RAMALLAH (Arrahmah.id) – Sebuah survei baru dari Arab News/YouGov telah mengidentifikasi rasa putus asa yang luas di antara banyak orang Palestina yang merasa terjebak antara pemerintah “Israel” yang mereka yakini tidak tertarik untuk menciptakan perdamaian dan kepemimpinan Palestina yang tidak mereka percayai untuk berhasil merundingkan kesepakatan dengan “Israel”.
Survei berjudul “Prospek, Perdamaian, dan Politik: Dimana Posisi Rakyat Palestina?”, diterbitkan pada peringatan 75 tahun Nakba.
Tidak mengherankan, survei menemukan bahwa mayoritas warga Palestina – 86 persen dari 693 yang menyatakan pandangan – percaya bahwa pemerintah “Israel” saat ini tidak serius untuk menandatangani kesepakatan damai, sebuah prospek yang hanya 14 persen tetap optimis.
Skeptisisme semacam itu dipicu oleh kebijakan pemerintah sayap kanan Benjamin Netanyahu, yang sejak 1996 telah menjabat sebagai perdana menteri selama 15 tahun, selama empat masa jabatan terpisah.
Yang mengejutkan adalah 63 persen warga Palestina merasa tidak terwakili baik oleh Hamas maupun Fatah, dengan dua faksi tersebut masing-masing hanya menarik 11 persen dan 19 persen kepercayaan.
Wartawan AS-Palestina, penulis dan konsultan media Ramzy Baroud mengatakan kepada Arab News bahwa hasil jajak pendapat YouGov “konsisten dengan kenyataan di lapangan. Memang, kurangnya kepemimpinan di pihak Otoritas Palestina, ditambah dengan perpecahan faksi, telah mendorong warga Palestina untuk memobilisasi nilai-nilai yang berbeda dan jenis kepemimpinan yang berbeda.”
Pembentukan kepemimpinan baru yang lambat ini muncul di tingkat komunitas akar rumput di seluruh Palestina yang diduduki dan di antara tahanan Palestina di “Israel”.
Proses ini, dia percaya, “pada akhirnya akan mengarah pada tingkat kepemimpinan terpusat, yang mencerminkan persatuan yang tumbuh di antara warga Palestina di tingkat rakyat.”
Sementara itu, dia menambahkan, “meskipun tidak ada kepemimpinan yang benar-benar representatif, rakyat Palestina terus berkomunikasi, berkali-kali, bahwa hanya diakhirinya pendudukan “Israel” dan pembubaran rezim apartheid dapat memulai proses mencapai perdamaian dan keadilan sejati di Palestina.”
Hamas, yang didirikan pada 1987 setelah intifada pertama, memegang mayoritas di Dewan Legislatif Palestina, badan legislatif Otoritas Nasional Palestina, tetapi mempertahankan sayap militer dan ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan beberapa negara lain, termasuk Inggris.
Fatah saat ini adalah partai terbesar kedua di Dewan Legislatif Palestina. Didirikan pada 1959 oleh Yasser Arafat dan lainnya sebagai Gerakan Pembebasan Nasional Palestina, Fatah memiliki sejarah panjang kekerasan tetapi pada akhir 1980-an meninggalkan kekerasan demi mengejar jalur diplomatik menuju solusi dua negara.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa hanya 25 persen warga Palestina yang percaya kepemimpinan Palestina saat ini mampu menegosiasikan kesepakatan damai dengan “Israel”. Sebanyak 75 persen tidak.
“Rakyat Palestina kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan mereka bertahun-tahun yang lalu,” kata Baroud.
“Kurangnya kepercayaan ini secara intrinsik terkait dengan korupsi endemik Otoritas Palestina (PA) dan juga kegagalan total kepemimpinan Palestina saat ini untuk mencapai satu kemenangan politik yang berarti yang berpotensi memperbarui kepercayaan rakyat Palestina pada apa yang disebut proses perdamaian.”
Dalam wawancara terbuka dengan Al Arabiya pada 2020, Pangeran Bandar bin Sultan, mantan duta besar Arab Saudi untuk AS, berbicara tentang kesedihannya atas kegagalan kepemimpinan Palestina dalam menemukan jalan menuju perdamaian selama bertahun-tahun. Dia menanggapi penolakan langsung oleh para pemimpin Palestina terhadap deklarasi kerja sama antara AS, “Israel”, dan UEA, yang digambarkan oleh seorang pejabat Palestina sebagai “tusukan beracun di belakang rakyat Palestina dan upaya untuk mencoba dan menghindari legitimasi internasional.”
Ini, kata Pangeran Bandar, “sangat menyakitkan untuk didengar. Wacana tingkat rendah ini bukanlah yang kami harapkan dari para pejabat yang berusaha mendapatkan dukungan global untuk tujuan mereka, dan pelanggaran mereka terhadap kepemimpinan negara-negara Teluk dengan wacana tercela ini sama sekali tidak dapat diterima.”
Ia menambahkan, “tidak mengherankan melihat betapa cepatnya para pemimpin ini menggunakan istilah-istilah seperti ‘pengkhianatan’, dan ‘menikam dari belakang’, karena ini adalah cara mereka dalam berurusan satu sama lain.
“Upaya dalam beberapa tahun terakhir akan lebih baik difokuskan pada tujuan Palestina, inisiatif perdamaian dan melindungi hak-hak rakyat Palestina untuk mencapai titik di mana tujuan yang adil, meskipun dirampok, akhirnya dapat melihat cahaya – dan ketika saya mengatakan dirampok, Maksud saya baik oleh pemimpin “Israel” maupun sama-sama Palestina.”
Ketika ditanya pandangan mereka tentang mengapa semua pembicaraan dan inisiatif perdamaian sebelumnya telah gagal, kebijakan intimidasi, pemukiman dan aneksasi “Israel” yang terus berlanjut muncul sebagai penyebab nomor satu, diikuti oleh bias AS terhadap “Israel”.
Bias ini terlihat jelas selama masa kepresidenan Donald Trump. Pada November 2019, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyatakan bahwa AS tidak lagi menganggap permukiman “Israel” di Tepi Barat ilegal, membalikkan posisi yang dipegang AS sejak keputusan hukum 1978 oleh Departemen Luar Negeri.
Namun, pada Februari tahun ini Antony Blinken, menteri luar negeri AS saat ini, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk langkah “Israel” untuk mempercepat program permukiman ilegal. AS, katanya, “sangat terganggu oleh keputusan “Israel” kemarin untuk memajukan hampir 10.000 unit permukiman yang dilaporkan dan memulai proses untuk secara surut melegalkan sembilan pos terdepan di Tepi Barat yang sebelumnya ilegal berdasarkan hukum “Israel”.”
Dia menambahkan: “Kami sangat menentang tindakan sepihak seperti itu, yang memperburuk ketegangan dan merusak prospek solusi dua negara yang dinegosiasikan.”
Meskipun kurang percaya pada Hamas dan Fatah, mereka yang disurvei cenderung tidak menyalahkan kegagalan pembicaraan damai atas kegiatan milisi bersenjata Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)
