PARIS (Arrahmah.id) – Organisasi sepak bola wanita di Prancis yang telah berjuang untuk membatalkan larangan mengenakan jilbab bagi para pemainnya membuat kemajuan hukum dalam perjuangan yudisial mereka pada Senin (26/6/2023).
Di bawah aturannya saat ini, Federasi Sepak Bola Prancis melarang semua pemain, bahkan amatir, mengenakan simbol agama yang mencolok atas nama sekularisme Prancis, mencegah pemain mengenakan jilbab Muslim atau kippa Yahudi.
Sebuah organisasi Muslimah yang dikenal sebagai “the Hijabeuses” meluncurkan gugatan hukum terhadap aturan tersebut pada November 2021, mengklaim bahwa aturan tersebut diskriminatif dan melanggar hak mereka untuk menjalankan agama secara bebas.
Kasus tersebut sampai ke dewan konstitusi Prancis pada Senin (26/6) di mana pelapor publik, yang pandangannya umumnya diikuti oleh sembilan anggota dewan, mengatakan dia menentang aturan federasi dan merekomendasikan perubahan aturan.
Clement Malverti mengatakan tidak ada “persyaratan netralitas” bagi pemain sepak bola yang tidak boleh tunduk pada aturan yang sama dengan pejabat publik seperti guru atau pegawai negeri yang dilarang menampilkan keyakinan agama mereka.
Sepak bola “penuh dengan” simbol agama, katanya, termasuk salib di baju tim profesional Auxerre, pemain membuat tanda salib saat memasuki lapangan, atau memiliki tato yang menampilkan simbol agama.
Pelarangan jilbab dapat dipertimbangkan untuk pemain nasional yang mewakili negara dan melakukan “misi pelayanan publik,” tambahnya.
Dewan diatur untuk menjatuhkan keputusan dalam waktu tiga pekan.
Seorang pengacara The Hijabeuses, Marion Ogier, mengatakan “terlalu dini untuk merayakan kemenangan,” tetapi mengatakan bahwa kesimpulan dari pelapor publik “berpihak pada kami.”
“Pertempuran kami bukan politik, bukan agama. Ini tentang olahraga dan hanya olahraga,” kata Foune Diawara, ketua The Hijabeuses, kepada wartawan. “Ada wanita yang dikeluarkan dari lapangan sepak bola setiap akhir pekan karena mengenakan jilbab.”
Undang-undang Prancis tentang sekularisme menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara dan tidak memuat ketentuan tentang pelarangan pemakaian simbol agama di ruang publik, kecuali cadar yang dilarang pada 2010.
Banyak politisi sayap kanan Prancis ingin memperluas pembatasan jilbab, melihatnya sebagai pernyataan politik untuk mendukung islamisme dan penghinaan terhadap nilai-nilai Prancis.
Dalam pemilihan presiden tahun lalu, pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengusulkan larangan jilbab di semua tempat umum, yang menurut para ahli hampir pasti akan dianggap inkonstitusional jika dia terpilih.
Senat Prancis, yang didominasi oleh partai sayap kanan Republik, juga mencoba memperkenalkan undang-undang pada Januari tahun lalu yang akan melarang pemakaian simbol agama yang jelas di semua olahraga kompetitif.
Hal itu ditolak di majelis rendah oleh partai berkuasa Presiden Emmanuel Macron. (zarahamala/arrahmah.id)
