GAZA (Arrahmah.id) - Otoritas 'Israel' telah mengeluarkan tender untuk membangun 3.401 unit rumah pemukim Yahudi ilegal di kawasan yang dikenal sebagai E1, di sebelah timur Yerusalem, di wilayah Tepi Barat yang diduduki, demikian disampaikan sebuah badan pemerintah Palestina pada Rabu (7/1/2026).
Dalam pernyataannya, Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman memperingatkan bahwa langkah 'Israel' tersebut berpotensi memutus Yerusalem Timur dari lingkungan Palestina di sekitarnya serta menghalangi pembentukan negara Palestina yang berkesinambungan, sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu.
Kawasan E1 merupakan koridor strategis di Yerusalem Timur yang direncanakan 'Israel' untuk menghubungkan kota yang diduduki itu dengan permukiman-permukiman terdekat, termasuk Maale Adumim, melalui perampasan tanah dan pembangunan baru. Palestina menilai rencana ini akan menghambat ekspansi perkotaan alami Palestina.
Kepala Komisi, Muayyad Shaaban, mengatakan bahwa tender yang dikeluarkan oleh Otoritas Pertanahan 'Israel' menandai dimulainya secara efektif proyek E1, yang secara resmi dibekukan hampir tiga dekade akibat tekanan internasional. Ia menambahkan bahwa seluruh prosedur persetujuan rencana tersebut telah rampung pada Agustus 2025.
Shaaban menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memisahkan Yerusalem sepenuhnya dari wilayah Palestina di sekitarnya, memecah belah Tepi Barat, serta mencegah pertumbuhan perkotaan Palestina di sebelah timur Yerusalem, yang pada akhirnya akan mengubah lanskap geografis dan demografis kota tersebut secara mendasar.
Menurut Shaaban, sepanjang tahun 2025 'Israel' telah mengeluarkan tender untuk 10.098 unit permukiman di seluruh Tepi Barat yang diduduki, dengan lebih dari 7.000 unit dialokasikan untuk permukiman Maale Adumim.
Jumlah tersebut ditambah dengan 900 unit untuk permukiman ilegal Efrat di wilayah Bethlehem, 700 unit untuk permukiman ilegal Ariel di wilayah Salfit, serta tender lainnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Palestina, WAFA.
Menggagalkan Negara Palestina
Kelompok pemantau permukiman 'Israel' yang berhaluan kiri, Peace Now, mengecam tender E1 tersebut sebagai “kecerobohan politik” yang menghancurkan harapan akan solusi politik dan masa depan yang lebih baik bagi warga 'Israel' dan Palestina.
Peace Now menyatakan bahwa pembangunan di E1 dimaksudkan untuk menciptakan fakta permanen di lapangan yang mengarah pada realitas satu negara, yang menurut berbagai indikator akan berbentuk rezim apartheid, sebagaimana tertuang dalam pernyataan mereka.
Kelompok tersebut menambahkan bahwa membalikkan dampak pembangunan di E1 akan memerlukan waktu bertahun-tahun dan upaya besar, sementara dalam jangka pendek kawasan tersebut akan tetap terjebak dalam siklus kekerasan, ketidakadilan, dan hilangnya harapan.
Peace Now juga mencatat bahwa 2025 ditutup dengan rekor 9.629 unit rumah permukiman, termasuk lebih dari 6.700 unit di Maale Adumim, jumlah yang melampaui total tender permukiman selama enam tahun sebelumnya secara gabungan. (zarahamala/arrahmah.id)