GAZA (Arrahmah.id) - 'Israel' sedang mendesak Amerika Serikat untuk mengeluarkan Turki dan Qatar dari komite internasional yang bertugas mengawasi rekonstruksi Gaza. Selain itu, 'Israel' berupaya mencegah kedua negara tersebut mengerahkan pasukan dalam usulan pasukan penjaga perdamaian internasional.
Pada Jumat lalu (16/1/2026), Gedung Putih menunjuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali al-Thawadi ke dalam Dewan Eksekutif Gaza. Dewan yang beranggotakan 11 orang ini bertanggung jawab mengawasi kinerja komite baru Palestina yang diharapkan akan mengelola wilayah tersebut. Baik Turki maupun Qatar telah menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional yang diusulkan Washington untuk mengawal keamanan di Gaza.
Namun, Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu menentang keras hal ini. Ia telah memerintahkan menteri luar negerinya untuk mengajukan keberatan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. "Tidak akan ada tentara Turki atau Qatar di Jalur Gaza," tegas Netanyahu di hadapan Knesset pada Senin kemarin (19/1).
Netanyahu menyatakan bahwa saat ini Gaza sedang memasuki fase kedua dari rencana Trump. "Fase kedua berarti satu hal sederhana: Hamas akan dilucuti senjatanya, dan Gaza akan dide-militerisasi," tambahnya.
Pemerintahan Trump pekan lalu mengumumkan pembentukan komite Palestina beranggotakan 15 orang untuk menggantikan peran Hamas di Gaza. Struktur ini beroperasi di bawah lembaga bentukan Presiden AS yang disebut "Dewan Perdamaian" (Board of Peace).
Dewan eksekutif ini diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, serta penasihat Gedung Putih Steve Witkoff dan Jared Kushner. Meski AS telah menunjuk Jenderal Jasper Jeffers untuk memimpin pasukan internasional, rencana ini masih sulit mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim karena kekhawatiran pasukan tersebut hanya akan digunakan untuk melucuti senjata Hamas secara paksa.
Meski proses politik berjalan, 'Israel' dilaporkan menghambat implementasinya. Otoritas 'Israel' memblokir pejabat Palestina untuk memasuki Gaza dan tetap menutup gerbang perbatasan Rafah. Komite Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath seharusnya mulai mengambil alih kendali administrasi minggu ini, namun hingga kini mereka masih tertahan di Kairo.
Berdasarkan kesepakatan fase kedua, pasukan 'Israel' seharusnya menarik diri dari Gaza setelah Hamas menyerahkan kekuasaan kepada komite tersebut dan meletakkan senjata. Hamas sendiri menyambut baik perkembangan ini dan menyatakan siap berdiskusi mengenai transisi kekuasaan.
Namun, 'Israel' dinilai gagal memenuhi komitmen fase pertama gencatan senjata. Serangan militer masih terus berlanjut dan pengiriman bantuan tetap dibatasi. Selama tiga bulan masa gencatan senjata ini saja, lebih dari 460 warga Palestina tewas akibat serangan 'Israel'. Secara total, sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, setidaknya 71.550 orang telah gugur dan sebagian besar wilayah Gaza telah hancur. (zarahamala/arrahmah.id)