![Para analis menekankan bahwa situasi Palestina saat ini memerlukan pemerintahan yang kompeten untuk mengambil alih dan adanya kepercayaan internasional, serta menekankan perlunya semua faksi Palestina untuk menyetujui hal ini sebelum terlambat. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2024/02/PA.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
GAZA (Arrahmah.id) – Beberapa analis Palestina percaya bahwa Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah sedang mempersiapkan diri untuk mengambil alih pemerintahan di wilayah pesisir yang terkepung akibat perang tersebut, sehari setelah “Israel” mengakhiri perang berdarahnya di Gaza.
Berbicara kepada The New Arab, para analis Palestina berpendapat bahwa “Israel berada di ambang mengakhiri perang sengitnya di Jalur Gaza, namun mereka mencari alternatif selain Hamas untuk mengelola Gaza.”
BacaJuga
“Kekuatan baru di Gaza tidak boleh terlibat dalam aktivitas apa pun melawan “Israel” atau bahkan mencoba mengancam keberadaannya di wilayah tersebut,” kata para analis.
“Dalam upaya untuk menyelamatkan Gaza dari ancaman “Israel”, khususnya pendudukan kembali wilayah kantong tersebut secara langsung, Otoritas Palestina mempercepat persiapan untuk mengelola Gaza dengan membentuk pemerintahan teknokratis yang diakui secara internasional dan oleh “Israel”, yang akan mengatur kondisi di Jalur Gaza yang terkepung,” jelas para analis.
Pada Senin (26/2/2024), Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerima pengunduran diri pemerintah Palestina yang dipimpin oleh Mohammed Shtayyeh, mengeluarkan dekrit yang menugaskannya sebagai perdana menteri untuk menjalankan bisnis sampai pemerintahan baru terbentuk.
Selama rapat kabinet pekanan yang diadakan di Ramallah, Shtayyeh mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil mengingat “perkembangan politik, keamanan dan ekonomi terkait dengan agresi “Israel” terhadap rakyat kami di Jalur Gaza dan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem.”
“Tahap selanjutnya dan tantangan-tantangannya memerlukan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas baru di Gaza dan kebutuhan mendesak akan konsensus Palestina, berdasarkan basis nasional, partisipasi luas, kesatuan tingkatan dan perluasan otoritas Palestina. Otoritas atas seluruh tanah Palestina,” tambah Shtayyeh.
“Segalanya menjadi lebih jelas sekarang, terutama sejak perubahan radikal dalam Otoritas Palestina (PA) dan reformasi yang diterapkannya berasal dari pengaturan politik untuk mempersiapkan hari setelah perang di Gaza,” kata Ahmed Awad, seorang analis Palestina yang berbasis di Ramallah, kepada TNA.
“Untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina di Jalur Gaza dan mencapai tujuan politik Palestina yang dapat mengarah pada deklarasi Negara Palestina dan pembentukan entitas yang diakui secara internasional, PA sedang bersiap untuk mengambil alih pemerintahan Gaza di Jalur Gaza,” lanjut Awad.
PA hanya dapat mencapai hal ini dengan menata ulang internal Palestina dan membentuk pemerintahan baru yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat (tidak terlibat dalam tindakan militer apa pun) untuk mengelola Gaza, yang memerlukan restorasi dan rekonstruksi bertahun-tahun serta persiapan untuk menyelenggarakan pemilu Palestina, katanya.
Sementara itu, Talal Okal, seorang analis Palestina yang berbasis di Gaza, mengantisipasi bahwa Hamas akan diintegrasikan ke dalam PLO (The Palestine Liberation Organization) dan juga akan mendapat bagian dalam pemerintahan berikutnya setelah mengobarkan perang sengit dengan “Israel” yang berhasil menimbulkan kerugian besar di kalangan tentara “Israel”.
