![Abderrazak Makri, Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian (MSP), berbicara selama konferensi pers dengan pemimpin partai Front Aljazair untuk Perubahan (FC) di Algiers pada 6 Mei 2017 [RYAD KRAMDI / AFP / Getty Images]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2020/12/abderrazak-makri.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
ALJIR (Arrahmah.com) – Kepala Gerakan Masyarakat Aljazair untuk Perdamaian Abderrazak Makri mengatakan bahwa Parlemen Eropa berusaha memeras negaranya dengan mengeluarkan resolusi tentang situasi hak asasi manusia di Aljazair.
Ini muncul dalam pernyataan yang dibuat oleh Makri pada Rabu, selama konferensi pers di markas besar gerakan (partai Islam terbesar di negara itu) di Aljazair. Makri berkomentar pada konferensi pers tentang resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa pada Kamis, mengutuk status hak asasi manusia di Aljazair.
“Mereka yang mendukung resolusi ini ingin memeras negara kami. Untuk menundukkan Aljazair ke kamp Barat, memaksakan pengawasan dan neo-kolonialisme pada kami, dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka dengan mengorbankan Aljazair,” kata Makri.
Dia menambahkan: “Dalam resolusi mereka, mereka [perwakilan Parlemen Eropa] mengandalkan laporan dari asosiasi feminis Aljazair yang tidak ada di lapangan dan hanya ada di ibu kota. Mereka menggunakan pendapat asosiasi feminis yang tidak memiliki hubungan nyata dengan Masyarakat Aljazair.”
“Mereka dengan berani dan berani menginstruksikan rezim yang berkuasa di Aljazair untuk mengubah undang-undang keluarga karena itu menjaga dasar-dasar masyarakat dan membatasi kebebasan,” lanjutnya.
Menurut Makri, resolusi Parlemen Eropa “selektif” dalam membela aktivis yang ditangkap aparat, karena ada yang membela. Sebaliknya, yang lain diabaikan seperti pemimpin oposisi Islam, Ali Benhadj.
Pada hari Kamis, Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang mengkritik situasi hak asasi manusia di Aljazair, menggambarkannya sebagai hal yang “memprihatinkan”.
Resolusi Parlemen Eropa memicu gelombang kemarahan di Aljazair, dengan Kementerian Luar Negeri Aljazair menggambarkannya sebagai “penghinaan” dan penunjukan perwalian yang sudah ada sejak era kolonial.
Kementerian Luar Negeri Aljazair menekankan bahwa: “Tidak ada lembaga Eropa yang dapat mencampuri urusan dalam negeri Aljazair dengan cara yang kurang ajar dan tidak dapat diterima ini,” sambil memperingatkan bahwa resolusi ini dapat “merusak hubungan Aljazair dan mitra Eropa-nya.”
(fath/arrahmah.com)
