NAGANO (Arrahmah.id) – Para Menteri Luar Negeri G7 memperingatkan pada Selasa (18/4) bahwa mereka yang membantu Rusia mengobarkan perang di Ukraina akan menghadapi “biaya yang besar”, karena mereka menawarkan front persatuan pada tantangan kebijakan utama lainnya, yakni Cina.
Setelah dua hari pembicaraan di kota resor pegunungan pedesaan Jepang Karuizawa, para diplomat top dari negara-negara ekonomi terkemuka tidak mengungkapkan sanksi baru terhadap Moskow atas invasinya, tetapi berjanji untuk menindak mereka yang membantu Rusia menghindari tindakan tersebut dan memperoleh senjata.
Para menteri juga memperingatkan Beijing atas “kegiatan militerisasi” di Laut Cina Selatan dan bersikeras bahwa kebijakan Taiwan mereka tidak berubah meskipun ada komentar kontroversial baru-baru ini dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Pernyataan terakhir mereka memicu reaksi marah dari Cina, yang mengatakan telah “difitnah dengan jahat”.
Sementara pembicaraan didominasi oleh Ukraina dan tantangan regional, termasuk permintaan agar Korea Utara “menahan diri” dari uji coba nuklir baru atau peluncuran rudal balistik, para menteri membahas masalah kebijakan global.
Mereka bertemu saat pertempuran berlanjut di Sudan antara tentara dan paramiliter, memaksa penyisipan bahasa menit-menit terakhir yang menuntut kedua belah pihak “segera mengakhiri permusuhan tanpa prasyarat”.
Dan ada kecaman baru atas meningkatnya pembatasan yang diberlakukan pada perempuan dan minoritas oleh otoritas IIA di Afghanistan, yang digambarkan oleh para menteri sebagai “pelanggaran sistematis”.
Tetapi jelas bahwa dua topik mendominasi diskusi adalah perang di Ukraina, dan pengaruh militer serta ekonomi Cina yang berkembang.
Para diplomat dari Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, Prancis, dan Uni Eropa berjanji untuk terus “mengintensifkan” sanksi terhadap Rusia dan meningkatkan upaya untuk menanggapi mereka yang menawarkan senjata atau dukungan lain kepada Moskow, memperingatkan ” biaya berat”.
Mereka juga mengecam “retorika nuklir yang tidak bertanggung jawab” Rusia dan menyebut ancaman Moskow untuk menyebarkan senjata nuklir di Belarus “tidak dapat diterima”.
“Saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan untuk merebut kembali tanahnya… kami mendukung Ukraina,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada wartawan.
Pernyataan itu memperjelas bahwa para menteri memperhatikan kehebohan yang disebabkan oleh komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu, setelah melakukan perjalanan ke Beijing, bahwa Eropa harus menghindari “krisis yang bukan milik kita”.
“Tidak ada perubahan dalam sikap anggota G7 terhadap Taiwan,” katanya, seraya menyebut perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan “sangat diperlukan” untuk keamanan dan kemakmuran global.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah G7, kami dapat mengonfirmasi, secara tertulis, komitmen kami terhadap tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum,” kata Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.
Blinken mengatakan dia belum pernah melihat “konvergensi yang lebih besar” pada pandangan tentang Cina dan Taiwan, pernyataan itu memperingatkan Beijing tentang segala hal mulai dari persenjataan nuklirnya hingga praktik bisnisnya.
Tanpa menyebut Cina secara langsung, kelompok tersebut berjanji untuk meningkatkan kerja sama melawan “paksaan ekonomi” – praktik mempersenjatai aturan impor atau ekspor untuk tujuan politik.
Bahkan peringatan untuk menawarkan dukungan kepada Rusia di Ukraina dapat dibaca sebagai pesan untuk Cina, menggemakan pernyataan berulang kali dari pejabat Barat yang memperingatkan Beijing agar tidak langsung mempersenjatai Moskow.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan para menteri telah “mengabaikan fakta objektif, terlalu mencampuri urusan dalam negeri Cina dan dengan jahat memfitnah serta mencoreng Cina”.
“Tersirat, pernyataan yang relevan penuh dengan arogansi, prasangka dan niat jahat untuk menentang dan menekan Cina,” kata Wang kepada wartawan, menambahkan bahwa Beijing telah “mengajukan representasi serius” dengan tuan rumah Jepang.
Pembicaraan tersebut juga mengatur pertemuan puncak para pemimpin G7 bulan depan di Hiroshima, di mana Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ingin menjadikan pelucutan senjata nuklir sebagai bagian penting dari diskusi.
Pernyataan Selasa (18/4) mencurahkan segmen panjang untuk perlucutan senjata dan non-proliferasi tetapi mengandung sedikit komitmen baru dan mengacu pada “lingkungan keamanan yang keras”, menunjukkan jalan yang sulit menuju pencapaian nyata.
Ini menyerukan semua negara untuk secara transparan mendokumentasikan persenjataan nuklir mereka, mendesak Rusia untuk tetap dengan moratorium uji coba nuklir dan menyerukan Cina untuk mengadakan pembicaraan “pengurangan risiko” dengan Washington. (zarahamala/arrahmah.id)
