalam waktu singkat.
Dampak daerah
Mengingat aliansi antara Niger dan junta militer Mali dan Burkina Faso, setiap intervensi semacam itu terhadap Niamey, “akan menyiapkan kudeta di tubuh ECOWAS dan mungkin akan mempercepat disintegrasinya,” kata Amigen.
Selain itu, tampaknya pecahnya perang di Niger akan mengarah pada terbentuknya gelombang besar pengungsi menuju negara-negara tetangga, dengan memanfaatkan ikatan kesukuan yang melintasi perbatasan, yang akan memberikan tekanan kemanusiaan dan ekonomi pada negara-negara tetangga yang sudah rapuh di kawasan ini, seperti Chad.
Perang besar-besaran juga akan meningkatkan aktivitas geng penyelundup manusia dan jumlah pencari suaka tidak teratur yang menuju Eropa melalui Afrika Utara, yang akan menambah beban negara-negara di kawasan tersebut.
Dampak keamanan tetap menjadi yang paling berbahaya jika terjadi aksi militer di Niger, yang terletak di persimpangan kekerasan lintas batas, baik dari lembah Danau Chad atau wilayah Sahel.
Ada kemungkinan juga bahwa milisi ISIS di Sahara akan berusaha mengeksploitasi keadaan yang kacau dan tidak stabil untuk memperluas pengaruhnya di lembah Danau Chad dan meluas ke barat, sehingga mengurangi tekanan terhadap kelompok jihad yang berafiliasi di Niger, menurut Oraby Oraby, seorang peneliti gerakan Islam.
Oraby mengatakan kepada TNA bahwa taktik ini akan meningkatkan kemungkinan wilayah ISIS di Nigeria terhubung dengan Niger bagian timur, dan dengan demikian meningkatkan kekerasan terhadap warga sipil dan pasukan pemerintah di seluruh wilayah tersebut, sehingga menambah ancaman keamanan dan kemanusiaan.
Tampaknya otoritas kudeta di Niger akan meminta bantuan tentara bayaran Wagner yang aktif di Mali untuk menghadapi tindakan militer apa pun terhadap mereka, yang dapat menyebabkan penetrasi perusahaan keamanan swasta di bagian utara negara tersebut dan memberinya kendali atas daerah negara kaya uranium itu.
Ekspansi Wagner dan perluasan pengaruh Rusia di wilayah tersebut dapat memaksa Prancis untuk menghadapi negara adikuasa saingannya, baik secara langsung atau melalui perekrutan milisi suku.
Langkah semacam ini akan mengubah kudeta dan prospek intervensi militer menjadi perang etnis lintas batas, yang akan meningkatkan permusuhan antar komunitas lokal, memperumit peta keamanan, dan membuka pintu bagi perang proksi. (zarahamala/arrahmah.id)
*Abdolgader Mohamed Ali adalah jurnalis dan peneliti Eritrea di Urusan Afrika
