DHAKA (Arrahmah.id) -- Ribuan pendukung Jamaat-e-Islami bersama anggota aliansi 11 partai turun ke jalan pada Senin (16/2/2026) di Dhaka, sehari sebelum pelantikan resmi Tarique Rahman sebagai Perdana Menteri Bangladesh. Mereka menuding adanya pelanggaran hak sipil, kekerasan, dan intimidasi terhadap pendukung oposisi serta minoritas selama dan setelah pemilu nasional. Unjuk rasa tersebut juga menyoroti ketidakpuasan terhadap proses politik yang mereka nilai tidak adil dan tidak sepenuhnya bebas dari praktik represif.
Dilansir Reuters dan ZUMA Press (16/2), para demonstran membawa spanduk dan berorasi di depan kantor pemerintahan serta titik-titik penting di Dhaka, seraya menyerukan akuntabilitas atas kekerasan pasca-pemilu yang menurut mereka terlalu sering dialami oleh aktivis oposisi dan warga yang mendukung partai Islamis.
https://www.youtube.com/shorts/ZZDsCRJPrVc
Pelantikan Tarique Rahman berjalan di Bangladesh National Parliament pada 17 Februari, dihadiri oleh sejumlah tokoh domestik dan delegasi asing, setelah partainya Bangladesh Nationalist Party (BNP) meraih mayoritas dalam pemilu dan mengakhiri era otoritarianisme sebelumnya. Jamaat sendiri mencatat pencapaian signifikan dalam kursi parlemen namun tetap berada di blok oposisi.
Sebelum demonstrasi pelantikan, terdapat ketegangan politik yang terus berlangsung setelah pemilu, termasuk klaim kecurangan di sejumlah konstituensi oleh Jamaat, yang katanya memicu demonstrasi lanjutan dan protes atas apa yang mereka lihat sebagai lima poin utama terkait hak pemilih dan penegakan hukum.
Meskipun Jamaat telah menyatakan kesiapan untuk berfungsi sebagai oposisi yang bertanggung jawab di parlemen, unjuk rasa pendukungnya ini menunjukkan ketidakpuasan publik atas bagaimana transisi politik dijalankan pasca-pemilu serta keinginan agar isu-isu seperti kekerasan pasca pemilu dan revisi konstitusi dibahas lebih lanjut oleh pemerintah baru. (hanoum/arrahmah.id)