KAIRO (Arrahmah.id) - Dr. Ali Shaath secara resmi menandatangani pernyataan misi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza pada Ahad (18/1/2026), menandai tindakan hukum pertamanya sebagai kepala pemerintahan teknokratis di wilayah kantong tersebut. Dalam pernyataan resminya, Shaath menegaskan bahwa komite ini akan bekerja di bawah mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan rencana perdamaian 20 poin Donald Trump untuk mengubah masa transisi menjadi "fondasi kuat bagi kemakmuran Palestina yang berkelanjutan."
Prioritas utama administrasi Shaath mencakup pemulihan layanan dasar seperti listrik, air, perawatan kesehatan, dan pendidikan, serta menghidupkan kembali ekonomi Gaza melalui prinsip transparansi. Shaath menekankan bahwa misinya bukan sekadar membangun kembali infrastruktur fisik yang hancur, melainkan memulihkan tatanan sosial dan memberikan harapan bagi masa depan yang berdasarkan keadilan dan stabilitas. Langkah ini disambut baik oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan utusan khusus Jared Kushner, yang menyatakan bahwa "kerja serius dimulai sekarang."
Namun, langkah ini memicu perdebatan sengit dan keresahan di kalangan warga Palestina. Struktur pemerintahan yang diumumkan Gedung Putih terdiri dari empat badan paralel, di mana posisi tertinggi dipegang oleh Board of Peace yang diketuai langsung oleh Donald Trump. Kritikus dan aktivis menilai struktur ini menempatkan Gaza di bawah pengawasan eksternal yang sangat ketat, yang berisiko meminggirkan kedaulatan politik Palestina dan lebih mengutamakan pengelolaan dampak kehancuran daripada penyelesaian isu politik yang mendasar.
Ada paradoks yang nyata di lapangan, saat jutaan warga Gaza masih bertahan hidup di tenda-tenda darurat, mereka kini diatur oleh badan internasional yang berfokus pada demiliterisasi dan restrukturisasi pemerintahan. Meskipun sebagian pihak menyimpan harapan bahwa komite ini dapat mempercepat bantuan dan mencegah pengungsian massal, kekhawatiran mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali atas masa depan Gaza tetap menjadi isu krusial yang menyelimuti awal masa jabatan Shaath.
Komite pimpinan Shaath telah memulai operasionalnya dari Kairo dan dijadwalkan akan segera pindah ke Gaza untuk mengimplementasikan rencana bantuan darurat. Upaya ini dimulai di tengah situasi yang sangat rapuh, di mana pelanggaran gencatan senjata masih terus terjadi dan korban jiwa sejak Oktober 2023 telah melampaui 71.000 orang. Kini, rakyat Palestina berada di persimpangan jalan antara kebutuhan mendesak akan rekonstruksi dan perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa. (zarahamala/arrahmah.id)