RAFAH (Arrahmah.id) - Rencana pembukaan kembali penyeberangan perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dan Mesir memasuki tahap implementasi. Pejabat Palestina dan internasional mengonfirmasi bahwa gerbang lintas batas tersebut dijadwalkan beroperasi kembali untuk kedua arah pada pekan depan, mengakhiri blokade berbulan-bulan yang mengisolasi penduduk Gaza.
Ali Shaath, administrator Gaza yang baru ditunjuk sekaligus kepala Komite Nasional Administrasi Gaza, menyampaikan pengumuman tersebut pada Kamis (22/1/2026) di sela-sela peluncuran "Board of Peace" (Dewan Perdamaian) gagasan Presiden AS Donald Trump di World Economic Forum, Davos.
“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa penyeberangan Rafah akan dibuka pekan depan untuk kedua arah,” ujar Shaath. “Bagi warga Palestina di Gaza, Rafah lebih dari sekadar gerbang; itu adalah jalur kehidupan dan simbol peluang. Pembukaan ini menandakan bahwa Gaza tidak lagi tertutup dari masa depan dan dunia.”
Meski pembukaan ini merupakan bagian dari kerangka gencatan senjata yang diumumkan Trump sejak Oktober lalu, 'Israel' diperkirakan akan tetap memegang kendali efektif atas pergerakan di perbatasan. Berdasarkan laporan media 'Israel' Channel 11, kerangka operasional telah difinalisasi dengan rincian sebagai berikut:
-
Pengelola Lapangan: Penyeberangan akan dioperasikan oleh Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa (EUBAM) bersama personel dari Dinas Intelijen Umum Otoritas Palestina.
-
Prosedur Keamanan: Daftar warga Palestina yang ingin memasuki Gaza akan dikirim dari misi Uni Eropa ke Israel untuk diperiksa terlebih dahulu oleh dinas keamanan Israel.
-
Teknologi Pemantauan: Pengawasan akan mencakup pemantauan jarak jauh, pengenalan wajah, verifikasi identitas, serta pemindaian sinar-X.
-
Pos "Rafah 2": Media Israel melaporkan pembentukan titik inspeksi terpisah di dekat Rafah yang disebut "Rafah 2" untuk memeriksa warga dengan alasan mencegah penyelundupan.
Dilema Politik di 'Israel'
Di Yerusalem, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan mengadakan rapat kabinet keamanan pada hari Minggu untuk membahas isu ini. Selama ini, 'Israel' menggunakan penutupan Rafah sebagai daya tawar (leverage) untuk menekan Hamas terkait pengembalian jenazah Ran Gvili, tentara 'Israel' yang ditahan di Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Namun, pasca komitmen publik di Davos, Netanyahu berada dalam posisi sulit untuk menentang kebijakan Trump tanpa mengambil risiko keretakan hubungan dengan Washington. Di sisi lain, oposisi sayap kanan yang dipimpin Avigdor Lieberman mengecam langkah ini sebagai "penyerahan diri" kepada pihak Palestina.
Muncul kekhawatiran mengenai rasio jumlah warga yang diizinkan melintas. Sumber yang dikutip Reuters menyebutkan 'Israel' berniat membatasi jumlah warga yang masuk ke Gaza, namun mempermudah warga yang ingin keluar.
Negara-negara kawasan seperti Mesir, Qatar, Yordania, dan Arab Saudi sebelumnya menolak keras usulan "satu arah" 'Israel' yang dianggap sebagai upaya pengusiran permanen warga Palestina dari Gaza. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar kesepakatan gencatan senjata dan rencana 20 poin Trump untuk Gaza.
Mantan utusan PBB, Nikolay Mladenov, yang kini menjabat sebagai perwakilan Board of Peace untuk Gaza, mengonfirmasi bahwa pengaturan logistik sedang berjalan. Ali Shaath menambahkan bahwa pembukaan ini akan memungkinkan para pejabat Komite Nasional untuk masuk ke wilayah tersebut guna memulai kerja rekonstruksi dan tata kelola harian setelah lebih dari dua tahun perang berkecamuk. (zarahamala/arrahmah.id)