![Mesir mengoperasikan zona penyangga di sisi perbatasannya dengan wilayah sempit Palestina. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2024/02/zona-penyangga.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
GAZA (Arrahmah.id) – Pasukan “Israel” di Gaza secara sistematis menghancurkan bangunan-bangunan dalam upaya menciptakan zona penyangga di dalam wilayah Palestina, kata para ahli dan kelompok hak asasi manusia kepada kantor berita Prancis AFP, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan kerugian sipil.
Rencana tersebut, yang tidak dikonfirmasi secara terbuka oleh “Israel”, tampaknya memerlukan pengambilan sebagian besar wilayah dari Jalur Gaza, sesuatu yang telah diperingatkan oleh para ahli serta sekutu asing “Israel”.
Sejak Hamas menyerbu perbatasan pada 7 Oktober, pasukan “Israel” telah menargetkan bangunan di Gaza dalam jarak satu kilometer (0,6 mil) dari perbatasan, kata Adi Ben Nun, seorang profesor di Universitas Ibrani Yerusalem yang telah melakukan analisis citra satelit.
Lebih dari 30 persen bangunan di kawasan itu rusak atau hancur selama perang, katanya.
Bulan lalu, hari paling mematikan bagi tentara “Israel” sejak invasi darat dimulai pada akhir Oktober memberikan gambaran sekilas tentang taktik yang digunakan untuk membersihkan wilayah perbatasan.
Panglima militer “Israel” Herzi Halevi mengatakan pada saat itu bahwa 21 tentara cadangan terbunuh dalam operasi pertahanan di daerah yang memisahkan komunitas “Israel” dari Gaza untuk memungkinkan warga kembali dengan selamat.
Tentara telah memasang bahan peledak untuk meledakkan bangunan ketika mereka ditembaki oleh pejuang Palestina, kata tentara.
Pengungsian warga Gaza termasuk dari daerah perbatasan bisa melanggar hukum perang, kata para ahli.
“Kami melihat semakin banyak bukti bahwa “Israel” tampaknya membuat sebagian besar Gaza tidak dapat dihuni,” kata Nadia Hardman kepada AFP, pakar hak pengungsi di Human Rights Watch.
“Salah satu contoh yang jelas dari hal ini mungkin adalah zona penyangga – ini mungkin merupakan kejahatan perang.”
Militer “Israel” tidak mengomentari zona penyangga tersebut.
‘Tidak benar’
Cecilie Hellestveit, dari Akademi Hukum Internasional Norwegia, juga mengatakan kepada kantor berita tersebut mengenai “prospek terjadinya pembersihan etnis, pemindahan, atau kurangnya pembangunan kembali, sehingga warga Palestina pada akhirnya akan dipaksa keluar dari wilayah tersebut sepenuhnya”.
Pengawasan terhadap tindakan “Israel” di Gaza kemungkinan akan ditingkatkan dengan keputusan Mahkamah Internasional bulan lalu yang meminta “Israel” untuk mencegah tindakan genosida.
Amerika Serikat, sekutu utama “Israel” dan penyedia bantuan militer, telah berulang kali mengatakan wilayah Gaza tidak boleh berubah dan bahwa zona penyangga akan melanggar prinsip tersebut.
“Mengenai status permanen Gaza… kami tetap tegas untuk tidak melanggar batas wilayahnya,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Pakar hak asasi manusia mengatakan “Israel” dapat menggunakan sebagian wilayahnya sendiri untuk menciptakan zona keamanan.
“Jika pemerintah “Israel” menginginkan zona penyangga, maka mereka mempunyai hak untuk menciptakan zona penyangga di wilayah “Israel” yang jauh lebih besar, mereka tidak mempunyai hak untuk merebut tanah di Gaza,” kata pakar hak asasi manusia Ken Roth, seorang profesor di Universitas Princeton, melalui media sosial. (zarahamala/arrahmah.id)