“Penduduk setempat di Gaza perlu meringankan beban bencana yang menimpa masyarakat Gaza. Selain itu, Hamas perlu menghentikan perang dan menyelesaikan kesepakatan untuk membebaskan tahanan Palestina, namun Hamas tidak akan menyetujui kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata sementara, meskipun hanya beberapa pekan atau bulan,” kata Okal kepada TNA.
Oleh karena itu, Amerika Serikat yang merupakan sponsor utama “Israel” bergegas mencapai gencatan senjata sementara yang mungkin diperpanjang jika perundingan berhasil menjembatani kesenjangan antara Hamas dan “Israel”, tambah Okal.
“Saat ini, keputusan pada dasarnya ada di tangan pemerintah AS, karena Netanyahu tidak dapat menolaknya lebih lama lagi, terutama karena para ekstremis di pemerintahannya tidak berhenti menghina Biden dan pemerintahannya,” ujarnya lebih lanjut.
Oleh karena itu, Okal percaya bahwa mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi pihak “Israel” dan Palestina tidak akan mudah, dan “kemungkinan besar akan memakan waktu lebih lama, namun pada akhirnya akan terwujud.”
Namun, ia menekankan, “Penghentian perang, apa pun bentuk gencatan senjata tersebut, tidak berarti terhentinya konflik. Banyak pertanyaan sulit mengenai hari berikutnya dan berbahaya.”
Oleh karena itu, Okal menegaskan bahwa sangat penting untuk menghentikan perang karena hal ini merupakan kesempatan bagi Palestina untuk membangun kembali sistem politik mereka tanpa ilusi untuk mengecualikan siapa pun, yang akan semakin mengakhiri rezim apartheid “Israel”.
Dia melanjutkan bahwa tahap selanjutnya adalah membentuk pemerintahan baru yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk memulihkan dan membangun kembali Gaza, mempersiapkan pemilu Palestina, dan melaksanakan reformasi administratif, kesehatan, dan hukum di Otoritas Palestina.
Ia menilai hal ini akan berdampak signifikan terhadap rakyat Palestina dan dapat mengakhiri perpecahan internal serta menghalangi rencana “Israel” yang secara geografis mengisolasi Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem.
Pemerintahan Shtayyeh adalah yang ke-18 sejak berdirinya Otoritas Palestina pada 1994. Pemerintahan ini dibentuk pada April 2019 melalui keputusan presiden dan dipercaya untuk melakukan rekonsiliasi Palestina dan mempersiapkan pemilu, yang kemudian ditunda.
Pemerintah mewakili koalisi politik yang mencakup kekuatan dari faksi Organisasi Pembebasan Palestina: Gerakan Fatah, Partai Rakyat Palestina, Partai Feda, Front Perjuangan Rakyat Palestina dan tokoh-tokoh independen.
“Pengunduran diri pemerintah Palestina adalah untuk mengantisipasi perjanjian gencatan senjata komprehensif antara Hamas dan “Israel” di Jalur Gaza,” kata Khalil Shaheen, seorang analis politik Palestina yang berbasis di Ramallah, kepada TNA.
Shaheen menambahkan bahwa pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh akan membuka jalan bagi pemerintahan baru yang terdiri dari orang-orang yang kompeten untuk memperluas kendalinya di Tepi Barat yang diduduki dan mempersiapkan diri menghadapi hari setelah perang di Gaza.
Dia menjelaskan bahwa situasi Palestina saat ini memerlukan pemerintah yang kompeten untuk mengambil alih dan adanya kepercayaan internasional, menekankan perlunya semua faksi Palestina untuk menyetujui hal ini sebelum terlambat.
Pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh terjadi menjelang pertemuan yang mempertemukan seluruh faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, di Moskow atas undangan Rusia dalam beberapa hari mendatang.
Shaheen menekankan bahwa faksi-faksi Palestina harus menyadari keseriusan situasi saat ini dan perlunya mencapai suatu formula karena rakyat Palestina di Jalur Gaza yang terkepung dan Tepi Barat yang diduduki berada dalam bahaya. (zarahamala/arrahmah.id)
