RIYADH (Arrahmah.id) - Suriah memperkuat kerja sama militer dengan Arab Saudi sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali angkatan bersenjatanya, meningkatkan keamanan regional, dan memperluas kemitraan strategis, sembari tetap menegaskan bahwa stabilitas dalam negeri dan rekonstruksi merupakan prioritas utama saat ini.
Perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani di Riyadh selama kunjungan Presiden Ahmad Asy Syaraa pada 4 November berfokus pada pelatihan militer, pertukaran keahlian, konsultasi, dan pengembangan kapasitas.
Perjanjian ini muncul di tengah diskusi mengenai kemungkinan bergabungnya Suriah ke dalam Aliansi Mekkah, yang beranggotakan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, lansir SANA (15/11/2026).
Damaskus menepis kemungkinan pengerahan militer ke Yaman
Menteri Luar Negeri Asaad Hassan al-Shaibani menyatakan pada 9 November bahwa perjanjian tersebut terutama ditujukan untuk membangun kembali institusi militer Suriah. Ia sekaligus membantah laporan mengenai rencana pengerahan pasukan Suriah ke Yaman.
Al-Shaibani menegaskan kembali dukungan Suriah terhadap pemerintah Yaman yang sah dan mengutuk ancaman milisi Houtsi terhadap Arab Saudi, seraya menekankan komitmen Damaskus terhadap keamanan kerajaan tersebut.
Ia menyatakan bahwa Suriah tidak memiliki pasukan di Yaman dan tidak memiliki rencana dalam waktu dekat untuk mengirimkan kekuatan ke sana, seraya menambahkan bahwa setiap pengerahan militer ke luar negeri di masa depan akan diumumkan secara terbuka.
Seorang sumber diplomatik Suriah menyampaikan kepada SANA pada 7 November bahwa kerja sama dengan Riyadh saat ini berfokus pada pelatihan dan konsultasi militer, dengan kunjungan koordinasi dari pihak Arab Saudi ke Suriah yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Desember.
Sumber tersebut mengatakan bahwa kemitraan ini pada akhirnya dapat berkembang menjadi perjanjian pertahanan bersama atau bergabungnya Suriah ke dalam Aliansi Mekkah, tergantung pada kepentingan bersama.
Pernyataan-pernyataan ini muncul menyusul laporan Reuters pada 6 November yang menyebutkan bahwa personel militer Suriah telah bertolak ke Arab Saudi untuk memberikan pelatihan dan saran di tengah serangan milisi Houtsi terhadap kerajaan tersebut.
Kemitraan pertahanan mendukung pembangunan kembali militer
Analis politik Bassam Abdullah mengatakan kepada SANA bahwa kerja sama dengan Arab Saudi mencerminkan upaya Suriah yang lebih luas untuk membangun kembali hubungan strategis dengan negara-negara Arab, setelah bertahun-tahun dilanda perang dan isolasi akibat rezim yang telah digulingkan.
Ia menyatakan bahwa kemitraan tersebut dapat memperkuat kemampuan militer Suriah, sekaligus memberikan dukungan politik dan ekonomi untuk proses rekonstruksi.
Peneliti politik Mustafa Qara Hamad mengatakan bahwa prioritas Suriah harus tetap pada pembangunan kembali institusi militer dan keamanan, integrasi berbagai kelompok bersenjata, serta penanganan tantangan ekonomi.
Ia memperingatkan bahwa keterlibatan dalam konflik militer eksternal dapat mengalihkan sumber daya dari upaya rekonstruksi dan melemahkan stabilitas dalam negeri.
Dalam forum Manama Dialogue pada 31 Oktober, al-Shaibani mengonfirmasi bahwa Suriah sedang menjajaki kemungkinan untuk bergabung dengan Aliansi Mekkah (Mecca Alliance), seraya menekankan perlunya kerja sama pertahanan regional yang lebih kuat.
Ia menggambarkan keamanan kawasan Teluk sebagai bagian dari kepentingan keamanan regional Suriah, sekaligus menegaskan kembali dukungan terhadap kedaulatan dan stabilitas Yaman. Pernyataan ini mencerminkan kebijakan Suriah yang lebih mengutamakan stabilitas regional daripada intervensi militer.
Suriah menepis kemungkinan keterlibatan militer di Lebanon
Pada Juni, Presiden Asy Syaraa menolak usulan Amerika Serikat agar pasukan Suriah melakukan intervensi terhadap milisi Hizbullah. Ia menyatakan bahwa Damaskus lebih memilih kerja sama politik dan ekonomi daripada konfrontasi militer.
Ia menekankan dukungan terhadap institusi negara Lebanon serta upaya diplomatik untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi negara tersebut.
Sikap ini mencerminkan kebijakan resmi Damaskus untuk menghindari konflik regional baru, sembari berfokus pada pembangunan kembali institusi negara dan penguatan hubungan dengan negara-negara tetangga.
Koridor energi menawarkan peluang untuk kerja sama regional
Selain kerja sama pertahanan, Suriah berupaya memanfaatkan posisi geografisnya sebagai koridor energi dan perdagangan potensial yang menghubungkan kawasan Teluk dan Irak dengan Laut Mediterania.
Pada Juli, Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap upaya rehabilitasi pipa minyak Kirkuk-Baniyas—sebuah proyek yang menurut Departemen Luar Negeri AS nantinya mampu mengalirkan hingga dua juta barel minyak per hari.
Pada September, The Washington Post melaporkan bahwa Suriah mulai muncul sebagai jalur alternatif untuk pengiriman minyak Irak, di tengah ketegangan regional yang memengaruhi rute pasokan energi konvensional.
Abdullah mengatakan bahwa berbagai gangguan yang berkaitan dengan ketegangan antara AS dan Iran, serta situasi di sekitar Selat Hormuz, telah meningkatkan minat terhadap koridor transportasi dan energi alternatif yang melintasi Suriah.
Menurutnya, jaringan pipa, jalan raya, dan jalur kereta api yang menghubungkan negara-negara Teluk serta Irak dengan pelabuhan-pelabuhan Suriah di Laut Mediterania dapat memperkuat perdagangan regional dan ketahanan energi.
Qara Hamad mencatat bahwa beberapa proyek—termasuk rehabilitasi pipa Kirkuk-Baniyas dan pemulihan sebagian jalur Kereta Api Hejaz—sudah mendekati tahap pelaksanaan, sementara usulan lainnya masih dalam tahap perencanaan awal.
Ia menekankan bahwa kemampuan Suriah untuk memperoleh manfaat dari proyek-proyek ini sangat bergantung pada keamanan dalam negeri, pengembangan infrastruktur, serta hubungan yang seimbang dengan mitra-mitra regional.
"Peran regional Suriah diukur dari apa yang dihubungkannya, bukan dari konflik apa yang diikutinya," ujar Qara Hamad.
Kemitraan yang kian berkembang dengan Arab Saudi mencerminkan upaya Damaskus untuk memadukan pembangunan kembali sektor militer dengan pemulihan ekonomi dan kerja sama regional, sembari menghindari komitmen yang justru dapat menyeret Suriah ke dalam konflik-konflik baru. (haninmazaya/arrahmah.id)
