TEL AVIV (Arrahmah.id) – Surat kabar “Israel”, Haaretz, telah menerbitkan dua artikel yang menimbulkan keraguan terhadap norma-norma demokrasi “Israel”.
Pada Rabu (29/5/2024), surat kabar tersebut menerbitkan sebuah opini oleh Jonathan Pollak dengan potongan-potongan teks yang telah disunting, merujuk pada sebuah perintah yang melarang media untuk membahas “penahanan administratif” -sebuah sistem di mana pasukan “Israel” menahan orang-orang Palestina tanpa batas waktu tanpa dakwaan atau proses hukum.
BacaJuga
Keesokan harinya, surat kabar tersebut menerbitkan sebuah berita yang merinci bagaimana, dua tahun lalu, otoritas “Israel” mencegahnya untuk mempublikasikan sebuah investigasi dengan menggunakan “kekuasaan darurat” dan ancaman. Kisah ini kemudian menjadi subjek laporan eksplosif oleh Majalah +972 dan Guardian, yang menuduh adanya upaya intimidasi oleh badan intelijennya, Mossad, terhadap seorang jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC), lansir Al Jazeera (30/5).
Mengaburkan/menyunting kebenaran
Artikel opini yang “disunting” tersebut sengaja diberi tanda oleh staf Haaretz, sebuah representasi visual yang mencolok dari keburaman sistem “penahanan administratif”.
Judulnya berbunyi: “Alasan Penahanan Israel:…” dengan semua yang ada setelah titik dua dikaburkan oleh kotak hitam yang mengingatkan kita pada spidol hitam yang digunakan oleh para penyensor di masa lalu.
Dan tulisan itu terus berlanjut, menggambarkan penderitaan orang-orang Palestina yang terperangkap dalam jerat “Israel” yang tidak pandang bulu, yang lebih suka menahan banyak orang tanpa batas waktu daripada mengikuti proses hukum.
Di mana pun penulis merujuk pada pernyataan polisi atau apa pun yang berkaitan dengan proses atau tuduhan yang tidak jelas, tanda hitam yang ditakuti muncul lagi, membuat pembaca frustrasi dan dua kali lipat untuk mengingatkan mereka akan bahaya penyensoran.
Penulisnya, Jonathan Pollak, adalah seorang aktivis anti-Zionis “Israel” yang sudah lama berkecimpung dalam dunia anti-Zionis dan telah beberapa kali berurusan dengan pihak keamanan “Israel”, dan telah ditangkap beberapa kali di masa lalu dan dihukum setidaknya empat kali atas tuduhan terkait protes.
Penangkapan terakhirnya terjadi pada Januari 2023, dengan tuduhan melemparkan batu ke arah jip Polisi Perbatasan. Menjelang tanggal persidangannya, ia mengambil langkah yang tidak biasa dengan menuntut agar persidangannya tidak diadakan di pengadilan sipil tetapi di pengadilan militer, sistem peradilan yang tidak jelas yang menimpa ribuan orang Palestina setiap tahun.
Pengungkapan pada saat yang sulit bagi “Israel”
Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Gur Megiddo, Haaretz mengatakan pada Kamis bahwa mereka telah siap untuk mempublikasikan sebuah cerita tentang dugaan tekanan Mossad terhadap jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional sejak dua tahun yang lalu.
Sebaliknya, tulisan Megiddo mengatakan, “Pejabat pemerintah ‘Israel’ telah menggunakan kekuasaan darurat untuk mencegah berita tersebut dipublikasikan pada saat itu.”
Ini adalah sebuah pengungkapan yang telah memperkuat tuduhan bahwa Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu tidak segan-segan merongrong kebebasan media “Israel” untuk memblokir cerita-cerita yang merusak.
Megiddo, yang merupakan penulis investigasi sebelumnya, mengatakan bahwa sebelum ia menerbitkan investigasi tersebut, ia menerima telepon dari seorang pejabat keamanan senior yang memanggilnya ke kantornya.
Dalam pertemuannya dengan pejabat tersebut, ia diberitahu bahwa jika ia mempublikasikannya, ia “akan menanggung akibatnya dan mengetahui ruang-ruang interogasi otoritas keamanan ‘Israel’ dari dalam”, katanya.
Laporan oleh +972 dan Guardian, yang diterbitkan pada hari Selasa, berpusat pada tuduhan bahwa kepala Mossad saat itu, Yossi Cohen, berusaha memeras jaksa penuntut umum ICC, Fatou Bensouda, untuk memaksanya membatalkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan “Israel” di Palestina.
“Salah satu temuan kunci dari penyelidikan ini seharusnya sudah diketahui oleh para pembaca Haaretz sejak lama, jika ‘Israel’ adalah negara demokratis seperti yang diklaimnya,” ujar Megiddo.
Sekarang perkara itu telah terungkap pada saat yang sulit bagi “Israel”.
“Alih-alih diekspos di surat kabar ‘Israel’, investigasi tersebut kini muncul di surat kabar dengan sirkulasi global. Alih-alih menghadapi cerita itu selama masa damai, kini mereka harus menghadapinya di tengah-tengah perang.”
Kontak rahasia Cohen untuk menekan Bensouda terjadi pada tahun-tahun menjelang keputusannya untuk membuka penyelidikan resmi atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki, demikian ungkap laporan The Guardian.
Pekan lalu, pengganti Bensouda, Karim Khan, mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu yang sebagian didasarkan pada penyelidikan yang diluncurkan pada 2021.
Khan mengumumkan bahwa pihaknya memiliki “alasan yang masuk akal” untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Menteri Pertahanannya saat ini, Yoav Gallant, memikul “tanggung jawab kriminal” atas “kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Dalam sebuah tulisan di X, Esther Solomon, pemimpin redaksi Haaretz menggambarkan laporan Megiddo sebagai “mengerikan”.
Niall Stanage, associate editor surat kabar politik Amerika Serikat, The Hill, menggambarkan laporan tersebut sebagai “sentuhan baru intimidasi Mossad terhadap ICC”.
Kenneth Roth, mantan direktur eksekutif Human Rights Watch, mengatakan bahwa “patut dipuji” bahwa meskipun ada ancaman “Israel” terhadapnya, “dia membuka penyelidikan resmi terhadap “Israel” pada Maret 2021 saat masa jabatannya akan berakhir dan tidak menyerahkannya kepada penggantinya.” (haninmazaya/arrahmah.id)
