WASHINGTON (Arrahmah.id) — Perdana Menteri penjajah “Israel”, Benjamin Netanyahu, dilaporkan telah mendesak Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, agar tidak mencabut sanksi terhadap Suriah. Namun, Trump justru bertindak tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan “Israel” dan diam-diam menggelar pertemuan dengan Presiden Suriah, Ahmad Asy-Syaraa.
Laporan ini diungkap oleh situs berita Amerika, Axios, yang mengutip sejumlah pejabat “Israel”. Dalam pertemuan dengan Trump di Gedung Putih bulan lalu, Netanyahu secara langsung menyampaikan kekhawatiran atas pencabutan sanksi terhadap Suriah, serta peran aktif Turki dalam konflik di kawasan tersebut.
BacaJuga
Namun, permintaan Netanyahu itu diabaikan. Trump tidak hanya mengabaikan sikap “Israel”, tetapi juga tidak memberi informasi terlebih dahulu tentang rencananya bertemu Ahmad Asy-Syaraa maupun soal pencabutan sanksi terhadap Suriah.
Sementara itu, surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa Netanyahu mulai bersiap menghadapi ketegangan politik dengan Trump menyusul sejumlah perbedaan sikap terkait isu-isu penting di Timur Tengah.
Netanyahu dilaporkan telah melakukan persiapan diplomatik intensif menyambut kunjungan Trump ke kawasan. Ia mengadakan konsultasi dengan menteri-menteri dan pejabat tinggi pertahanan serta membentuk tim khusus untuk mengantisipasi manuver Trump. Namun, tim ini disebut bukan fokus pada isu diplomasi atau keamanan, melainkan strategi politik dan media.
Menurut Israel Hayom, Netanyahu tidak akan menggunakan cara-cara konfrontatif seperti berpidato di Kongres. “Sebaliknya, cukup dengan membesar-besarkan ketidaksenangan ‘Israel’ terhadap Trump, maka tekanan dari senator Partai Republik, pengamat konservatif, dan tokoh kanan yang pro-‘Israel’ akan memaksa Trump mengubah sikapnya,” tulis media tersebut.
Dua hari sebelum laporan ini, Trump diketahui telah bertemu Presiden Suriah Ahmad Asy-Syaraa saat kunjungannya ke Arab Saudi. Dalam pernyataan resmi, Trump mengumumkan pencabutan sanksi atas Suriah dengan alasan ingin “memberi kesempatan rakyat Suriah untuk tumbuh dan berkembang.”
Trump menyebut keputusannya diambil setelah melakukan konsultasi dengan Putra Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan.
Kementerian Keuangan AS mengonfirmasi bahwa mereka kini tengah berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional untuk melaksanakan kebijakan baru tersebut. Sanksi terhadap Suriah sebelumnya diberlakukan menyusul pelanggaran berat oleh rezim Bashar Al-Assad. Sanksi itu mencakup pembekuan aset, penghentian transfer dana, serta pelarangan akses terhadap teknologi.
(Samirmusa/arrahmah.id)
