WASHINGTON (Arrahmah.id) – Pelanggaran hak asasi manusia oleh Cina yang menargetkan warga Uighur, Hongkong, dan Tibet termasuk di antara beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk di seluruh dunia, ungkap Departemen Luar Negeri AS.
“Pemerintah Cina terus melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang terhadap mayoritas Muslim Uighur di antara kelompok minoritas lainnya, untuk mengikis kebebasan mendasar dan otonomi di Hong Kong, dan untuk melakukan penindasan sistematis di Tibet,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada konferensi pers sebelum merilis Laporan Negara tahun 2021 tentang Praktik Hak Asasi Manusia.
Laporan tersebut, yang diwajibkan oleh Departemen Luar Negeri untuk dirilis setiap tahun oleh undang-undang, merinci keadaan hak asasi manusia dan hak pekerja di 198 negara dan wilayah.
Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump secara resmi menetapkan pada Januari 2021 bahwa pelanggaran di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang disponsori negara. Pemerintahan Presiden Biden telah menyetujui penunjukan tersebut dan telah bekerja dengan sekutu internasionalnya dalam langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Cina.
Laporan setebal 90 halaman tersebut yang didedikasikan untuk Cina berfokus pada XUAR dan pemenjaraan sewenang-wenang lebih dari 1 juta warga sipil di kamp-kamp interniran ekstrayudisial dan 2 juta tambahan yang menjadi sasaran pelatihan “pendidikan ulang”.
Laporan itu juga mengutip bukti kerja paksa, sterilisasi paksa terhadap perempuan, aborsi paksa, kebijakan pengendalian kelahiran yang lebih ketat, pemerkosaan dan penyiksaan, dan pembatasan kejam terhadap kebebasan beragama dan berekspresi.
Laporan tersebut mengutip laporan oleh RFA pada 21 Oktober 2021, yang mengatakan lebih dari 170 warga Uighur, termasuk wanita dan anak di bawah umur, di Hotan ditahan oleh otoritas keamanan nasional pada hari libur Hari Nasional Cina karena mereka diduga menunjukkan perlawanan terhadap negara selama kegiatan pengibaran bendera.
Dolkun Isa, presiden Kongres Uighur Dunia, mengatakan laporan Departemen Luar Negeri penting karena menyoroti krisis paling mendesak di seluruh dunia.
“Genosida Uighur adalah salah satunya,” katanya kepada RFA. “Laporan ini penting dalam arti bahwa itu harus digunakan sebagai pengingat bahwa kelambanan internasional dalam menghadapi genosida Uighur akan menyebabkan kemerosotan hak asasi manusia di seluruh dunia.”
“Masyarakat internasional harus bertindak,” katanya. “Orang-orang Uighur sudah cukup menderita dalam lima tahun terakhir.”
Kampanye untuk Uighur juga menyambut baik laporan hak asasi manusia itu.
“Uighur benar-benar senang melihat sikap kuat ini untuk menyerukan kepada Cina atas kejahatan genosida, dan berdiri teguh pada nilai-nilai yang harus diadvokasi oleh Amerika Serikat tepatnya mengenai kebebasan, rasa hormat dan kebebasan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan,” kata direktur eksekutif organisasi itu Rushan Abbas dalam sebuah pernyataan.
Tidak hanya terkait dengan Uighur, laporan tersebut juga mencatat pelanggaran hak di Hong Kong, Tibet dan bagian lain dari Cina, termasuk pembatasan serius pada kebebasan berekspresi dan media. Wartawan, pengacara, penulis dan blogger telah menderita serangan fisik dan tuntutan pidana.
AS mendukung hak asasi manusia dengan bertemu dengan para advokat, jurnalis, dan lainnya untuk mendokumentasikan pelanggaran dan bekerja dengan Departemen Keuangan untuk menerapkan sanksi dan pembatasan visa pada pelaku pelanggaran hak asasi manusia, kata Blinken. Ia juga mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis bukti kekejaman.
Pada bulan Maret, pemerintah AS memberlakukan sanksi baru terhadap pejabat Cina atas penindasan terhadap Uighur di Cina dan di tempat lain, mendorong tanggapan marah dari Beijing dan janji untuk menanggapi dengan sanksi sendiri.
Pada saat itu, Blinken mengatakan AS akan membatasi visa pada individu yang tidak disebutkan namanya yang katanya terlibat dalam tindakan represif Cina terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas di dalam dan di luar perbatasan negara, termasuk di dalam AS.
Blinken mencatat bahwa meskipun AS memiliki kekurangan hak asasi manusianya sendiri, negara tersebut secara terbuka mengakuinya dan mencoba mengatasinya.
“Menghormati hak asasi manusia adalah bagian mendasar dari menegakkan tatanan berbasis aturan internasional yang sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran Amerika yang langgeng,” katanya. “Pemerintah yang melanggar hak asasi manusia hampir selalu sama dengan yang mencemooh bagian penting lain dari tatanan itu.” (rafa/arrahmah.id)
