RIYADH (Arrahmah.id) – Setidaknya 47 anggota suku Huwaitat di Arab Saudi telah ditangkap karena menolak penggusuran untuk proyek megacity Neom, menurut sebuah laporan terbaru.
Organisasi hak asasi manusia, Alqst, menerbitkan “The Dark Side of Neom” pada Kamis (16/2/2023), menguraikan nama semua orang yang ditahan atau dihilangkan karena berbicara menentang proyek tersebut, dan merinci pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap orang-orang yang digusur.
BacaJuga
Megacity baru Saudi senilai $500 miliar – yang menurut penyelenggara akan berukuran 33 kali ukuran New York City – direncanakan akan mencakup kota garis lurus sepanjang 170 km, kota delapan sisi yang mengapung di atas air, dan resor ski dengan desa vertikal, hanyalah sekian di antara proyek-proyek dan arsitekur megah lainnya.
Proyek ini sedang dibangun di provinsi Tabuk di barat laut Arab Saudi, tempat suku Al- Huwaitat yang terusir, sampai saat ini, telah hidup selama berabad-abad.
Laporan tersebut menemukan bahwa 15 anggota suku telah dijatuhi hukuman antara 15 dan 50 tahun penjara, sementara lima lainnya dijatuhi hukuman mati, 19 lainnya ditahan tanpa informasi lebih lanjut tentang nasib mereka, sementara 8 orang dibebaskan.
Laporan tersebut mencatat perpanjangan hukuman penjara yang ditandai sejak pertengahan 2022, bertepatan dengan rehabilitasi Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dalam komunitas internasional, setelah bertahun-tahun mengalami isolasi diplomatik dampak dari pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.
Abdulilah Rashid Ibrahim al-Huwaiti dan Abdullah Dakhil Allah al-Huwaiti keduanya dijatuhi hukuman 50 tahun penjara dan larangan bepergian selama 50 tahun karena mendukung penolakan keluarga mereka untuk diusir secara paksa demi pembangunan Neom, seperti yang dilaporkan MEE pada September.
Maha Suleiman al-Qarani al-Huwaiti, satu-satunya wanita yang diketahui di antara mereka yang ditahan, ditangkap pada Februari 2021 karena mencuit di Twitter tentang biaya hidup dan berkabung atas kematian seorang anggota suku Huwaitat.
Dia awalnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara, yang meningkat menjadi tiga tahun di tingkat banding. Pada Agustus 2022, karena kembali melanggar hukum Saudi, dia diadili lagi atas tuduhan yang sama dan dijatuhi hukuman 23 tahun penjara.
Pada April 2020, aktivis suku Abdul-Rahim al-Huwaiti ditembak mati tak lama setelah membuat video yang memprotes penggusurannya.
Ahmed Abdel Nasser al-Huwaiti, keponakan Abdul-Rahim, ditangkap pada Oktober 2020 karena mengungkapkan simpati atas kematian pamannya dan “berusaha untuk mengacaukan dan mengganggu tatanan sosial dan kohesi nasional”, menurut laporan tersebut.
Dia awalnya didakwa dengan lima tahun penjara, yang meningkat menjadi 21 tahun setelah naik banding.
Di antara lima orang yang diketahui dijatuhi hukuman mati adalah Shadli Ahmed Mahmoud al-Huwaiti, saudara laki-laki Abdul Rahim.
Shadli awalnya menghilang secara paksa selama dua bulan pada akhir tahun 2020, sebelum didakwa “membangun organisasi teroris untuk memberontak melawan penguasa” dan “membuat akun Twitter untuk mengobrak-abrik kohesi nasional”.
Pada Mei 2022, dia melakukan mogok makan setelah ditempatkan di sel isolasi di Penjara Dhaban dan kemudian dicekok paksa makanan melalui selang di perutnya.
“Hukuman keras yang dijatuhkan pada anggota suku Huwaitat ini adalah bagian dari tren yang lebih luas yang dimulai pada musim panas 2022, di mana individu dijatuhi hukuman penjara yang lama – hingga 50 tahun – hanya karena aktivitas media sosial yang menyerukan aksi sosial dan reformasi politik.” kata laporan itu.
Disebutkan bahwa otoritas Saudi telah “secara dramatis meningkatkan” penggunaan hukuman mati pada 2022, dibandingkan dengan 2021, mengeksekusi dua kali lebih banyak orang.
“Perkembangan ini, jika digabungkan, menunjukkan penurunan tajam dalam situasi hak asasi manusia setelah normalisasi hubungan diplomatik dengan Mohammed bin Salman,” kata Alqst.
Laporan tersebut menjabarkan bagaimana pihak berwenang mengusir penduduk, seringkali bertentangan dengan keinginan mereka, yang bertentangan dengan hukum internasional.
Pada Maret 2020, pihak berwenang mengirim pasukan khusus, terkadang 40 kendaraan sekaligus, untuk menggerebek rumah orang-orang yang menolak penggusuran dan mengintimidasi mereka.
Pasukan Saudi menangkap 20 warga karena membela seorang anak yang diculik, kata laporan itu. Anak di bawah umur itu diduga diculik oleh polisi rahasia setelah dia menulis slogan “Kami tidak mau dipindahkan” di dinding.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa insentif keuangan hingga 100.000 riyal ditawarkan kepada pemimpin suku yang ditunjuk negara dengan syarat mereka secara terbuka mengutuk penolakan Abdul-Rahim terhadap penggusuran.
Sementara itu, pihak berwenang menolak permintaan beberapa penduduk setempat untuk dimukimkan kembali di dekat bekas rumah mereka, dan sebaliknya menawarkan 620.000 riyal sebagai kompensasi untuk dipindahkan lebih jauh. Namun kenyataannya, Alqst melaporkan, penerima hanya ditawari 17.000 riyal.
Sebagian besar korban tergusur terpaksa membeli rumah di lingkungan yang lebih miskin di provinsi Tabuk karena rendahnya kompensasi yang diterima, tambahnya.
Pengambilalihan rumah bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang keduanya telah diratifikasi oleh Arab Saudi, menurut laporan tersebut.
Alqst menemukan bahwa pihak berwenang bertindak diskriminatif terhadap suku dan tidak menghormati proses hukum, yang melanggar beberapa konvensi internasional.
Laporan tersebut mencatat bahwa beberapa perusahaan global telah menyediakan layanan konsultasi dan menandatangani perjanjian kontrak dengan Neom, dan oleh karena itu “memikul tanggung jawab hak asasi manusia perusahaan yang sungguh-sungguh”.
“ALQST menghimbau bisnis yang terlibat dalam Neom untuk menilai kembali keterlibatan Anda dalam proyek Neom, dan bersiap untuk menghentikan keterlibatan Anda, kecuali dan sampai dampak buruk hak asasi manusia dapat diatasi,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Di antara perusahaan yang dikatakan terlibat dalam Neom adalah Boston Consulting Group, McKinsey & Co, Samsung, dan Oliver Wyman. (zarahamala/arrahmah.id)
