Amnesti: Azerbaijan dan Armenia langgar gencatan senjata

LONDON (Arrahmah.com) – Azerbaijan dan Armenia melanggar hukum humaniter internasional dalam pertempuran baru-baru ini atas Nagorno-Karabakh, kata Amnesti Internasional, ketika kelompok hak asasi itu menuduh kedua belah pihak membunuh warga sipil tanpa pandang bulu.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Kamis (14/1/2021), dikatakan ada “bukti jelas” pasukan Armenia dan Azeri telah berulang kali menyerang daerah pemukiman yang jauh dari garis depan dalam konflik enam minggu tahun lalu, termasuk munisi tandan (cluster).

Karena banyaknya kerusakan yang dapat ditimbulkan, lebih dari 100 negara telah melarang munisi tandan ini, meskipun Armenia dan Azerbaijan tidak melarangnya.

Azerbaijan mengatakan sedikitnya 94 warga sipil dan lebih dari 2.800 tentara tewas dalam bentrokan itu, sementara Armenia mengatakan sedikitnya 60 warga sipil dan 2.400 tentara tewas.

Amnesti menyebutkan korban tewas sipil di 146 secara keseluruhan, karena meminta kedua negara untuk menyelidiki penggunaan “senjata yang terkenal tidak akurat dan sembarangan”.

Pasukan Armenia menggunakan rudal balistik yang tidak akurat, sistem roket peluncuran ganda (MLRS) yang tidak terarah, dan artileri, sementara artileri tak berpandu dan MLRS yang dikerahkan Azerbaijan, kata kelompok hak asasi tersebut setelah penyelidikan di lapangan.

“Dengan menggunakan senjata yang tidak tepat dan mematikan ini di sekitar wilayah sipil, pasukan Armenia dan Azerbaijan melanggar hukum perang dan menunjukkan pengabaian terhadap nyawa manusia,” papar Marie Struthers, direktur Amnesti Eropa Timur dan Asia Tengah.

“Warga sipil terbunuh dan banyak rumah hancur. Serangan berulang kali dilakukan di daerah pemukiman sipil yang jauh dari garis depan, dan di mana seringkali tidak ada target militer di sekitarnya.”

Amnesti mengatakan korban sipil “hampir pasti” akan lebih tinggi jika orang tetap tinggal di daerah yang terkena dampak.

Di Stepanakert, sebuah kota pusat di Nagorno-Karabakh, etnis Armenia melarikan diri dari pertempuran dengan pergi ke Armenia atau pergi ke bawah tanah ke bunker untuk berlindung.

Ketika orang Azerbaijan menjadi sasaran di daerah sipil, banyak yang meninggalkan kota mereka ke daerah yang lebih aman.

“Otoritas Armenia dan Azerbaijan harus segera meluncurkan penyelidikan yang tidak memihak terhadap penggunaan senjata peledak berat yang tanpa henti dan sering kali sembrono di wilayah sipil yang berpenduduk,” kata Struthers.

“Ketika para pemimpin Armenia dan Azerbaijan mulai menyusun pengaturan keamanan, sangat penting bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini segera dimintai pertanggungjawaban dan para korban mendapatkan reparasi.”

Namun seperti yang sering terjadi dengan kedua saingan tersebut, kedua belah pihak membantah klaim pihak lain atas serangan sembarangan di wilayah sipil selama pertempuran, yang diakhiri pada November dengan kesepakatan perdamaian yang ditengahi Rusia.

Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi telah berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia dan pejabat Armenia yang mengangkat dirinya sendiri, didukung oleh Armenia sejak perang di wilayah pegunungan menyebabkan gencatan senjata pada tahun 1994. Perang itu memakan korban ribuan orang kehidupan.

Peneliti Amnesti mendokumentasikan 18 serangan yang dilakukan oleh pasukan Armenia dan Azerbaijan yang “secara tidak sah membunuh warga sipil” saat mengunjungi puluhan situs di wilayah tersebut.

Delapan orang diluncurkan oleh pasukan Armenia di kota-kota dan desa-desa di Azerbaijan, menewaskan 72 warga sipil, kata kelompok hak asasi tersebut.

Dalam satu serangan pada 27 September, pada hari bentrokan terjadi, pasukan Armenia membunuh lima anggota keluarga Gurbanov dan menghancurkan sebagian rumah mereka di Gashalti, dekat kota Naftalan di Azerbaijan, menurut laporan Amnesti.
Setelah permusuhan berkobar lagi pada bulan September, militer Azerbaijan mendorong ke wilayah tersebut dan sekitarnya dengan artileri berat dan drone.

Moskow menengahi gencatan senjata untuk menghentikan pertumpahan darah; gencatan senjata mengunci keuntungan teritorial Azerbaijan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Rusia telah mengerahkan sekitar 2.000 penjaga perdamaian ke Nagorno-Karabakh setidaknya selama lima tahun. (Althaf/arrahmah.com)