DEN HAAG (Arrahmah.com) – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menyetujui penyelidikan penuh atas dugaan kejahatan Myanmar terhadap Rohingya, di saat negara Asia Tenggara tersebut menghadapi tekanan hukum yang meningkat di seluruh dunia atas perlakuan mereka terhadap kelompok etnis minoritas.
Hakim ICC pada Kamis (14/11/2019) mendukung permintaan penuntutan untuk menyelidiki tuduhan kejahatan melawan kemanusiaan dan penganiayaan dalam penumpasan militer berdarah 2017 di Myanmar terhadap kelompok mayoritas Muslim.
BacaJuga
Keputusan ICC muncul setelah Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar secara de-facto, disebutkan dalam gugatan Argentina atas kejahatan terhadap Rohingya dan Myanmar menghadapi gugatan genosida terpisah di pengadilan tinggi PBB.
Lebih dari 740.000 Rohingya terpaksa mengungsi dari perbatasan ke kamp-kamp di Bangladesh, dalam kekerasan yang menurut para penyelidik PBB anggap sebagai genosida.
ICC, yang bermarkas di Den Haag dan didirikan pada 2002 untuk mengadili kejahatan terburuk dunia, mengatakan pihaknya “memberi wewenang kepada jaksa penuntut untuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan di dalam yurisdiksi ICC” yang berkaitan dengan Myanmar.
Kasus ini termasuk tuduhan “tindakan kekerasan sistematis”, deportasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan penganiayaan atas dasar etnisitas atau agama terhadap Rohingya, katanya.
Menyambut langkah-langkah menuju keadilan internasional, George Graham, Direktur Anak-anak dan Konflik Bersenjata di Save the Children mengatakan ada “kebutuhan yang sangat besar” untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang telah didokumentasikan.
“Skala dan intensitas kekerasan yang dilakukan terhadap Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar menuntut sidang yang independen dan tidak memihak di pengadilan,” kata Graham dalam sebuah pernyataan.
“Anak laki-laki dan perempuan Rohingya terbunuh, diperkosa, dan menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Sekitar setengah juta anak telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh – di mana hampir satu dari lima mengalami tekanan mental.”
Myanmar telah lama membantah tuduhan melakukan pembersihan etnis atau genosida.
Myanmar bukan anggota ICC, tetapi pengadilan memutuskan tahun lalu bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap minoritas Rohingya karena Bangladesh, tempat mereka sekarang menjadi pengungsi, adalah anggota.
Ketua jaksa ICC, Fatou Bensouda, diizinkan untuk membuka penyelidikan awal di Myanmar pada September 2018, dan secara resmi mengajukan permohonan untuk memulai penyelidikan formal skala penuh pada bulan Juli tahun ini.
Sejumlah pihak menilai peradilan internasional terlalu lama menanggapi pelanggaran terhadap Rohingya, tetapi minggu ini, mereka akhirnya beraksi.
Negara Afrika Barat, Gambia, pada Senin (11/11) meluncurkan sebuah kasus di Mahkamah Internasional (ICJ), pengadilan tinggi PBB yang juga berbasis di Den Haag, menuduh Myanmar melakukan genosida.
Sidang pertama oleh kasus tersebut, yang diajukan Gambia atas nama Organisasi Kerjasama Islam beranggotakan 57-negara akan berlangsung pada bulan Desember.
ICJ biasanya menangani lebih banyak perselisihan legalistik dan masalah perbatasan antar negara tetapi baru-baru ini ditarik ke dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran konvensi PBB tentang genosida dan “terorisme”.
Sementara itu, kasus ICC akan fokus pada tanggung jawab individu, bukan negara, yang secara teori dapat menyebabkan surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk para jenderal Myanmar.
“Ini adalah proses yang panjang bahwa kita baru saja berada di awal,” Akshaya Kumar, Direktur Advokasi Krisis Human Rights Watch, menuturkan dari Amerika Serikat.
“Tetapi pengadilan ini benar-benar memiliki potensi untuk memberikan jenis keadilan yang unik; keadilan pada skala yang benar-benar global.”
Sementara itu, Aung San Suu Kyi berada di antara beberapa pejabat tinggi Myanmar yang disebutkan dalam kasus yang diajukan di Argentina untuk kejahatan terhadap Rohingya. Pertama kali peraih Nobel Perdamaian itu menjadi sasaran dalam tindakan hukum atas masalah tersebut.
Rohingya dan kelompok-kelompok hak asasi manusia Amerika Latin mengajukan gugatan di Argentina di bawah prinsip “yurisdiksi universal”, sebuah konsep hukum yang diabadikan dalam undang-undang banyak negara.
Tuntutan itu menuntut para pemimpin militer dan politik penting – termasuk kepala militer Min Aung Hlaing dan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi – menghadapi keadilan atas “ancaman eksistensial” yang dihadapi oleh minoritas Muslim Rohingya yang mayoritas Muslim.
Pengadilan di Argentina telah menangani kasus-kasus yurisdiksi universal lainnya, termasuk dalam kaitannya dengan pemerintahan mantan diktator Francisco Franco di Spanyol dan gerakan Falun Gong di Tiongkok.
Penyelidik PBB tahun lalu mencap tindakan militer 2017 di Myanmar “genosida” dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus itu ke ICC.
Tapi itu tidak lagi diperlukan sekarang karena ICC telah meluncurkan penyelidikan sendiri.
Myanmar belum mengomentari tiga kasus terbaru yang diajukan terhadapnya.
Negara itu bersikeras bahwa komite investigasinya sendiri mampu melihat dugaan kekejaman – meskipun para kritikus menolak panel itu karena dinilai ompong dan bias. (Althaf/arrahmah.com)
