KABUL (Arrahmah.id) - Kementerian Keuangan Imarah Islam mengumumkan bahwa berdasarkan arahan dari Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, semua impor obat-obatan Pakistan akan dihentikan di semua titik bea cukai di seluruh negeri mulai tanggal 9 Februari.
Kementerian menekankan bahwa importir obat-obatan Pakistan memiliki waktu 19 hari untuk menyelesaikan semua transaksi dan dokumentasi terkait impor mereka.
Abdul Qayum Nasir, juru bicara Kementerian Keuangan, menyatakan: “Dengan hormat, Kementerian Keuangan sekali lagi memberitahukan kepada semua importir obat-obatan dari Pakistan bahwa mereka memiliki waktu 19 hari untuk menyelesaikan transaksi dan dokumen mereka sepenuhnya. Setelah tanggal 21 Sya'ban, tidak ada produk farmasi yang akan diizinkan masuk di titik bea cukai mana pun di negara ini.”
Sementara itu, beberapa warga berpendapat bahwa kualitas obat-obatan Pakistan di bawah standar, dan fokus yang lebih besar harus diberikan pada produksi farmasi dalam negeri, lansir Tolo News (22/1/2026).
Mereka percaya kualitas obat-obatan harus ditingkatkan dan harganya harus terjangkau sehingga masyarakat dapat mengaksesnya.
Abdul Qadir, seorang warga Kabul, mengatakan: “Obat-obatan impor dari Pakistan, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan telah menyebabkan penyakit. Melarangnya adalah langkah yang baik, dan kami mengapresiasinya.”
Hamidullah, warga Kabul lainnya, menambahkan: “Obat-obatan yang diproduksi di Afghanistan harus berkualitas baik. Para pedagang harus didorong untuk berinvestasi di sektor farmasi sehingga kita tidak lagi bergantung pada negara lain.”
Kementerian Kesehatan Masyarakat menjamin bahwa pasar domestik akan cukup terlayani, khususnya melalui pertumbuhan produksi lokal.
Sharafat Zaman Amarkhail, juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat, menekankan: “Alhamdulillah, banyak pekerjaan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir di bidang ini. Tujuan kami adalah untuk memblokir pasar yang mengimpor obat-obatan Pakistan, dan pada saat yang sama, memastikan kebutuhan kita terpenuhi melalui impor dari negara lain.”
Hal ini terjadi setelah jalur perdagangan ditutup karena konflik yang dipicu oleh Pakistan, yang mendorong Mullah Abdul Ghani Baradar, Wakil Perdana Menteri Ekonomi, untuk mendesak para pedagang Afghanistan agar mencari jalur impor alternatif dan mengakhiri semua kontrak dengan Pakistan, terutama di sektor farmasi. (haninmazaya/arrahmah.id)