WASHINGTON (Arrahmah.com) – Departemen Luar Negeri AS memasukkan dua interogator Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran ke dalam daftar hitam atas pelanggaran hak asasi manusia selama protes 2019 dan 2020 di Iran, di tengah kebuntuan yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran terkait pengembalian kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengumumkan penunjukan interogator IRGC Ali Hemmatian dan Masoud Safdari atas “keterlibatan dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu penyiksaan dan / atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat politik dan orang-orang yang ditahan selama protes pada tahun 2019 dan 2020 di Iran.”
Kedua pejabat Iran dan anggota keluarga dekat mereka sekarang dilarang memasuki Amerika Serikat.
Iran terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, khususnya tindakan represifnya selama protes terhadap rezim ulama.
Ratusan warga Iran turun ke jalan pada November 2019 untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar, yang kemudian berubah menjadi demonstrasi politik anti-rezim. Protes mengguncang Iran lagi pada Januari 2020 setelah IRGC mengakui bahwa mereka salah menembak jatuh pesawat Ukraine International Airlines penerbangan PS752 tak lama setelah lepas landas, salah mengira itu sebagai rudal.
PBB mengatakan pasukan keamanan Iran menggunakan kekuatan yang berlebihan dan mematikan, yang menyebabkan kematian lebih dari 300 orang, termasuk wanita dan anak-anak, selama protes.
Ribuan orang ditangkap, dan PBB mengatakan pasukan rezim “menggunakan penyiksaan fisik dan psikologis terhadap pengunjuk rasa yang ditahan, termasuk untuk tujuan mendapatkan pengakuan paksa”.
Beberapa dari yang ditahan telah dijatuhi hukuman penjara yang lama, dan yang lainnya telah dieksekusi.
Langkah ini adalah yang pertama pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menjatuhkan sanksi atas Iran.
Selain menegaskan sikap pemerintahan baru tentang hak asasi manusia, keputusan Departemen Luar Negeri dapat ditafsirkan sebagai Washington mengirimkan sinyal kepada Teheran bahwa mereka sekarang akan tunduk pada tekanan terakhir di tengah kebuntuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.
Sejak menjabat pada Januari, Biden telah mengambil langkah-langkah untuk menghidupkan kembali pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir yang telah terurai sejak pendahulunya Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian pada 2018.
Biden membalikkan tekad Trump bahwa semua sanksi PBB terhadap Iran telah dipulihkan dan Departemen Luar Negeri melonggarkan pembatasan ketat pada perjalanan domestik para diplomat Iran di New York.
Namun, Teheran dengan tegas menuntut agar semua sanksi era Trump terhadap Iran dicabut sebelum mengambil tindakan nyata untuk kembali ke kesepakatan. Rezim mullah ini berulang kali membuat ancaman untuk meningkatkan aktivitas nuklir mereka, secara efektif “menaikkan panas” pada Biden, mencoba mendapatkan sebanyak mungkin konsesi dari Washington sebelum mengambil tindakan nyata apa pun.
Biden juga menghadapi banyak tekanan di dalam negeri. Anggota parlemen mendesak dia untuk tidak mencabut sanksi.
Sanksi itu diberikan pada peringatan 14 tahun penculikan mantan agen FBI Bob Levinson. Levinson menghilang di Pulau Kish Iran pada tahun 2007, meskipun masih belum jelas apa yang dia lakukan.
Blinken meminta jawaban pada Selasa (9/3), dengan mengatakan kasus “belum ditutup”.
“Kami menyerukan kepada pemerintah Iran untuk memberikan jawaban yang kredibel atas apa yang terjadi pada Bob Levinson dan untuk segera dan dengan aman membebaskan semua warga AS yang ditawan secara tidak adil di Iran. Tindakan menjijikkan dari penahanan yang tidak adil untuk keuntungan politik ini harus segera dihentikan,” kata Blinken.
Ia menegaskan AS “tidak akan pernah melupakan Bob Levinson”.
Pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi pada dua pejabat senior intelijen Iran, yang diyakini terlibat dalam hilangnya Levinson dan “kemungkinan pembunuhan” seperti yang dikatakan Blinken pada Selasa (9/3). (Althaf/arrahmah.com)
