GAZA (Arrahmah.id) - Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menegaskan bahwa setiap jalur politik maupun pengaturan masa depan Jalur Gaza harus berlandaskan pada penghentian total agresi 'Israel' dan pencabutan blokade.
Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons atas pertemuan pertama Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump di Washington pada Kamis (19/2/2026). Hamas menekankan bahwa pemulihan hak-hak nasional Palestina, terutama hak menentukan nasib sendiri, adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam setiap upaya stabilisasi di kawasan tersebut.
Anggota Biro Politik Hamas, Mohammad Nazzal, menyatakan bahwa misi "Dewan Perdamaian Dunia" bentukan Donald Trump untuk Jalur Gaza masih diliputi ketidakjelasan atau "abu-abu". Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Nazzal mendesak Dewan tersebut untuk memikul tanggung jawab nyata dengan memberikan komitmen tegas serta menekan 'Israel' agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Donald Trump mengumumkan komitmen dana bantuan sebesar 10 miliar dolar AS dari Amerika Serikat, ditambah lebih dari 7 miliar dolar AS kontribusi dari negara-negara mitra seperti Arab Saudi, Qatar, UEA, dan Maroko.
Meskipun Trump menyebut dana tersebut sebagai "investasi dalam harapan" untuk rekonstruksi Gaza, ia tidak merinci mekanisme penyaluran dana tersebut maupun status persetujuan Kongres AS terkait anggaran yang dijanjikan. Proyek ini merupakan bagian dari implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang bertujuan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan pascaperang.
Merespons dana bantuan ini, Nazzal menegaskan bahwa bahasa ancaman tidak akan menggoyahkan Hamas. Ia menyatakan bahwa posisi Hamas tetap jelas: menolak segala bentuk dikte atau tekanan politik, dan menuntut agar semua isu strategis diselesaikan di meja perundingan. Hamas juga memprioritaskan pembukaan penuh Gerbang Rafah dan masuknya Komite Pengelola Gaza tanpa hambatan sebagai syarat utama pemulihan kemanusiaan.
Hamas juga mengkritik penyelenggaraan pertemuan tersebut yang dilakukan di tengah berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata oleh militer 'Israel 'dan hambatan masuknya bantuan kemanusiaan. Kelompok tersebut mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata guna memaksa 'Israel' membuka pintu perbatasan tanpa syarat dan memulai proses rekonstruksi secara menyeluruh.
Terkait pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional, Nazzal mengungkapkan adanya kebuntuan koordinasi antara Amerika Serikat dan 'Israel'. Ia menyebut banyak negara peserta menolak menjadikan pasukan tersebut sebagai alat untuk memaksakan kehendak 'Israel' di Gaza. Menurutnya, keterlibatan internasional harus dibatasi pada fungsi menjaga perdamaian tanpa mengintervensi kedaulatan Palestina, serta fokus pada solusi praktis untuk rekonstruksi infrastruktur yang hancur.
Hingga saat ini, kondisi di Gaza masih kritis dengan 1,5 juta pengungsi dan kerusakan 90% infrastruktur sipil akibat perang selama dua tahun yang menelan lebih dari 72.000 korban jiwa. (zarahamala/arrahmah.id)