TEL AVIV (Arrahmah.id) – Parlemen “Israel” diam-diam telah mengesahkan undang-undang “rasis” yang dapat melarang warga Palestina “Israel” untuk tinggal di hampir separuh desa dan kota kecil di negara itu.
Apa yang disebut undang-undang “komite penerimaan” yang disahkan pada Selasa (25/7/2023) akan memperkuat UU 2011 yang kontroversial yang memungkinkan panel yang sama – terdiri dari anggota komunitas lokal – untuk menyaring pelamar untuk unit rumah dan bidang tanah di ratusan kota komunitas Yahudi “Israel” yang dibangun di atas tanah negara.
Para pegiat hak asasi manusia telah menekankan bahwa ini bertujuan untuk memberi komunitas kecil Yahudi kekuatan untuk mencegah warga Palestina membeli atau menyewa rumah. Ada hampir dua juta warga Palestina di “Israel”, yang diperkirakan mencapai 20 persen dari populasi negara itu.
Undang-undang tidak secara resmi mengizinkan komite untuk menolak calon penduduk karena alasan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, kecacatan, kelas, usia, keturunan, orientasi seksual, negara asal, pandangan atau afiliasi politik partai.
Namun, kata-kata UU 2011 memungkinkan komite untuk menolak kandidat yang mereka anggap “tidak sesuai dengan tatanan sosial dan budaya” masyarakat.
“Dalam praktiknya, kekuatan ini telah menyebabkan pengecualian warga Palestina “Israel” dari komunitas ini, yang dibangun di atas tanah yang dikuasai negara,” kata Adalah, Pusat Hukum untuk Hak Minoritas Arab di “Israel”, dalam sebuah pernyataan setelah undang-undang tersebut disahkan.
Hassan Jabareen, pendiri Adalah, khawatir dengan undang-undang komite penerimaan terbaru dan rencana reformasi peradilan “Israel”, yang akan membuka pengadilan untuk campur tangan politik.
“Kami sekarang berada dalam situasi yang sangat kritis,” kata Jabareen kepada Middle East Eye, menambahkan bahwa sekarang ada “iklim di mana orang Arab dapat dengan mudah didiskriminasi”.
Pada tahun 2012, Adalah membawa pemerintah Israel ke pengadilan, dengan alasan bahwa undang-undang komite penerimaan adalah undang-undang rasis yang terutama menargetkan warga Palestina.
Empat anggota mahkamah agung “Israel” setuju, sementara lima anggota menganggap terlalu dini untuk memutuskan masalah tersebut.
Dengan parlemen “Israel” sekarang memperluas jumlah kota yang dapat menyaring siapa yang tinggal di komunitas mereka, “kita berbicara tentang hampir setengah dari kota-kota di negara ini” yang berpotensi terlarang bagi warga Palestina, kata Jabareen.
Hingga saat ini, undang-undang tersebut, yang sebelumnya hanya diterapkan di Galilea di “Israel” utara dan Negev (Naqab) di selatan negara itu, mengizinkan komunitas Yahudi dengan hingga 400 rumah tangga untuk menjalankan komite penerimaan dan memilih siapa yang dapat tinggal di komunitas tersebut.
Ekspansi yang baru disahkan menaikkan batas untuk komunitas dengan hingga 700 rumah tangga, dan setelah lima tahun menteri ekonomi dan industri akan dapat meningkatkan jumlah komite penerimaan ke kota-kota dengan lebih dari 700 rumah tangga.
UU itu juga memperluas wilayah di mana hukum akan diterapkan di luar Galilea dan Negev ke wilayah yang ditunjuk sebagai prioritas nasional terkait perumahan.
“Wilayah di utara Haifa hingga Galilea, yang meliputi 241 kota atau 80 persen dari kota-kota di utara” sekarang dapat ditolak oleh warga Palestina, menurut Jabareen.
Di selatan negara itu, di wilayah Negev, 89 persen kota juga dianggap terlarang bagi warga Palestina.
Dengan konsentrasi tinggi warga Palestina yang tinggal di utara dan selatan negara itu, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut ditargetkan secara hati-hati untuk merekayasa supremasi Yahudi secara demografis.
“Kami jelas berbicara tentang sebuah negara yang telah memutuskan untuk menjadi negara apartheid di dalam garis hijau,” kata Jabareen, merujuk pada perbatasan Israel sebelum tahun 1967. “Sebagian besar negara ini tidak akan diizinkan untuk warga Arab.”
“Yang aneh adalah undang-undang ini disahkan kemarin tanpa media atau perhatian publik [di Israel]. Semakin mudah untuk melanggar hak-hak orang Arab,” tambah Jabareen.
Selain politisi yang mewakili dua partai Arab di parlemen, hanya dua anggota parlemen oposisi dari Partai Buruh yang memberikan suara menentang undang-undang tersebut, dengan yang lainnya memberikan suara setuju.
Ahmad Tibi, seorang warga Palestina di parlemen “Israel” yang memberikan suara menentang undang-undang tersebut, mengatakan kepada MEE bahwa sementara komunitas Yahudi terus menerima perlakuan istimewa dalam perumahan dan alokasi lahan, “sebuah desa Arab baru tidak pernah didirikan di Galilea atau dalam hal apapun yang merupakan bagian dari “Israel”.”
“Proses perencanaan pembangunan di “Israel” adalah Zionis dan ideologis, dan karenanya mengasingkan dan memusuhi penduduk Arab,” kata Tibi.
Selama bertahun-tahun “Israel” telah menggunakan sejumlah instrumen berbeda untuk mencegah warga Palestina memperluas komunitas mereka, menurut Tibi.
Hukum Kaminitz disahkan pada 2017. Undang-undang itu memberlakukan hukuman tegas pada pekerjaan konstruksi yang dianggap ilegal, tetapi para pegiat melihatnya sebagai menghukum warga negara Palestina, yang jarang mendapatkan izin untuk memperluas rumah mereka.
“Kota-kota Arab berhak merencanakan masa depan mereka,” kata Tibi. “Ada kekurangan lahan untuk pasangan muda dan sebidang tanah tidak tersedia.”
“Beberapa pemuda Arab pergi ke kota lain, kota campuran atau kota Yahudi “Israel”, tetapi undang-undang komite penerimaan ini mencegah mereka memasuki ratusan kota dan desa dengan prioritas nasional,” tambahnya.
“Saya khawatir larangan ini akan diperluas ke kota-kota campuran dan akan ada lingkungan Yahudi yang melarang orang Arab.” (zarahamala/arrahmah.id)
