JAKARTA (Arrahmah.com) – Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia mengatakan seharusnya pemerintah tidak perlu sampai memutuskan untuk menunda umroh menjadi tahun 2022 demi menghindari varian Omicron.
“Sebetulnnya bicara Omicron ini adalah bicara memastikan, bukan harus menutup, harus nggak keluar negeri, sebetulnya nggak seperti itu, tetapi membatasi gitu,” kata Dicky, Sabtu (18/12/2021), lansir Detik.com.
Menurut Dicky, membatasi dalam artian hanya bepergian ke luar negeri yang sifatnya esensial yang bisa dilakukan.
Selain itu, lanjutnya, pihak yang diperbolehkan pergi wajib memiliki status vaksinasi lengkap bahkan booster dan tidak bergejala pada saat berangkat.
“Membatasi itu mana yang esensial, mana yang memang perlu pergi, dengan juga memastikan bahwa orang-orang yang esensial pergi itu memiliki status vaksinasi lengkap, bahkan kalau sekarang kalau Omicron esensial banget harus booster salah satunya, kemudian juga bahwa dia tidak bergejala dan tes pada saat keberangkatan, bukan 3 hari, tapi saat hari keberangkatan negatif,” terangnya.
Dicky mengatakan pelarangan sepenuhnya tidak bisa dikatakan lebih baik. Menurutnya, lebih baik pemerintah memikirkan bagaimana cara mendeteksi dini, melakukan program 3T5M, vaksinasi, hingga membatasi mobilitas interaksi.
“Ya tentu penundaan atau pemutusan namanya berangkat atau tidak ada di tangan pemerintah ya kewenangan, tapi dari sisi Saudi sendiri sudah membuka dengan persyaratan vaksinasi yang lengkap tadi. Tapi kalau dari sisi saya, saya melihatnya memang kalau ini diputuskan untuk masyarakat Indonesia tidak melakukan keberangkatan ke luar negeri ya harus sama semua,” jelas Dicky.
“Nah Ini bisa saja dilakukan, namun kalau misal putusan itu ya saya tidak bisa katakan itu lebih baik, karena yang kuncinya itu sebetulnya adalah dideteksi dini, di program 3T itu, di program surveillance genomic, di program 5M, di program vaksinasi, itu yang pentingnya, ditambah memang membatasi mobilitas interaksi, memang betul itu,” paparnya.
(ameera/arrahmah.com)
