GAZA (Arrahmah.id) - Memasuki bulan suci Ramadhan, warga di Jalur Gaza didera kelesuan dan keraguan mendalam terhadap efektivitas Board of Peace bentukan Donald Trump yang dijadwalkan memulai pertemuan pertamanya di Washington, Kamis (19/2/2026). Di tengah kondisi ekonomi yang kian terpuruk, warga Gaza pesimistis terhadap realisasi janji rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan yang hingga kini belum terasa dampaknya di lapangan.
Kekecewaan warga dipicu oleh lambatnya implementasi fase kedua kesepakatan gencatan senjata yang dimulai sejak 10 Oktober lalu. Isu utama yang menjadi sorotan adalah kegagalan penarikan militer 'Israel' dari wilayah "Garis Kuning" (Yellow Line) yang mencakup hampir 60% luas wilayah Gaza.
Keberadaan wilayah militer ini menghalangi kepulangan lebih dari satu juta pengungsi ke rumah mereka, termasuk wilayah permukiman padat di utara seperti Kamp Jabalia dan timur Kota Gaza.
Di lokasi pengungsian Zawayda, warga mengeluhkan kondisi hunian yang hanya berupa tenda-tenda usang tanpa adanya bantuan hunian sementara (caravan) yang dijanjikan. Selain itu, penolakan 'Israel' terhadap masuknya anggota Komite Nasional Pengelola Gaza memperburuk layanan publik.
Warga melaporkan bahwa jutaan ton puing bangunan masih menumpuk tanpa ada upaya pembersihan, sementara aktivitas kendaraan militer 'Israel' di perbatasan timur terus diiringi penembakan yang membahayakan warga sipil.
Analis politik Yaser Abu Hin merumuskan enam tuntutan utama warga Gaza terhadap Board of Peace, yakni: penghentian total pelanggaran militer, penarikan pasukan dari Garis Kuning, dukungan finansial bagi komite pengelola lokal, pembukaan akses bantuan di gerbang perbatasan, percepatan program pemulihan infrastruktur, serta pengerahan pasukan internasional untuk memantau gencatan senjata secara permanen. (zarahamala/arrahmah)