GAZA (Arrahmah.id) - Taher al-Nunu, penasihat ketua biro politik Hamas, menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata mereka. Al-Nunu menegaskan bahwa rakyat Palestina hidup di bawah penjajahan, dan berdasarkan hukum internasional serta hukum kemanusiaan, bangsa yang terjajah memiliki hak untuk melawan hingga memperoleh kemerdekaan.
"Jika penjajahan berakhir, maka tidak diperlukan lagi perlawanan maupun senjata. Namun, selama penjajahan masih ada, masalah utamanya adalah keberadaan penjajah itu sendiri, bukan alat yang digunakan untuk melawannya," ujar Al-Nunu kepada Al Jazeera Mubasher.
Ia menjelaskan bahwa stabilitas kawasan hanya bisa terwujud melalui paket solusi yang menyeluruh: penghentian penjajahan, hak penentuan nasib sendiri, dan pendirian negara Palestina yang merdeka. Al-Nunu juga mencatat bahwa rencana Trump sendiri mencantumkan poin penghentian penjajahan, sehingga proses politik tidak bisa dipisahkan dari akar konflik tersebut.
Mengenai usulan AS untuk membentuk "Dewan Perdamaian" yang melibatkan negara-negara seperti Qatar, Turkiye, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan UEA, Al-Nunu menilai keterlibatan negara-negara tersebut sangat penting. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama dewan tersebut haruslah menghentikan agresi 'Israel', merekonstruksi Gaza, dan memastikan kehidupan yang layak bagi rakyat Palestina.
Ia meminta Amerika Serikat, sebagai penjamin utama, untuk memaksa 'Israel' menghentikan apa yang ia sebut sebagai "kejahatan", bukan sekadar "pelanggaran". Al-Nunu mencontohkan penargetan jurnalis dan warga sipil sebagai tantangan nyata terhadap kesepakatan damai yang ada.
Terkait fase pertama kesepakatan gencatan senjata, Al-Nunu menegaskan bahwa Hamas telah memenuhi komitmennya 100%. "Kami telah menyerahkan semua tawanan yang masih hidup tepat waktu dan menyerahkan jenazah lebih cepat dari perkiraan. Kami bahkan menahan diri untuk tidak membalas ribuan pelanggaran 'Israel' demi menghormati janji kami," jelasnya.
Sebaliknya, ia menuduh 'Israel' melakukan ribuan pelanggaran sejak kesepakatan ditandatangani dan gagal memenuhi poin krusial, seperti pembukaan gerbang perbatasan Rafah di kedua arah serta pengiriman alat berat dan bantuan medis.
Al-Nunu juga mengecam keras penargetan organisasi kemanusiaan seperti UNRWA dan menyebut tindakan Menteri Keamanan Nasional 'Israel', Itamar Ben-Gvir, sebagai bentuk rasisme yang tak tertandingi.
Terakhir, menanggapi tuduhan Departemen Luar Negeri AS bahwa Hamas "meremehkan nyawa warga Gaza," Al-Nunu menyatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan keberpihakan AS yang kronis kepada 'Israel'. Ia mengingatkan bahwa pemerintah AS sering kali mengadopsi informasi palsu dari 'Israel' yang kemudian terbukti tidak benar. Ia mendesak komunitas internasional untuk memilih antara "hukum rimba" atau penegakan hukum internasional yang mengikat bagi 'Israel'. (zarahamala/arrahmah.id)