JAKARTA (Arrahmah.id) – Kubu Roy Suryo mendorong dilakukannya uji laboratorium forensik (labfor) ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mencari kebenaran materiil sekaligus memperjelas alat bukti dalam perkara yang selama ini menjadi perhatian publik.
Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan pihaknya bukan menolak begitu saja hasil pemeriksaan forensik yang telah dilakukan sebelumnya.
Namun, mereka mempertanyakan independensi proses pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.
"Kami bukan tidak percaya (dengan hasil labfor sebelumnya), kami meragukan. Kami meragukan independensi. Kenapa? Karena uji laboratorium forensik itu dilakukan pada saat Listyo Sigit menjadi Kapolri," kata Gafur, Rabu (18/11/2026).
Gafur kemudian menyinggung bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo diangkat dan dilantik sebagai Kapolri oleh Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden.
Selain itu, ia turut mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya yang belakangan menyeret nama Listyo Sigit.
Menurut Gafur, kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya mempertanyakan kemungkinan adanya intervensi atau pengaruh kepentingan dalam proses pemeriksaan forensik sebelumnya.
"Bukan tidak mungkin ya hasil laboratorium forensik juga bisa diubah-ubah juga oleh mereka (Listyo Sigit cs)," kata Gafur.
Ia menilai masyarakat tidak seharusnya memberikan kepercayaan secara mutlak kepada institusi kepolisian tanpa tetap membuka ruang pengawasan dan kritik.
Menurutnya, sebuah institusi penegak hukum tetap berpotensi menghadapi persoalan internal, termasuk kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang memengaruhi proses penegakan hukum.
"Belum tentu (bersih), belum tentu bebas nilai, selalu ada power interplay (interaksi kekuasaan), selalu ada permainan kepentingan yang bisa mendasari suatu penegakan hukum," ujarnya.
Guru Besar Hukum Nilai Uji Ulang Tidak Diperlukan
Pandangan berbeda disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Yafet, yang menilai keputusan Polri untuk tidak melakukan uji forensik ulang terhadap ijazah Jokowi sudah tepat.
Dalam dialog yang sama, ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas institusi kepolisian sebagai lembaga yang telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap dokumen tersebut.
"Saya kira, apa yang disampaikan oleh Mabes Polri saya kira sudah tepat, karena begini, institusi Polri harus menjaga kredibilitasnya," ujarnya.
Menurut Yafet, apabila Polri kembali menguji dokumen yang sebelumnya telah diperiksa oleh institusi tersebut, kemudian justru membantah atau mematahkan hasil pemeriksaannya sendiri, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kredibilitas lembaga.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan sikap institusi terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya dapat memunculkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menilai keputusan Polri untuk mempertahankan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan perlu dilihat dalam konteks menjaga konsistensi dan kredibilitas institusi.
Polri Tegaskan Tidak Perlu Uji Forensik Ulang
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa ijazah Jokowi tidak perlu menjalani pengujian laboratorium forensik ulang.
Menurut Trunoyudo, dokumen ijazah tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri melalui prosedur yang berlaku.
Hasil pemeriksaan forensik tersebut, kata dia, juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” ujar Trunoyudo, Kamis (12/11/2026).
Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan antara kubu Roy Suryo dan Polri mengenai urgensi pemeriksaan ulang ijazah Jokowi.
Kubu Roy Suryo menilai pengujian ulang diperlukan untuk memastikan independensi dan memperjelas kebenaran materiil, sedangkan Polri berpandangan pemeriksaan sebelumnya telah dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak membutuhkan pengujian baru.
(ameera/arrahmah.id)
