BEIRUT (Arrahmah.com) – Komisaris Uni Eropa untuk manajemen krisis pada hari Sabtu (12/9/2020) menyerukan pembentukan segera pemerintahan yang “kredibel” di Libanon sebelum fase kedua dukungan keuangan untuk negara yang dilanda krisis dapat dilepaskan.
Janez Lenarcic mengatakan Uni Eropa telah memobilisasi 64 juta euro ($ 79 juta) sebagai dana tanggap darurat terhadap ledakan pelabuhan dahsyat yang menewaskan lebih dari 190 orang dan melukai ribuan orang di Beirut pada 4 Agustus.
Putaran pendanaan berikutnya akan digunakan untuk rekonstruksi, lanjutnya, tetapi memperingatkan itu harus berjalan seiring dengan reformasi karena masyarakat internasional tidak bersedia mendukung praktik “yang menyebabkan keruntuhan keuangan dan krisis ekonomi”.
Tragedi itu terjadi ketika ratusan ton pupuk amonium nitrat yang ditinggalkan tanpa pengawasan di gudang pelabuhan meledak.
Bencana ini terjadi ketika rakyat Libanon sudah terhuyung-huyung dari krisis ekonomi terburuk negara itu dalam beberapa dekade dan mengobarkan kembali kemarahan membara atas pengabaian pejabat dan kelas politik yang dituduh melakukan korupsi.
Pemerintah mengundurkan diri setelah bencana itu, tetapi Libanon tetap menolak penyelidikan internasional, dengan mengatakan akan melakukan penyelidikannya sendiri dengan dibantu oleh para ahli asing.
“Kami membutuhkan pemerintah yang kredibel yang menikmati kepercayaan rakyat Libanon dan bertekad untuk membawa negara ke arah yang benar,” tutur Lenarcic kepada AFP setelah tiba di Libanon dengan pesawat bantuan kemanusiaan.
“Kelas politik Libanon harus memberikan apa yang diinginkan rakyat dan ini juga yang diharapkan masyarakat internasional. Saya berbicara tentang pemerintahan, tidak hanya reformasi ekonomi. Harus ada perubahan dalam cara pengaturan tempat ini,” katanya.
Krisis ekonomi terburuk Libanon sejak perang 1975-1990 telah menyebabkan mata uang lokal anjlok terhadap dolar AS dan kemiskinan berlipat ganda menjadi lebih dari setengah populasi. Pemerintah menyalahkan gubernur bank sentral Riad Salameh atas krisis tersebut, meskipun dia telah menolak semua tuduhan.
Lenarcic mengatakan mencapai kesepakatan dengan IMF juga harus menjadi prioritas awal untuk pemerintahan berikutnya.
IMF mengatakan pada hari Kamis (10/9) bahwa pihaknya siap untuk “melipatgandakan upaya” membantu Libanon “mengatasi krisis sosial dan ekonomi” begitu pemerintahan baru terbentuk.
“Komisi UE mendukung tercapainya kesepakatan dengan IMF karena hal itu akan membuka sumber daya substansial yang sangat dibutuhkan Libanon untuk menghidupkan kembali ekonominya,” kata Lenarcic.
Merujuk pada gerakan Syiah Lebanon Hizbullah, dia mengatakan itu adalah “kenyataan di Libanon”, menambahkan bahwa “kami ingin melihat seluruh kelas politik Libanon bersatu di belakang tugas itu”.
Hizbullah telah lama menjadi sasaran sanksi AS dan masuk daftar hitam sebagai organisasi “teroris”, tetapi kelompok Syiah juga merupakan pemain politik yang kuat dengan kursi di parlemen negaranya.
“Kami percaya kelompok itu harus memainkan perannya dalam upaya ini,” katanya. (Althaf/arrahmah.com)
