![Pertemuan perwakilan Druze & Kurdi dari provinsi Suwayda dengan Ahmad asy Syaraa, pada 11 Maret 2025. [Foto: Medya News]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2025/03/Druze-Kurdi-di-Suwayda-Menyatakan-Integrasi-ke-Suriah.jpg?fit=1140%2C641&ssl=1)
DAMASKUS (Arrahmah.id) — Pemerintah Suriah telah mencapai kesepakatan dengan perwakilan provinsi Suwayda yang mayoritas beragama Druze dan Kurdi untuk terintegrasi penuh ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan Suriah.
Dilansir Medya News (11/3/2025), kesepakatan tersebut bertujuan untuk membentuk pasukan keamanan yang direkrut secara lokal sambil menolak separatisme dan pengaruh asing.
BacaJuga
Delegasi Suwayda, yang meliputi aktivis, pengacara, penduduk, pemimpin spiritual, dan peserta konferensi dialog nasional, mengajukan tuntutan-tuntutan utama seperti hak kewarganegaraan, keadilan transisi, penerapan konstitusi, kenaikan upah, dan pemberdayaan perempuan.
Hikmat al-Hijri, pemimpin spiritual komunitas Druze Suriah, menepis segala usulan tentang pembagian wilayah, dan menekankan bahwa inisiatif mereka tetap berada dalam kerangka persatuan nasional Suriah.
“Proyek kami adalah proyek nasional, dan kami menolak segala bentuk separatisme atau intervensi asing,” katanya.
Kesepakatan ini muncul setelah periode kerusuhan di pinggiran kota Jaramana yang mayoritas dihuni Druze di Damaskus dan upaya Israel untuk menjangkau Suwayda, yang ditolak secara luas oleh penduduk setempat dan Dewan Militer Suwayda.
Delegasi tersebut juga mengecam pernyataan baru-baru ini oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyerukan demiliterisasi penuh di Suriah selatan.
Ketegangan yang terus-menerus, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh pasukan pro-Damaskus dan bentrokan di Suwayda, telah mempersulit jalan menuju kesepakatan ini. Namun, perwakilan Suwayda melihatnya sebagai langkah menuju penguatan persatuan nasional Suriah terhadap perselisihan internal dan tekanan eksternal.
Kesepakatan ini menandai perkembangan signifikan dalam lanskap politik Suriah, karena provinsi tersebut bergerak untuk berintegrasi sepenuhnya ke dalam kerangka kerja pemerintah sementara sambil mempertahankan tata kelola lokal dan struktur keamanannya.
Para pengamat melihat ini sebagai ujian penting bagi transisi pascakonflik Suriah dan proses rekonsiliasi nasional yang lebih luas. (hanoum/arrahmah.id)
