Mesir Ajak Pemimpin Arab Rekonstruksi Gaza

KAIRO (Arrahmah.id) — Pemerintah Mesir mengajak para pemimpin Arab untuk mendukung rencana besar rekonstruksi Gaza yang diperkirakan menelan biaya $53 miliar. Rencana ini menegaskan bahwa warga Palestina tidak akan direlokasi, berbeda dengan gagasan “Riviera Timur Tengah” yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Dilansir Reuters (4/3/2025), rancangan komunike ini telah beredar di antara para delegasi dalam pertemuan puncak di Kairo pada Selasa (4/3). Proposal tersebut diperkirakan akan dimasukkan dalam komunike akhir yang diumumkan setelah konferensi.

BacaJuga

Mengapa Dr. Zakir Naik Ditakuti Pemerintah India? Ini Jawaban Blak-blakan dalam Wawancara Eksklusif Bersama dr. Richard Lee

Sab, 7 Juni 2025 / 11 Dzulhijjah 1446

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyatakan keyakinannya bahwa Trump mampu mencapai solusi damai terkait konflik Palestina. Namun, tantangan utama yang masih harus dijawab adalah siapa yang akan mengelola Gaza setelah rekonstruksi dan negara mana yang akan menyediakan dana miliaran dolar untuk memulihkan wilayah yang hancur akibat perang.

Sisi mengungkapkan bahwa Mesir telah bekerja sama dengan Palestina untuk membentuk komite administratif yang terdiri dari teknokrat independen. Komite ini akan bertanggung jawab mengelola bantuan kemanusiaan dan menjalankan pemerintahan sementara Gaza, sebelum Otoritas Palestina (PA) kembali berkuasa di wilayah tersebut.

Sementara itu, masa depan kelompok perlawanan Palestina Hamas masih menjadi perdebatan. Hamas, yang telah menguasai Gaza sejak 2007, terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera, menurut data Israel.

Pendanaan rekonstruksi Gaza diperkirakan akan sangat bergantung pada negara-negara kaya minyak di Teluk, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara negara-negara Arab mengenai cara menangani Hamas. UEA mendukung perlucutan senjata Hamas secara menyeluruh, sementara beberapa negara lain mengusulkan pendekatan bertahap. (hanoum/arrahmah.id)